Pelaku Pasar Ingin Kebijakan FCA BEI Lebih Jelas

NERACA

Jakarta- Meski pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyakini kebijakan Pemantauan Khusus (PPK) Full Call Auction (FCA) bisa menciptakan pasar modal yang semakin teratur, wajar, dan efisien, serta meningkatkan pelindungan investor, Chief Investment Officer Schroders Indonesia Irwanti menginginkan agar kebijakan mekanisme Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Call Auction (FCA) yang diterapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih transparan dan lebih jelas.

Dia mencontohkan, salah satunya perlu ada transparansi dan informasi yang jelas terkait alasan sebuah saham masuk atau keluar PPK FCA.“FCA ini kami inginkan bursa lebih transparan ya, karena menyangkut banyak number of stock. Saat ini di IHSG ada lebih dari 800 saham, yang ada di FCA itu sekitar 220 saham. Jadi, sebanyak 25% dari IHSG kita itu masuk ke FCA,” ujar Irwanti dalam Market Outlook & Business Update Semester II-2024, di Jakarta, kemarin.

Sisi positifnya, dia menyebut implementasi FCA memberikan likuiditas terhadap saham yang harganya tidak bisa turun di bawah Rp50 per saham.“Karena sebelum FCA, harga saham yang sudah mencapai Rp50 per saham itu tidak diperdagangkan. Jadi, tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau jual, padahal sebenarnya ada yang mau jual di bawah Rp50 per saham,”kata Irwanti.

Sisi negatifnya, dia menyebut implementasi FCA menghilangkan likuiditas pada saham- saham yang harganya jauh di atas Rp50 per saham.“Jadi, misalnya karena ada FCA orang jadi nggak bisa jual. Walaupun ada harga mahal orang nggak bisa jual, jualnya hanya di jam- jam tertentu,” ujar Irwanti.

Di sisi lain, Irwanti menggarisbawahi bahwa munculnya mekanisme FCA ini, juga merupakan respons otoritas terkait sebagai upaya mengendalikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami fluktuasi beberapa waktu sebelumnya."FCA ini, it's a good thing, dari pada tidak sama sekali. Ideal atau tidak, kami hopefully makin lama makin di-refine. Yang kami tekankan transparansi FCA ini harus diperbaiki. Kapan masuk atau keluar, jangan seperti misteri,"jelas Irwanti.

Sebelumnya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy berharap perdagangan saham-saham dapat lebih aktif seiring telah diimplementasikannya Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Periodic Call Auction (FCA).“Melalui mekanisme ini, kami harapkan saham-saham tersebut dapat lebih aktif diperdagangkan sesuai dengan fair pricenya, yang informasinya dapat dilihat melalui IEP & IEV,” ujar Irvan.

BEI telah mengimplementasikan PPK Full Periodic Call Auction pada Senin, 25 Maret 2024, yang bertujuan untuk memberikan segmentasi khusus yang sesuai dengan strategi investasi para investor, serta meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu, sebagai upaya meningkatkan perlindungan investor di pasar modal Indonesia."Pada implementasi Full Periodic Call Auction, seluruh saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus akan diperdagangkan secara Periodic Call Auction, yang terdiri dari lima sesi Periodic Call Auction dalam satu hari,"kata Irvan.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi menyampaikan, pihaknya menghargai berbagai evaluasi yang dilakukan oleh beberapa pihak pada akhir- akhir ini."PPK ditujukan untuk menciptakan pasar modal yang semakin teratur, wajar, dan efisien serta meningkatkan pelindungan investor," ujar Inarno.

OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI), ditambahkannya selalu berkoordinasi dan selalu memperhatikan feedback yang diberikan oleh para pelaku pasar. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Armand Wahyudi Hartono menilai, perlu adanya penyederhanaan kriteria yang untuk dipantau. Untuk itu, AEI sangat terbuka untuk melakukan diskusi dengan otoritas Bursa.

Dia mengatakan, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) belum secara langsung melakukan ke sosialisasi kepada anggota AEI. Menurutnya, saat ini otoritas langsung menyampaikan kepada pasar. "Nah kami butuh itu, untuk ngobrol bareng. Sebelum dikeluarkan aturan atau apapun. Kalau menurut kami kurang, kami akan beri masukan sebelum peraturan itu adam,"ujarnya.bani

 

BERITA TERKAIT

UPAYA PERLUAS BASIS PAJAK: - Tidak Perlu Turunkan Ambang Batas PTKP

  Jakarta-Akademisi  dan Manajer Riset CITA tidak menyarankan penurunan ambang batas PTKP untuk memperluas basis pajak seperti yang disarankan Organization…

MENKO PANGAN: - Modal Awal Koperasi Merah Putih Rp3 Miliar per Unit

NERACA Bandung - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, koperasi desa merah putih akan diberi modal awal dari pemerintah…

Pemerintah Pastikan MBG Bebas Kontaminasi

NERACA Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan bahwa makanan yang disediakan aman,…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

UPAYA PERLUAS BASIS PAJAK: - Tidak Perlu Turunkan Ambang Batas PTKP

  Jakarta-Akademisi  dan Manajer Riset CITA tidak menyarankan penurunan ambang batas PTKP untuk memperluas basis pajak seperti yang disarankan Organization…

MENKO PANGAN: - Modal Awal Koperasi Merah Putih Rp3 Miliar per Unit

NERACA Bandung - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, koperasi desa merah putih akan diberi modal awal dari pemerintah…

Pemerintah Pastikan MBG Bebas Kontaminasi

NERACA Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan bahwa makanan yang disediakan aman,…