NERACA

Jakarta - Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tono Rustiano mengatakan bahwa pihaknya menargetkan jumlah kepesertaan menjadi sebanyak 188 juta orang di 2016. BPJS Kesehatan optimistis mampu mencapainya mengingat selama ini jumlah kepesertaan terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu.

Menurut Tono pihaknya akan terus mendorong masyarakat Indonesia untuk memiliki kartu BPJS Kesehatan agar menjamin kesehatan individu. Karena dengan begitu masyarakat Indonesia akan lebih produktif. "Ini agar masyarakat lebih terjamin (kesehatannya) dan kita harapkan masyarakat menjadi lebih produktif. Di 2016 kita rencanakan jadi 188 juta penduduk Indonesia (ikut BPJS Kesehatan)," ujar Tono, di Jakarta, Selasa (29/12). 

Dia menjelaskan, pada tahun awal BPJS Kesehatan beroperasi sejak diubah dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) pada 1 Januari 2014, kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 133 juta orang. Tahun selanjutnya, yakni 2015, kepesertaan BPJS Kesehatan meningkat menjadi 157,4 juta. "Pertumbuhan signifikan ada di PPU (Pekerja Penerima Upah) dengan pertumbuhannya dari 2014 ke 2015 itu hampir 51 persen. Sedangkan dari 2015 kita harapkan tumbuh sekitar 34 persen. Yang memang kita harapkan tumbuh penopang itu adalah PPU," jelas Tono.

Kondisi ini, menurutnya, memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap pertumbuhan kesehatan, obat-obatan, lapangan kerja, dan konstruksi rumah sakit. Dalam hal ini, kontribusi program jaminan kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar Rp18,6 triliun. "Manfaat bagi pelayanan besar sekali. Tahun 2014 maupun 2015 itu menunjukkan bahwa pemanfaatan di rumah sakit seperti rawat inap menunjukkan pertumbuhan, yang artinya masyarakat menerima pelayanan ini dengan baik. Dan ini menegaskan bahwa masyarakat terjamin dan kita harapkan menjadi lebih produktif," pungkas Tono.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idri mengatakan pihaknya menargetkan hingga akhir 2015 memiliki 100.000 outlet untuk memudahkan pembayaran iuran oleh peserta. Dia mengharapkan dengan semakin mudahnya pembayaran maka tingkat tunggakan dapat ditekan.

Dia menjelaskan pembayaran melalui PPOB ini akan dikenai biaya tambahan Rp2.500. Walau terdapat biaya tambahan, menurut mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini, nilainya terkompensasi dengan dekatnya akses dengan peserta sehingga mengurangi biaya transportasi. "Sedangkan bagi peserta yang tidak ingin kena biaya tambahan dapat membayar iuran ke cabang terdekat," katanya.

Lebih lanjut Fachmi mengatakan, dengan telah ditambahnua akses dan chanel pembayaran maka alasan sulitnya pembayaran tidak lagi relevan. Fachmi mengatakan untuk peserta yang memang tidak mampu, maka dapat mengajukan diri menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Kecuali yang bersangkutan tidak mampu, jangan sampai keinginan terhambat akses," katanya.

Fachmi menambahkan BPJS tengah menyiapkan sistem agar dimungkinkan tagihan satu keluarga dapat digabung menjadi satu. Dengan penggabungan ini maka masyarakat cukup mengeluarkan biaya satu kali transaksi pembayaran untuk seluruh anggota keluarganya.

Fachmi menambahkan, pihaknya juga menargetkan sebelum akhir tahun 2015 akan menggandeng beberapa jaringan minimarket besar lainnya sebagai gerai pembayaran PPOBmodern channel,yang meliputi 183 gerai 7-Eleven, 600 Circle K, 310 gerai Bright, serta 200 gerai Super Indo. Selain itupembayaran iuran BPJS Kesehatan juga sedang dijajaki dengan 350 agen JNE yang tersebar di seluruh Indonesia.