NERACA

Bengkulu – Guna menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Pertemuan ini merupakan bentuk sinergi dalam menjaga keandalan pasokan energi.

"Kita bersama-sama membahas bagaimana agar ke depan persoalan pasokan BBM tidak terjadi lagi. Kita harus selalu berkoordinasi, jika terjadi kendala sekecil apapun segera diinformasikan. Sehingga, kita bisa mitigasi resiko yang lebih besar," terang Erika di Balai Raya Semarak, Bengkulu.

Erika juga mengajak Pemerintah Provinsi Bengkulu turut serta melakukan pemantauan pendistribusian BBM subsidi dan BBM khusus penugasan, mengingat sudah ada Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyambut baik pertemuan dengan BPH Migas dan berharap kejadian terkait pasokan BBM tidak terulang lagi, serta diperlukan kerja sama antar pemangku kepentingan.

"Mudah-mudahan ke depan, koordinasi ini akan jauh lebih baik untuk menghasilkan ketersediaan BBM yang lebih maksimal tentunya," ujar Helmi.

Sebelum melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu, Erika melakukan peninjauan ke Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu untuk melihat secara langsung pengerukan sedimen di jalur lintasan kapal Pelabuhan Pulau Baai. Sebagaimana diketahui, dua bulan terakhir kapal pemasok BBM tidak bisa bersandar di Pelabuhan Pulau Baai karena adanya pendangkalan alur masuk. Hal ini mengakibatkan terhambatnya kelancaran penyediaan BBM ke Bengkulu.

Koordinasi dengan PT Pelindo

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim telah berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero) dan mendorong percepatan pengerukan sedimen. Halim juga mengajak para pihak untuk terus bersinergi agar dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya

"Kami sangat apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pelindo. Terutama mengatasi permasalahan yang ada saat ini, yaitu pendangkalan dan abrasi. Banyak pihak yang harus kolaborasi. Ini satu hal yang luar biasa, kemajuan yang sudah dilakukan Pelindo. Ini harus diselesaikan secepatnya," ucapnya di Bengkulu.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu S. Joko menyampaikan, pengerukan sudah berjalan sejak 2 Juni 2025 dan diperkirakan dalam dua pekan ke depan, alur masuk pelabuhan Pulau Baai sudah bisa dilintasi oleh kapal pengangkut BBM.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Balai Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah meluncurkan aplikasi wikiSPBU Nasional, sebuah sistem digital terintegrasi  untuk meningkatkan pemantauan dan pengendalian alat ukur metrologi legal pada Stasiun  Pengisian Bahan BakarUmum (SPBU) nasional.

”Aplikasi wikiSPBU Nasional hadir sebagai  wujud  komitmen  pemerintah  memperkuat  sistem metrologi  legal  berbasis  digital  guna  menjamin  perlindungan  konsumen  dan  kepastian  hukum dalam  transaksi  bahan  bakar  minyak  (BBM). wikiSPBU  Nasional  dibangun  untuk  membantu teman-teman  daerah  dalam  layanan,  evaluasi,  dan  meminimalkan  praktik  kecurangan,”ujar Direktur Metrologi, Sri Astuti.

Sri menambahkan, aplikasi ini mengintegrasikan pengendalian metrologi legal yang meliputi persetujuan tipe, tera/tera ulang, dan pengawasan dalam satu sistem yang transparan dan mudah digunakan.

wikiSPBU Nasional juga memungkinkan UML melakukan pengecekan kesesuaian tipe pompa ukur BBM secara daring,memasukkan data SPBU secara detail (lokasi, merek, nomor seri,danjumlah nozzle), serta melacak status tera/tera ulang dan notifikasi otomatis waktu tera ulang pompa ukur BBM.

”wikiSPBU juga dapat digunakanuntuk melaporkan potensi kecurangan dan penggantian komponen ilegal, hingga untuk berkoordinasi langsung  dengan pihak terkait seperti Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan pengujian dan kuota BBM,” jelas Sri.

Selain itu, lanjut Sri, wikiSPBU Nasional dilengkapi dengan sistem kalender teraulang digital yang memberikan notifikasi otomatis,pemetaan (mapping) dan pembuatan profil (profiling) SPBU untuk pengawasan metrologi legal ,serta dashboard pengawasan yang mendukung analisis dan pengambilan kebijakan.

”Peluncuran ini menandai langkah maju dalam digitalisasi pengawasan metrologi legal dan  merupakan bagian transformasi layanan publik yang berorientasi  pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarSri.