Neraca, Sebuah inisiatif tiga tahun untuk mengubah transportasi di Metropolitan Jakarta telah berakhir dengan serangkaian solusi hebat yang dapat mengubah cara orang bepergian di kota, menjadikan mobilitas lebih bersih, lebih sehat, dan lebih inklusif. Dengan dukungan yang kuat dari DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan, program ini meningkatkan elektrifikasi bus TransJakarta pada tahun 2030, meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum di rute-rute tertentu melalui infrastruktur fisik terpadu, dan menyediakan sistem informasi inklusif mengenai fasilitas angkutan umum di seluruh Jakarta.
Dipimpin oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, yang didanai oleh UK Partnering for Accelerated Climate Transitions ( UK PACT) , program Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta juga telah menghasilkan strategi yang berdampak bagi kebijakan dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Melalui kerjasama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang kini terintegrasi ke dalam Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DITM) di bawah Kementerian Perhubungan, program ini berfokus pada serangkaian studi untuk mendukung integrasi transportasi umum, elektrifikasi, akses yang adil, dan manajemen transportasi yang berkelanjutan. Semua ini digunakan untuk menginformasikan perencanaan tingkat nasional dan peraturan daerah, dengan manfaat jangka panjang bagi kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan kelayakan hidup perkotaan.
“Peralihan dari BPTJ ke DITM mencerminkan betapa seriusnya kami dalam menangani perencanaan mobilitas terpadu dan jangka panjang untuk semua wilayah metropolitan di luar Jabodetabek,” kata Suharto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. “Dengan perangkat dan wawasan yang diberikan oleh studi ITDP & UK PACT, kami dapat merancang sistem transportasi yang inklusif, tangguh, dan siap menghadapi masa depan, tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.”
Salah satu hasil dari rangkaian studi ini adalah kerangka kerja pemantauan dan evaluasi untuk program percontohan elektrifikasi Transjakarta . Rencana untuk meningkatkan skala program ini menuju elektrifikasi penuh armada Transjakarta pada tahun 2030 kini telah resmi diadopsi, melalui Keputusan Gubernur No. 1053/2022. Hal ini diproyeksikan akan mengurangi emisi sebesar 204.340 ton COâ‚‚ , 58 ton PM2.5, dan 2.893 ton NOx per tahun.
“Program ini telah menciptakan strategi praktis dan dapat ditindaklanjuti untuk kota-kota yang lebih baik dan lebih inklusif,” kata Gonggomtua Sitanggang, Direktur ITDP Asia Tenggara . “Rekomendasi dari program UK PACT–ITDP dimaksudkan untuk menginspirasi perubahan nyata dan membangun momentum, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota di seluruh Indonesia, dengan memperkuat kebijakan transportasi berkelanjutan dan memungkinkan penerapannya di seluruh negeri.”
Program ini telah membantu membentuk kembali infrastruktur berkelanjutan yang inklusif. Di Dukuh Atas, Jakarta, misalnya, rekomendasi ITDP tentang integrasi fisik, seperti mengaktifkan kembali halte BRT Galunggung dan meningkatkan akses ke LRT Dukuh Atas, telah berhasil meningkatkan arus pejalan kaki di Terowongan Kendal sebesar 30% (dari 4.899/jam pada tahun 2022 menjadi 6.348/jam pada tahun 2024), dan memperbaiki Tingkat Layanan (LOS) jalan dari C ke B. Jembatan Penyeberangan JPM kini melayani 100.000 pengguna per bulan dan berfungsi sebagai penghubung utama antara LRT dan KRL.
Di Halte Transjakarta Lebak Bulus, ITDP memfasilitasi uji coba kolaboratif untuk desain halte inklusif yang melibatkan organisasi disabilitas (PERTUNI dan GAUN), peneliti dari Universitas Indonesia, dan Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ). Inisiatif ini menghasilkan penerapan sistem informasi inklusif, seperti peta braille, di 55 halte BRT, dan pemasangan peta braille di 144 halte, yang dirancang bersama dengan para ahli aksesibilitas. Standar yang dikembangkan melalui uji coba ini secara resmi diadopsi menjadi kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 2/2024, yang memperbarui Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Transjakarta, menandai kemajuan signifikan dalam mobilitas perkotaan yang inklusif.
