Pembelian Gabah Sesuai HPP untuk Lindungi Petani

NERACA

Jakarta – Pemerintah memastikan hasil panen gabah petani akan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500/kilogram (kg) tanpa pengecualian. Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Jakarta.

“Hari-hari ini hingga tiga bulan mendatang, kita menghadapi tantangan bagaimana cara menampung dan membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 sesuai putusan ratas (rapat terbatas). Tidak ada perincian lagi, gabah ya Rp 6.500,” tegas Zulkifli.

Sebagai tindak lanjut dari peningkatan produksi padi sebesar 50 persen yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Januari hingga Maret 2025, Bulog diberi target besar: menyerap 3 juta ton beras dalam waktu singkat.

“Bulog harus membeli sebanyak 3 juta ton dalam waktu pendek ini, yakni Januari, Februari, Maret, dan April. Kalau dalam bentuk gabah, tentu lebih banyak lagi,” jelas Zulkifli.

Bulog juga diwajibkan membeli beras dari pabrik-pabrik yang telah membeli gabah petani sesuai HPP. “Karena pabrik membeli gabah Rp6.500/kg, maka Bulog akan membeli beras dari mereka seharga Rp 12.000/kg,” tambahnya.

Namun, jika ada pabrik yang tidak membeli gabah sesuai HPP, Bulog akan mengambil langkah tegas dengan langsung menyerap gabah dari petani.

Adapun untuk memastikan target penyerapan 3 juta ton tercapai, Bulog mengusulkan adanya fleksibilitas harga pembelian beras, dengan rentang Rp12.000–12.250/kg. Meski usulan ini telah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi, keputusan final masih menunggu pembahasan dalam ratas bersama Presiden Prabowo.

“Sekarang harga pembelian tetap Rp12.000. Tapi usulan range harga tersebut akan dibawa ke ratas karena kami rakor tidak bisa melebihi keputusan ratas,” terang Zulkifli.

Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan dampak serius jika gabah petani terus dibeli di bawah HPP. Selain merugikan petani, kondisi ini dapat mengancam upaya swasembada pangan dan menurunkan luas tanam padi di masa mendatang.

“Terjadi penurunan luas tanam di dua minggu terakhir. Kenapa? Karena harga. Petani beralih menanam sayuran yang lebih menguntungkan, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” ungkap Amran.

Dari pantauan rutin Kementerian Pertanian (Kementan), 70 persen harga gabah di lapangan masih di bawah HPP. “Ini sangat tidak baik bagi petani kita. Kita sudah memberikan subsidi Rp144 triliun, kita sudah ‘paksa’ petani menanam. Tapi setelah mereka produksi dan surplus, kita malah ‘abaikan’ mereka,” ujar Amran dengan nada prihatin.

Hingga 21 Januari 2025, harga gabah di beberapa daerah masih di bawah HPP. Di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, harga gabah berkisar Rp 5.000–6.000 per kilogram. Sementara di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, harga gabah berada di rentang Rp 5.800–6.300, dan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, harganya hanya Rp 5000–5.800.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono pun memastikan bahwa empat komponen utama yang mendukung peningkatan produksi padi dan jagung nasional telah terpenuhi dengan baik. Keempat komponen tersebut adalah ketersediaan benih unggul, anggaran normalisasi irigasi, pupuk subsidi, dan penyerapan gabah oleh Bulog. 

Namun, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menekankan bahwa tantangan terbesar kini terletak pada Bulog untuk melakukan penyerapan gabah yang sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam empat bulan ke depan.

“Yang keempat, yang paling krusial adalah bagaimana Presiden sudah memutuskan HPP. Berdasarkan pantauan kami setiap hari dan laporan dari sejumlah daerah termasuk dari Sumatera Utara untuk harga pembelian HPP padi masih banyak yang di bawah HPP. Tentu saja ada banyak faktor, karena itu kami mengusulkan untuk serapan beras dan jagung di bulan bulan ini dilakukan dengan cara keroyokan,” kata Mas Dar dalam rapat koordinasi (rakor) Kemenko Bidang Pangan di Kota Medan, Sumatera Utara.

Di sisi lain, Mas Dar juga menyampaikan kabar baik mengenai ketersediaan pupuk, yang saat ini mengalami kenaikan signifikan dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. 

Selain itu, Mas Dar menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung pembangunan irigasi di daerah dengan mempercepat usulan dari pemerintah daerah agar dapat segera direalisasikan.

“Untuk irigasi, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk ikut membantu membangun irigasi di setiap daerah. Karena itu saya minta usulan daerah dipercepat karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian akan memberesi semua,” ujar Mas Dar.

 

 

BERITA TERKAIT

Percepatan Pembangunan Sektor Perdagangan Terus Didorong

NERACA Kebumen – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung optimalisasi peran Pasar Rakyat Pagi  Kebumen Tahap II di Kebumen, Jawa Tengah. Pasar…

Trenggono Minta Program Ekonomi Biru Diawasi Ketat

NERACA Jakarta – Dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan…

Produk Tekstil Impor Ilegal Senilai Rp8,3 Miliar Berhasil Diamankan

NERACA Jakarta – Sinergi Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Percepatan Pembangunan Sektor Perdagangan Terus Didorong

NERACA Kebumen – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung optimalisasi peran Pasar Rakyat Pagi  Kebumen Tahap II di Kebumen, Jawa Tengah. Pasar…

Trenggono Minta Program Ekonomi Biru Diawasi Ketat

NERACA Jakarta – Dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan…

Produk Tekstil Impor Ilegal Senilai Rp8,3 Miliar Berhasil Diamankan

NERACA Jakarta – Sinergi Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS…