NERACA

Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melepas ekspor produk perikanan tangkap, sebanyak 27 ton ikan layur dalam 1 kontainer ke Kota Fuzhou, Fujian, China senilai kurang lebih USD75.000 dolar melalui program Holding UMKM. 

"Klaster kelautan dan perikanan yang menjadi pilot project Program Holding UMKM saat ini memiliki nilai strategis dari potensi ekonomi, khususnya hasil laut ke negara tujuan ekspor," ujar Menteri Maman di Jakarta.

Menurut Maman, Holding UMKM menjadi program strategis Kementerian UMKM, yang dibangun berbasis klaster UMKM potensial. 

"Sebagai inisiasi awal, kami tugaskan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM untuk mengidentifikasi 10 sektor prioritas. Salah satu sektor yang dapat dijadikan benchmark dalam ekosistem rantai pasok UMKM terhadap industri besar yang sudah berjalan adalah sektor otomotif," kata Maman.

Namun, Maman mengingatkan bahwa target UMKM holding tak berhenti hanya di kick off, melainkan skala usaha setiap klaster bisa tumbuh dan berkembang.

"Kementerian UMKM berharap seluruh sektor ekonomi strategis di tanah air membangun ekosistem kemitraan bisnis, yang bukan hanya akan menciptakan nilai tambah, tapi juga memperluas lapangan kerja dalam proses bisnisnya," jelas Maman.

Pada kesempatan inii Maman bercerita tentang ide dasar program Holding UMKM yang berasal dari kegelisahannya akan daya ungkit UMKM terkait sumber daya ekonomi yang rendah. 

Menurutnya hal ini disebabkan karena adanya diskonekivitas antara UMKM dengan usaha besar atau industri. 

"Untuk itu, saya memberikan ide untuk adanya konektivitas bisnis antara UMKM dengan usaha besar, perlu dibangun suatu kondisi yang disebut Closed Loop Business Ecosystem bagi UMKM dalam konteks Kemitraan. Karena hal ini sejalan dengan dokumen Asta Cita," jelas Maman.

Menteri Maman juga mengajak seluruh stakeholder untuk berkomitmen dan mengambil peran sebagai garda terdepan dalam mengembangkan UMKM.

"Karena mereka adalah pegiat sekaligus pengusaha yang mengelola sumber daya ekonomi Indonesia, dari hulu sampai hilir. Mereka adalah pahlawan ekonomi bangsa. Kita harus memberikan pelindungan, kemudahan, dan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi," ungkap Maman.

Terkait ekspor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng pemerintah daerah hingga BUMN untuk melakukan jemput bola dalam memberikan pemahaman tentang proses bisnis ekspor yang melibatkan multi instansi. Ini merupakan upaya meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia. 

"Sekarang ekspor ikan dipermudah dan bahkan kami perkuat lagi koordinasi dengan K/L (Kementerian/Lembaga-red) yang terkait proses bisnis ekspor dan BUMN supaya masyarakat semakin semangat untuk ekspor perikanan,” kata Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini.

Ishartini menegaskan, pihaknya berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha agar produk yang dikirim memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan. Dia juga menginstruksikan jajarannya untuk jemput bola dan proaktif mendorong geliat industri perikanan di daerah.

Para pelaku usaha perikanan termasuk usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) sangat antusias hingga jumlah peserta melebihi kapasitas. Mereka mendapatkan penjelasan yang utuh dan mudah dicerna dari instansi yang menangani proses bisnis ekspor. Diantaranya kemudahan izin ekspor melalui integrasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan HACCP oleh Badan Mutu KKP, kemudahan pengurusan ijin edar BPOM.

Lebih lanjut, Ishartini juga memastikan pihaknya selalu bersinergi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait kebijakan quality assurance untuk kegiatan eksportasi maupun penjaminan mutu perikanan di pasar domestik. 

Sebelumnya Ishartini juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea terikat perjanjian bilateral kesetaraan SJMKHP yaitu Arrangement on the Cooperation in Quality Control and Hygiene Safety of Import and Export Fish and Fishery Products yang memberikan keuntungan bagi perdagangan komoditas perikanan kedua negara.

Di samping itu, KKP sebagai pemangku kebijakan sektor kelautan dan perikanan sekaligus otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP), mampu memastikan bahwa sistem yang berlaku hulu-hilir telah setara dan harmonis dengan standar

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa perikanan Indonesia harus mampu bersaing secara global. Untuk itu perlunya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan atau quality assurance sejak di hulu sampai hilir.