Pakar: Korban Kejahatan Siber Soal Keuangan Biasanya Kaum "Kepompong"

NERACA

Jakarta - Pakar keamanan siber dari Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) mengungkapkan bahwa korban kejahatan siber terkait keuangan seperti model klik aplikasi biasanya terjadi pada kaum "kepompong".

Istilah "kepompong" merupakan kependekan dari "kepo" (ingin tahu berlebihan) dan "rempong" (ribet atau repot).

"Jadi, kalau dapat aplikasi, misalnya, cek paket. Dia langsung 'rempong', siapa yang kirim. Atau dapat undangan, langsung 'siapa yang menikah aduh jangan mantan'. Dia klik," kata Ketua Komite Keamanan Siber Perbanas, Wani Sabu dalam seminar daring di sela-sela kegiatan Jakreatifest 2024 di Jakarta pada Minggu (9/6).

Hal ini berbeda dengan model penipuan masa lalu seperti "mama minta pulsa". Model klik pun beragam, mulai dari klik aplikasi atau link (tautan) untuk memeriksa kiriman barang dan surat undangan.

Menurut Wani, sebenarnya uang tak serta merta hilang dari rekening hanya dengan satu kali klik. Dia mengatakan saat seseorang melakukan klik pada satu link, biasanya sistem operasi di ponsel akan memberikan informasi bahwa link atau aplikasi yang akan diklik berbahaya.

Namun, karena rasa "kepo" kemudian membuat seseorang tetap melakukan klik terus-menerus dan berujung memberikan akses pada penjahat siber untuk mengakses rekening.

"Biasanya Android akan memberi tahu aplikasi ini berbahaya. Tetapi karena kita 'kepo', diklik 'ok'. (Diberi peringatan) Jangan di-'download' karena aplikasi ini tidak resmi, tapi diklik 'yes'. Yes, ok," katanya.

"Jadi akhirnya kita memberikan akses untuk mengakses rekening kita," kata Executive Vice President PT BCA Tbk itu.

Wani mengatakan, saat ini juga pernah terjadi penipuan mengatasnamakan lembaga negara seperti BPJS Kesehatan. Penipu biasanya mengawali percakapan yang menggiring calon korban agar meyakini dirinya mendapatkan panggilan telepon dari lembaga resmi BPJS Kesehatan.

"Hati-hati kalau, misalnya, ada telpon yang mengatakan bahwa BPJS untuk membeli narkoba. Jangan percaya. Biasanya mereka membuat kita takut. Pura-pura ada telepon, membuat percaya itu BPJS," kata dia.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar benar-benar memahami hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan kala sudah masuk ke dunia transaksi digital. "Ini mengingat adanya potensi orang-orang di luar sana yang menginginkan uang melalui cara ilegal," katanya. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Kompolnas: Pembahasan RUU Polri di Pemerintah Berjalan Efektif

NERACA Jakarta - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn.) Benny Mamoto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri,…

54 IG Jenis Kopi Telah Terdaftar di DJKI Kemenkumham

NERACA Palembang - Sebanyak 54 Indikasi Geografis (IG) jenis kopi dari berbagai daerah di Tanah Air telah terdaftar di Direktorat…

Komnas HAM: RUU PPRT Merupakan Kepentingan Nasional

NERACA Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Anis Hidayah mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kompolnas: Pembahasan RUU Polri di Pemerintah Berjalan Efektif

NERACA Jakarta - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn.) Benny Mamoto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri,…

54 IG Jenis Kopi Telah Terdaftar di DJKI Kemenkumham

NERACA Palembang - Sebanyak 54 Indikasi Geografis (IG) jenis kopi dari berbagai daerah di Tanah Air telah terdaftar di Direktorat…

Komnas HAM: RUU PPRT Merupakan Kepentingan Nasional

NERACA Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Anis Hidayah mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja…