Oleh: Rico Satria Adipradana, Penyuluh Pajak di KPP WP Besar Satu

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17 ribu-an pulau, Indonesia menghadapi kerentanan dan risiko perubahan iklim, misalnya kenaikan permukaan laut. Indonesia mengalami kenaikan permukaan laut 0,8-1,2 cm/tahun, sementara sekitar 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir (Bappenas, 2021). Sejak tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0.03 °C per tahun (BMKG, 2020). Setali tiga uang, dalam kurun waktu 2010-2018, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per tahun (KLHK, 2020, data diolah).

Risiko perubahan iklim tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, kelangkaan air bersih yang diiringi meningkatnya bencana banjir dan kekeringan. Kedua, kerusakan ekosistem lahan sebagai dampak dari kebakaran hutan yang dapat menyebabkan hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan biomassa.

Ketiga, kerusakan ekosistem lautan akibat naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, serta beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Keempat, penurunan kualitas kesehatan akibat banjir menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor dan kematian akibat tenggelam.

Kelima, kenaikan suhu dapat menyebabkan kematian akibat serangan panas. Keenam, perubahan produksi bioma dan ekosistem dapat menyebabkan kelangkaan pangan bagi semua makhluk.

Pendanaan Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang saat ini mencapai 80% (Nationally Determined Contribution-NDC, 2016) dari total bencana yang terjadi di Indonesia. Potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66% s.d. 3,45% PDB pada tahun 2030 (Roadmap NDC Adaptasi, 2020).

 Komitmen Indonesia diturunkan ke dalam agenda tiap sektor (Kehutanan, Energi dan Transportasi, Industrial Processes and Product Use-IPPU, Limbah, dan Pertanian). Hal ini menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang tidak sedikit. Indonesia memerlukan kebijakan untuk memastikan kebutuhan pendanaan dapat terpenuhi.

Estimasi biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC relatif besar. Roadmap NDC Mitigasi Indonesia, KLHK (2020) mencatat biaya mitigasi akumulatif dari tahun 2020-2030 mencapai Rp3.779 triliun (Rp343,6 triliun per tahun). Setahun berselang, melalui Third Biennial Update Report, KLHK (2021) mencatat biaya mitigasi akumulatif mencapai Rp4.002 triliun hingga tahun 2030.

Anggaran jumbo tersebut membutuhkan pendanaan Pemerintah. Salah satu yang mengemuka adalah wacana penerapan Pajak Karbon. Pajak Karbon sejatinya adalah implementasi konsep pigouvian tax atau pajak atas aktivitas perekonomian yang menimbulkan eksternalitas negatif (Pigou, 1992).

Pigouvian tax memaksa pihak pencemar lingkungan untuk menanggung biaya atas perbuatannya. Instrumen pajak tersebut bersifat mengikat dan memaksa setiap orang dan para pihak tertentu untuk berpikir dua kali sebelum bertindak.

Penerapan Pajak Karbon akan membidik pihak penghasil emisi karbon (polluter pays principle). Oleh karena itu, pelaksanaan Pajak Karbon sebagai salah satu turunan dari implementasi pigouvian tax, diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif dari emisi karbon, melalui pembebanan biaya tambahan atau pajak atas aktivitas terkait.

Jika ditinjau secara keseluruhan, Pajak Karbon dapat diinterpretasikan sebagai instrumen untuk menginternalisasi biaya eksternal yang timbul atas pemakaian bahan bakar fosil yang menghasilkan dampak buruk berupa kerusakan lingkungan, dengan menambahkan biaya pada harga atas aktivitas terkait. Dengan begitu, pengenaan Pajak Karbon dapat dijadikan sebagai suatu langkah mitigasi yang cukup efektif dalam mengurangi emisi karbon.

Penerapan Pajak Karbon

Pajak Karbon bertujuan untuk menentukan harga pada aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Harga tersebut akan mencerminkan biaya sosial karbon (social cost of carbon). Dengan demikian, penerapan Pajak Karbon di suatu negara berarti menerapkan harga karbon yang dibebankan kepada emitter atau penghasil emisi, kemudian diteruskan hingga ke konsumen.

Pajak Karbon merupakan suatu instrumen fiskal multifungsi. Terdapat beberapa  keuntungan yang mungkin dicapai dengan implementasi Pajak Karbon. Pertama, mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Kedua, mendukung target penurunan emisi GRK dalam jangka menengah dan panjang. Ketiga, mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, serta investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan.

Untuk menggapai ketiga keuntungan tersebut, Pajak Karbon menganut tiga prinsip. Pertama, adil dalam penerapannya yaitu berdasarkan pada “prinsip pencemar membayar” (polluters-pay-principle). Kedua, memperhatikan aspek keterjangkauan demi kepentingan masyarakat luas. Ketiga, memperhatikan kesiapan sektor agar bermanfaat serta tidak memberatkan masyarakat.

Menjalankan mandat UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, telah terbit dua peraturan menteri. Pertama, Permenkeu Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang sudah menyatakan terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan atas Pajak Karbon. Kedua, Permenkeu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) dimana terdapat aturan terkait penggunaan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang digadang-gadang akan digunakan dalam menentukan identitas cerobong untuk penghitungan Pajak Karbon. 

Sebagai pengingat, tanggal 26 Juli 2025 yang akan datang menandai satu semester sejak Indonesia resmi meluncurkan Perdagangan Karbon Luar Negeri melalui IDXCarbon. Tentu saja, tak hanya bergantung pada penerapan perdagangan bursa karbon. Kini seluruh rakyat menantikan tuah dari penerapan Pajak Karbon untuk pertama kalinya di Indonesia. *) Artikel ini merupakan pendapat  pribadi