Makin maraknya kasus jual beli ijazah asli tapi palsu (Aspal) membuat kita semakin prihatin dengan dunia pendidikan di negeri ini. Pasalnya, praktik jual-beli ijazah palsu sudah meresahkan masyarakat. Praktik ilegal ini seperti mata rantai yang saling menyambung sejak lama. Baik lembaga penyelenggara pendidikan maupun terhadap para oknum pemilik ijazah Aspal yang sama-sama mencari jalan pintas demi keuntungan pribadi atau lembaga yang bersangkutan.

Dapat dibayangkan bagaimana kualitas orang yang hanya berbekal ijazah palsu, apalagi oknum itu bisa menduduki jabatan penting di satu instansi pemerintah ataupun swasta, yang pada gilirannya, oknum tersebut tidak tertutup akan melakukan perbuatan pidana korupsi sebagai musuh kita bersama. Peristiwa ini sepertinya bukan yang pertama kali terungkap, tapi sudah lama terdeteksi oleh pihak yang berwajib.  

Mereka yang hanya memanfaatkan kesempatan yang lahir karena minimnya pengawasan. Sementara dari sisi demand, para konsumen ijazah Aspal adalah orang-orang yang ingin serba instan meraih sukses materiil. Mereka tidak peduli konsep pendidikan yang lebih menekankan pada proses ketimbang hasil. Bagi mereka yang penting punya gelar berderet, urusan usaha itu nomor ke sekian.

Kita melihat ada pengaruh juga dari persepsi masyarakat terhadap gelar akademik bahwa makin tinggi gelarnya seseorang, seolah semakin baik gengsinya. Karena gelar akademik sering kali dijadikan prasyarat untuk banyak kenaikan pangkat dalam birokrasi pemerintah ataupun beberapa posisi di swasta. Alhasil bagi banyak orang, jalan instan dianggap jalan yang menyenangkan, apalagi orang-orang yang memang sudah berniat dari awal menyalahgunakan jabatannya.

Lalu, apakah salah pandangan bahwa makin tinggi gelar makin baik? Tentu tidak salah. Pandangan itu lahir dari semangat mengagungkan pencapaian akademik yang sama sekali tidak instan, sehingga pencapaian akademik yang mumpuni adalah bentuk apresiasi dari usaha individu. Sayangnya, tingkat kesulitan akademik yang tinggi inilah dimanfaatkan orang-orang berpikiran sempit namun berakal panjang untuk mengakali situasi.

Kalangan birokrat ini dari hari ke hari pasti sudah memiliki informasi mana perguruan tinggi yang memang serius mau membangun pendidikan Indonesia dan mana yang hanya ingin mengambil keuntungan instan. Nyaris tidak mungkin bila para birokrat di Kementerian Riset dan Dikti tidak bisa langsung membaca gelagat buruk dari sebagian penyelenggara pendidikan. Artinya, Menteri Ristek dan Dikti M Nasir harus terus melakukan investigasi mendalam baik secara internal maupun eksternal, dan tidak hanya mengandalkan sidak dalam menyelesaikan masalah kronis menahun ini.

Sebab, menurut berbagai sumber, telah diidentifikasi ada belasan perguruan tinggi di Jabodetabek yang disinyalir melakukan jual-beli ijazah palsu. Suatu peristiwa yang sangat mencoreng dunia perguruan tinggi kita di saat negara ini butuh manusia berkualitas yang mumpuni di bidangnya untuk membangun kesejahteraan negara ini. Kita tunggu sikap tegas pemerintah yang konsisten.