NERACA

Jakarta – Dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi VII DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp9,38 triliun.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang juga menjadi Ketua Raker tersebut, Eddy Soeparno, meminta kepada Kementerian ESDM untuk menyelesaikan program-program tahun anggaran 2024 pada tahun ini juga. "Komisi VII mendesak Kementerian ESDM untuk merealisasikan program tahun anggaran 2024 paling lambat Bulan Desember 2024, khususnya untuk program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat," jelas Eddy.

Adapun kesepakatan rincian pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun 2025 per unit adalah sebagai berikut, Sekretariat Jenderal sebesar Rp553,65 miliar; Inspektorat Jenderal Rp138,6 miliar; Ditjen Migas Rp4,84 triliun; Ditjen Ketenagalistrikan Rp496,05 miliar; Ditjen Minerba Rp735,95 miliar; Setjen DEN Rp63,77 miliar; BPSDM ESDM Rp617,90 miliar; Badan Geologi Rp929,61 miliar; BPH Migas Rp254,29 miliar; Ditjen EBTKE Rp657,02 miliar; dan BPMA Rp92,12 miliar.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan apresiasinya atas kepada Komisi VII DPR RI yang telah menyepakati usulan pagu indikatif Kementerian ESDM untuk tahun 2025. "Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu anggota Komisi VII yang telah menyepakati asumsi dasar sektor ESDM untuk RAPBN tahun 2025 dan RKAKL tahun 2025. Kami telah memperhatikan seluruh masukan dari Bapak/Ibu sekalian selama melakukan pembahasan dan akan segera kami tindaklanjuti agar seluruh permasalahan yang kita bahas hari ini dapat kita selesaikan untuk memberikan solusi yang terbaik," ujar Arifin.

Lebih lanjut Arifin mengatakan bahwa Kementerian ESDM juga telah melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan catatan Komisi VII DPR RI terkait program-program yang menyentuh dan memberikan dampak langsung pada masyarakat, diantaranya seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Pembangunan Penerangan Jalan Umum - Tenaga Surya (PJU-TS), serta paket Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan dan petani.

Dalam pagu indikatif tahun 2025, Kementerian ESDM telah mengalokasikan usulan rencana anggaran untuk infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat, diantaranya adalah sebanyak 5.000 paket konkit untuk nelayan dan petani, program BPBL untuk 130.000 Rumah Tangga, Pembangunan PJU-TS sebanyak 10.000 unit, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak tiga unit, PLTM sebanyak 1 unit (skema multi years contract), serta pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang Tahap II dan Duri-Sei Mangkei (skema multi years contract).

Jumlah ini naik dibandingkan nominal Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang menetapkan Pagu Indikatif Kementerian ESDM TA 2025 sebesar Rp3,91 triliun.

"Pagu indikatif ini terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp3,13 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penghasil sebesar Rp282,01 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp493,59 miliar," urai Arifin.

Lebih lanjut Arifin menyampaikan bahwa SBPI TA 2025 belum mencakup PNBP Royalti Minerba dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). PNBP Royalti Minerba sebesar 1.196,00 miliar akan didistribusikan ke enam unit eselon I KESDM, sedangkan PNBP PHT sebesar 4.279,50 miliar akan digunakan untuk pembangunan Pipa Cisem dan Dusem.

"Rencana Kerja KESDM Tahun 2025 memperhitungkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib, seperti gaji dan operasional kantor, serta kegiatan agenda pembangunan. Distribusi pagu per Unit Organisasi harus dilakukan secara efisien dan tepat guna," tambah Arifin.

"Sebesar 55,3% atau Rp5,19 triliun dari Pagu Indikatif 2025 dialokasikan untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan Pipa Cisem Tahap II, BPBL, PLTS Penunjang, PLTS, PLTMH, PLTM, mitigasi bencana geologi, dan pos pengamatan gunung api," jelas Arifin.

Namun, Arifin mengungkap bahwa Pagu Indikatif 2025 belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas, termasuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 100.000 sambungan rumah (SR), konkit untuk petani sebanyak 10.000 paket, dan konkit untuk nelayan sebanyak 15.000 paket.

Untuk itu, Arifin meminta dukungan dari Komisi VII DPR RI untuk tambahan anggaran sebesar 1,2 triliun yang bersumber dari dana RM. Terhadap usulan ini, Komisi VII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut secara detail dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM.

Sebelumnya, Arifin juga mengungkapkan 90,06% realisasi anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2023 dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur untuk masyarakat seperti, pembangunan pipa gas Cirebon - Semarang (CISEM), Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya, bantuan alat masak listrik, dan pembagian konverter kit (konkit) untuk petani dan nelayan.