Ada satu resep yang dilontarkan ekonom Faisal Basri untuk memberdayakan warga Jakarta yang tinggal di kawasan kumuh. Mumpung Gubernur Joko Widodo gencar berupaya mengentaskan kemiskinan di kawasan tersebut, ada baiknya formula yang ditawarkan Faisal Basri diajukan, sama halnya Yayasan Ciliwung mengajukan Kampung Susun Manusiawi Bidara Cina.

Selama ini, warga pemilik rumah di kawasan kumuh lebih memilih menjual lahannya untuk dijadikan proyek bisnis, baik pusat perkantoran atau mal. Dengan mengantungi sedikit uang besar, karena per meter persegi lahannya diganti dengan harga pasar, mereka bisa membeli sebidang tanah yang lebih luas beserta rumahnya di pinggir kota. Misalnya, di Cimanggis, Jatiasih, Pondok Gede, Karawaci, atau Pamulang.

“Jika itu yang dilakukan, sebenarnya mereka tetap miskin, tidak naik kelas,” kata Faisal Basri.  Sebab, mereka harus mengeluarkan ongkos lebih besar untuk pergi ke kantor atau tempat kerja semula di kota. Selain ongkos, mereka juga harus menyisihkan waktu berjam-jam lamanya terbuang percuma di jalanan yang macet.

Menurut Faisal, harusnya, seluruh warga berhimpun membentuk perusahaan terbatas (PT) yang bermodal dasar berbidang-bidang lahan tempat tinggal mereka. Jika disatukan, akan menjadi bidang lahan yang luas dan nilai jualnya tinggi. Taruh 3 hektare. Kepemilikan saham masing-masing warga berdasarkan jumlah lahan yang dimiliki. Bagaimana modalnya? Tanah itu bisa diagunkan untuk memperoleh modal yang besar.

“Jangan dikira para pengembang yang membangun proyek properti iu menggunakan modal sendiri, tidak, mereka juga meminjam dari bank,” ujar Faisal saat melakukan presentasi beberapa waktu lalu. Atau, PT itu bisa dibentuk bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pihak pengembang. Perlunya Pemprov memiliki saham di PT tersebut, untuk memudahkan birokrasi perizinan maupun mengontrol jalannya perusahaan itu. Pembagian sahamnya bisa warga 40%, Pemprov DKI 30%, dan pengembang 30%.  Saham Pemprov dan pengembang diwujudkan dengan penyertaan modal segar.

Dari 3 ha lahan yang ada, sebanyak 40%nya diperuntukkan sebagai kawasan hunian dalam bentuk rumah susun (rusun) yang akan dihuni para warga. Sebanyak 30% lahan untuk public service atau fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Sisanya, 30% dijadikan kawasan bisnis. “Kawasan bisnis itulah yang nantinya dikelola oleh PT tersebut. 

“Dengan model seperti itu, warga akan ikut memiliki usaha bisnis di tempatnya semula,” ujar lelaki cucu mantan Wapres Adam Malik ini. Warga juga bisa bekerja di pusat bisnis yang mereka miliki bersama. Tanpa ongkos transpor. Kala istirahat bisa pulang dulu untuk makan siang. Irit.

Soal perlunya berhimpun dalam rumah susun, juga ditegaskan Camat Tambora, Isnawa Adji. Menurut Isnawa, mayoritas wilayah Tambora termasuk kawasan kumuh. Tambora termasuk pula dalam daftar rawan bencana, khususnya kebakaran. Struktur rumahnya yang tidak permanen, dan jeleknya jaringan perlistrikan di sana, menyebabkan Tambora masuk dalam daftar kawasan rawan kebakaran.  Sebanyak 90% kasus kebakaran di sana akibat korsleting listrik. “Itu sebabnya warga kami siap dibangunkan rusun,” kata Isnawa secara terpisah.  (saksono)