Oleh : Dirandra Falguni, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan visi besar menciptakan generasi emas Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam upaya mempercepat perluasan cakupan program ini, Presiden akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus. Langkah ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan secara cepat, merata, dan efektif di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan penerbitan Perpres menjadi penting karena masih banyak daerah dan kelompok masyarakat yang belum menikmati manfaat program MBG, meskipun program ini telah berjalan selama lebih dari lima bulan. Presiden Prabowo dalam berbagai kunjungan ke daerah menyadari masih banyak wilayah yang belum merasakan manfaat MBG secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah terus mempercepat perluasan program ini demi menjangkau seluruh anak bangsa.

Sejak awal pelaksanaannya, MBG sudah melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kini jumlahnya meningkat menjadi 1.295. Namun, untuk mencapai target ambisius yakni 82,9 juta penerima manfaat, diperlukan setidaknya 30.000 SPPG di seluruh penjuru negeri. BGN pun telah menyiapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, TNI, Polri, dan pihak swasta.

Tak hanya itu, anggaran sebesar Rp171 triliun telah dialokasikan dari APBN 2025 untuk mendukung keberhasilan program ini. Dana tersebut akan memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Dadan menegaskan, Intervensi perlu dilakukan agar dihasilkan generasi yang pintar-pintar karena seribu hari pertamanya optimal dan pertumbuhan fisiknya baik.

Seperti diketahui, sekitar 70 persen dari total APBN Indonesia bersumber dari penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan MBG merupakan bentuk konkret pemanfaatan dana rakyat untuk masa depan bangsa yang lebih baik, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Dukungan terhadap percepatan program MBG juga datang dari daerah. Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Anggota Komisi I DPRD, Hatir Sata Tarigan, menyampaikan apresiasinya terhadap berdirinya lima dapur umum untuk MBG. Setiap dapur mampu menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi, menjangkau lebih dari 15.000 siswa. Menurutnya, siswa yang sedang belajar memerlukan konsentrasi tinggi, sehingga sangat penting bagi mereka mendapatkan makanan bergizi yang telah diperhitungkan dengan baik kandungannya.

Hatir juga menilai pentingnya semangat sosial dalam pelaksanaan MBG dan menolak jika program ini dijadikan komoditas bisnis. Pihak DPRD, menurutnya, siap memberikan dukungan penuh apabila ada dasar hukum dan instruksi jelas dari pemerintah pusat. Ini memperlihatkan bahwa MBG juga membuka ruang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Pada level kebijakan strategis, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 9 Mei 2025. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa hingga saat ini, program MBG baru menjangkau 3,4 juta penerima manfaat. Angka tersebut masih jauh dari target, sehingga percepatan menjadi keharusan.

Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk mengatasi berbagai persoalan gizi di masyarakat, termasuk stunting, anemia, dan kekurangan gizi kronis lainnya yang masih tinggi, khususnya di wilayah tertinggal. Sosialisasi MBG yang dilakukan di berbagai daerah seperti Desa Kedinding, Kabupaten Sidoarjo, menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap edukasi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kegiatan sosialisasi MBG di Sidoarjo dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, yang menekankan pentingnya MBG sebagai investasi jangka panjang. Ia menyebut bahwa program ini tak sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi juga berkontribusi pada penguatan daya saing bangsa. Program MBG mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus utama pada pemenuhan gizi anak sejak dini.

Analis Kebijakan Ahli Madya PPM Prokerma BGN, Ari Yulianto menambahkan bahwa MBG turut melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok bahan pangan. Ini menunjukkan bahwa MBG juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, selain aspek kesehatan.

Meski antusiasme masyarakat tinggi, pemerintah menyadari perlunya peningkatan sosialisasi agar prosedur pelaksanaan MBG dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh semua kalangan. Anggota DPRD Sidoarjo, Prabata Ferdiansyah, mengajak masyarakat berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program MBG agar manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran.

Penerbitan Perpres oleh Presiden Prabowo menjadi langkah krusial dalam memperkuat landasan hukum dan mempercepat eksekusi program MBG. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia atas makanan bergizi.

Dengan visi jauh ke depan, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan anggaran yang kuat, program MBG berpotensi besar menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Perpres bukan hanya sebuah regulasi administratif, tetapi simbol bahwa negara hadir melindungi masa depan bangsanya sejak dini, yakni melalui satu piring makan bergizi, setiap hari.