NERACA

Bandung – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Balai Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) meluncurkan aplikasi wikiSPBU Nasional, sebuah sistem digital terintegrasi  untuk meningkatkan pemantauan dan pengendalian alat ukur metrologi legal pada Stasiun  Pengisian Bahan BakarUmum (SPBU) nasional.

Peluncuran diselenggarakan dalam rangkaian Hari Metrologi Dunia 2025 melalui Webinar  Series Balai Pengujian UTTP yang berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Metrologi Legal Indonesia (IKATMI) di Bandung, Jawa Barat

”Aplikasi wikiSPBU Nasional hadir sebagai  wujud  komitmen  pemerintah  memperkuat  sistem metrologi  legal  berbasis  digital  guna  menjamin  perlindungan  konsumen  dan  kepastian  hukum dalam  transaksi  bahan  bakar  minyak  (BBM). wikiSPBU  Nasional  dibangun  untuk  membantu teman-teman  daerah  dalam  layanan,  evaluasi,  dan  meminimalkan  praktik  kecurangan,”ujar Direktur Metrologi, Sri Astuti.

Sri menambahkan, aplikasi ini mengintegrasikan pengendalian metrologi legal yang meliputi persetujuan tipe, tera/tera ulang, dan pengawasan dalam satu sistem yang transparan dan mudah digunakan.

wikiSPBU Nasional juga memungkinkan UML melakukan pengecekan kesesuaian tipe pompa ukur BBM secara daring,memasukkan data SPBU secara detail (lokasi, merek, nomor seri,danjumlah nozzle), serta melacak status tera/tera ulang dan notifikasi otomatis waktu tera ulang pompa ukur BBM.

”wikiSPBU juga dapat digunakanuntuk melaporkan potensi kecurangan dan penggantian komponen ilegal, hingga untuk berkoordinasi langsung  dengan pihak terkait seperti Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan pengujian dan kuota BBM,” jelas Sri.

Selain itu, lanjut Sri, wikiSPBU Nasional dilengkapi dengan sistem kalender teraulang digital yang memberikan notifikasi otomatis,pemetaan (mapping) dan pembuatan profil (profiling) SPBU untuk pengawasan metrologi legal ,serta dashboard pengawasan yang mendukung analisis dan pengambilan kebijakan.

”Peluncuran ini menandai langkah maju dalam digitalisasi pengawasan metrologi legal dan  merupakan bagian transformasi layanan publik yang berorientasi  pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarSri.

Salah satu peserta acara, petugas UML Kabupaten Sleman,Riefky Sapto Adji menyampaikan, aplikasi wikiSPBU akan sangat membantunya di daerah dalam melakukan pengawasan dengan lebih cepat dan terintegrasi.

"Dengan wikiSPBU semuanya menjadi lebih jelas dan terstruktur. Aplikasi ini, membuat kami  lebih percaya diri dalam menjalankan pengawasan karena datanya akurat dan mudah diakses,” ungkap Riefky.

Terkait pemantauan BBM, Menteri Perdagangan Budi Santoso, pengawasan dan penegakan hukum terkait pompa ukur BBM bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi perdagangan, khususnya dalam mendukung persiapan arus mudik.

"Jelang lebaran, Kemendag bersama Polri  kembali melakukan pengawasan dan penegakan  hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi perdagangan. Kami mengamankan empat pompa ukur BBM untuk memastikan hak konsumen dapat terpenuhi, terutama mendekati Lebaran. Ini dikarenakan, pada momen ini biasanya terdapat peningkatan konsumsi oleh masyarakat,” ungkap Budi.

Budi memaparkan, ekspose ini berawal dari aduan masyarakat terkait dugaan pemasangan alat tambahan pada mesin pompa ukur. Alat tersebut dapat memengaruhi hasil pengukuran saat  konsumen mengisi BBM jenis media Pertalite dan Pertamax.

Alat tambahan tersebut berupa seperangkat modul yang terdiri atas satu pemutus arus listrik mini (Miniature Circuit Breaker/MCB), dua buah relay, dan sebuah alat berupa saklar  pintar  mini(Mini  Smart Switch).

Apabila alat tersebut diaktifkan, proses penakaran pompa ukur diperkiraan dapat berkurang sekitar 4 persen atau rata-rata 740 ml per 20 liter.

“Modus ini cukup baru, yaitu dengan menggunakan alat tambahan seperti remote, yang terhubung melalui telepon genggam, yang secara otomatis akan terhubung dengan saklar  pintar mini. Melalui telepon genggam, pengawas SPBU dapat menyalakan dan memfungsikan alat tambahan, sehingga memengaruhi penakaran,” terang Budi.

Menurut Budi, pemerintah, baik pusat maupun daerah, berupaya memberikan perlindungan konsumen khususnya dalam transaksi jual beli BBM. Kemendag akan terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) metrologi legal di seluruh Indonesia. 

Budi pun kembali mengingatkan pelaku usaha untuk selalu mematuhi aturan terkait metrologi legal.

“Kami mengimbau pelaku usaha, khususnya SPBU, untuk menaati aturan metrologi legal. Jangan rugikan masyarakat. Kami juga mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat untuk  berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan kecurangan kepada Kemendag dan Polri,   sehingga dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Budi.