Amanda McLoughlin, Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, menambahkan , “Transportasi umum yang dirancang untuk semua orang, tanpa memandang usia, kemampuan, dan jenis kelamin, bukan sekadar masalah kenyamanan. Ini adalah persyaratan mendasar untuk kota yang terhubung, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kami senang bahwa program UK PACT dapat mendukung pemerintah DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat mobilitas bersih yang bermanfaat bagi masyarakat dan planet ini.
Rencana aksi selanjutnya adalah Kawasan Emisi Rendah (KEK) di Jakarta Pusat, yang diperkirakan akan mengurangi 37,6-ton PM2.5 dan 1.716-ton NOx, dengan manfaat kesehatan ekonomi yang diproyeksikan sebesar Rp37,9 miliar. Reformasi pengelolaan parkir dapat membantu mengubah fungsi lahan hingga 56.000 unit rumah baru, sekaligus menurunkan emisi sebesar 18 ton PM2.5 dan 150 ton NOx. Skema Tarif Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing-ERP) yang diusulkan dapat menghasilkan sekitar Rp250 miliar per tahun, mengurangi waktu tempuh hingga 30%, dan meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum hingga 20%.
Program Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta merupakan contoh bagaimana kolaborasi lintas sektor, yang mempertemukan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra internasional, dapat membentuk perubahan jangka panjang. Dengan menggabungkan pengetahuan lokal dengan keahlian global, program ini telah membantu Jakarta dan kota-kota di sekitarnya untuk lebih dekat dengan tujuan iklim mereka sambil memprioritaskan kesetaraan dan akses dalam sistem transportasi perkotaan.
Inggris dan Indonesia berharap untuk memperkuat kolaborasi di sektor ini dan seterusnya melalui Kemitraan Strategis yang akan datang.

* * *
Catatan untuk Editor:
Program Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta merupakan hasil dari pendekatan komprehensif di lima alur kerja utama::
1. Integrasi Transportasi Publik
Bertujuan untuk memungkinkan tata kelola transportasi umum yang terintegrasi untuk seluruh wilayah. Pedoman tentang stasiun antarmoda ditujukan untuk peningkatan yang berfokus pada kemudahan perpindahan atau transit antarmoda (MRT, BRT, KRL, LRT), standarisasi informasi yang inklusif, serta perencanaan layanan yang terkoordinasi. Studi-studi dalam program ini juga mendukung upaya awal integrasi tarif dan optimalisasi rute di wilayah Jabodetabek.
2. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas/MKLL (Strategi Push-Pull)
Program ini menghasilkan rencana teknis yang dapat diimplementasikan untuk Kawasan Rendah Emisi (KRE), Electronic Road Pricing (ERP), dan reformasi parkir di Jakarta. Ketiganya kini telah dirumuskan dalam kebijakan MKLL, dengan tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengoptimalkan penggunaan ruang jalan, serta menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan untuk transportasi publik. Peta jalan peningkatan NMT juga dikembangkan, dengan mengambil kota Bogor sebagai studi kasus, untuk memandu pemerintah kota dalam meningkatkan fasilitas moda transportasi yang berkelanjutan.
3. Pengembangan Koridor Hijau
Rencana implementasi percontohan Koridor Hijau di Jakarta yang mengintegrasikan layanan angkutan umum rendah emisi, infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda, stasiun antarmoda yang inklusif dan mudah diakses, serta manajemen kebutuhan transportasi, menawarkan model yang dapat direplikasi di kota-kota lain.
4. Mekanisme Pembiayaan Alternatif
Mekanisme pembiayaan alternatif dieksplorasi untuk mengatasi keterbatasan keuangan yang menghambat pemerintah kota di Metropolitan Jakarta untuk melakukan intervensi transportasi yang berkelanjutan. Program ini memberikan rekomendasi skema pembiayaan seperti pemanfaatan pendapatan ERP (earmarking), Land Value Capture, serta kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPDBU).
5. Replikasi Nasional
Beberapa produk pengetahuan yang dihasilkan—seperti Panduan Nasional KRE dan , dan desain konsep Koridor Hijau Semarang—telah menjadi dasar untuk replikasi di kota-kota lain di seluruh nusantara, seperti Medan, Denpasar, dan Surabaya. ITDP saat ini melibatkan kota-kota tersebut untuk berbagi rekomendasi dari Semarang dan mempublikasikan secara luas temuan dan metodologi proyek mereka melalui situs web mereka.