NERACA

Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi di bursa karbon Indonesia tercatat cuma naik Rp 20 juta secara month to month (MtM) dari Rp 36,77 miliar per 31 Mei 2024 menjadi Rp 36,79 miliar sampai 28 Juni 2024. Akumulasi nilai transaksi bursa karbon sebesar Rp 36,79 miliar berasal dari nilai transaksi 26,85% di pasar reguler, 22,87% di pasar negosiasi, 50,23% di pasar lelang, dan 0,05% di marketplace.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, pengguna jasa bursa karbon masih tercatat 67 yang memiliki izin sejak bursa diluncurkan pada 26 September 2023. Total volume karbon yang diperdagangkan sampai 28 Juni 2024, sebanyak 608.740 ton setara karbondioksida (tCO2e).‘’Sedangkan per 31 Mei 2024, total volume perdagangan di bursa karbon sebesar 608.427 tCO2e atau hanya naik 313 tCO2e dalam sebulan,’’ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ke depan kata dia, potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.834 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan. Sebelumnya Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari P.M pernah bilang, perlu kerja sama erat antara lembaga dan pelaku industri untuk menumbuhkan transaksi di bursa karbon."Ini kami yakin potensinya tinggi, namun kerja sama di antara OJK dan kementerian serta industri terkait sangat penting untuk pertumbuhan bursa karbon,"jelasnya.

Bursa karbon Indonesia berdiri sejak 26 September 2023. Setelah 9 bulan berdiri, Antonius menyebut pertumbuhan bursa karbon masih relatif stabil dan belum menyentuh level yang menggembirakan. Dirinya menekankan bahwa OJK tidak bisa berdiri sendiri untuk menumbuhkan bursa karbon. Namun perlu dukungan lintas kementerian dan industri untuk mendorong transaksi perdagangan karbon dengan meningkatkan suplai dan permintaan."Karena kita butuh dukungan untuk supply and demand. Itu di luar kontrol kami, lebih ke kementerian terkait," kata dia.

Dari sisi pasokan atau suplai, bursa karbon Indonesia dapat ditopang dari sektor kehutanan, energi, maupun transportasi."Suplai itu 'didrive' (didorong) dari kementerian. Untuk 'demand' itu 'didrive' misalnya dengan pajak karbon, allowance (kewajiban)," jelasnya.

Menurut Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp3.000 triliun. Disampaikan Presiden, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Selain itu, terdapat kurang lebih 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. (bani)