Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Perburuhan dan industrialisasi di era now tidak bisa terlepas dari fakta era global terkait kuantitas - kualitas kependudukan. Alasan terkait kuantitas dan kualitas kependudukan karena persaingan mendapatkan pekerjaan.  Data BPS jumlah penduduk Indonesia per semester I 2024 yaitu 282.477.584 jiwa (naik 1.606.562 jiwa disbanding semester I-2023) dengan rincian pria 142.569.663 jiwa dan wanita 139.907.921 jiwa. Hal ini berdampak terhadap kian ketatnya persaingan dalam dunia kerja. Padahal, kondisi makro ekonomi dan global cenderung meradang.

Hal ini bisa terlihat dari deflasi pada Januari (0,76) dan Februari (0,48%) meski Maret inflasi 1,65%. Selain itu, data per 18 Maret 2025 IHSG turun drastis 7% (titik terendah sejak Covid-19) lalu dilakukan trading halt (penghentian sementara perdagangan oleh BEI, di kejadian itu IHSG ditutup turun 3,84%, atau turun 248,55 poin di level 6.223,38 dan mencapai titik terendah di level 6.011,84 sebelum ditutup di level 6.223,38). Situasinya diperparah fakta APBN yang tergerus utang luar negeri, defisit dan penerimaan pajak.

APBN terkoreksi dampak ekonomi global dan nasional misal defisit pada Januari 2025 Rp.23,5 triliun (0,1% terhadap PDB), Februari 2025 defisit Rp.31,2 triliun (0,13% dari PDB) dan defisit Rp.104,2 triliun per Maret 2025 (0,43% dari PDB). Hal ini memberi gambaran pelemahan penerimaan (turun 20,85%, terutama pajak turun 30%). Data ini perlu dikaji agar tidak semakin berat bagi APBN pada akhir 2025. Defisit APBN yang kian besar jelas berdampak terhadap pencapaian semua target pembangunan, termasuk misal pertumbuhan - investasi.

Imbas mempengaruhi kepercayaan pasar, investor dan pelaku ekonomi – bisnis sehingga makro ekonomi lesu. Apalagi tekanan ke bursa juga semakin berat. Artinya, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Goldman Sachs dan Morgan Stanley memicu sentimen dan berpengaruh terhadap IHSG. Kedua lembaga itu menurunkan peringkat dari ‘overweight’ menjadi ‘market weight’ (menegaskan potensi risiko fiskal dan juga kekhawatiran terkait prospek ekonomi nasional).

Kekhawatiran pada sektor industri-pun juga terdampak dan badai PHK harus dikaji, misal di triwulan I 2025, termasuk PHK PT Sritex (korban 10.669 karyawan). Data Kemenaker tahun 2024 terjadi badai PHK. Dampak di sektor manufaktur terbesar 24.013 pekerja, jasa 12.853 pekerja, pertanian, kehutanan dan perikanan 3.997 pekerja. Provinsi yang terdampak PHK, misalnya di Jakarta (dampak 32.064 pekerja), Jateng (13.722 pekerja), Banten (6.359 pekerja), Jabar (5.567 pekerja), Sulawesi Tengah (1.812 pekerja). PHK triwulan I 2025 termasuk PT Sanken (dampak 459 pekerja), Yamaha Product Indonesia dan Yamaha Indonesia (700 pekerja), Pabrik Nike (dampak 3.500 pekerja), PT Danbi Internasional (dampak 2.079 pekerja) dan terbanyak Sritex (dampak 10.669 pekerja).

Problem investasi juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama realisasi yang padat modal. Data Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi 2024 Rp1.714,2 triliun (103,9% dari target Rp1.650 triliun) dengan rincian PMDN Rp.207 triliun (45,7%) dan PMA Rp.245,8 triliun (54,3%) dan lokasi yaitu: Jabar, Jakarta, Sulawesi Tengah, Jatim dan Sumatera Selatan. Penyerapan pekerja kuartal IV-2024 sebanyak 580.916 orang dan total penyerapan pada 2024 yaitu 2,4 juta pekerja. Ketenagakerjaan tidak terlepas dari realisasi investasi yang cenderung padat modal (mendukung sumber daya robotik).

Artinya, eksistensi SDM saat ini kian terpinggirkan karena kalah bersaing dengan Sumber Daya Robotik ( SDR) dan ke depan pasti kebutuhan terhadap SDR akan semakin tinggi. Fakta ini mempengaruhi kebutuhan terhadap keberadaan buruh di sektor industri. Bahkan, era Otda juga tidak bisa terlepas dari problem realisasi investasi padat modal dan keberadaan Sumber Daya Robotik secara berkelanjutan.