Oleh: Marwanto Harjowiryono

Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun proses keabsyahannya kemudian  bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Selasa (22/04/2024) MK telah menetapkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan pemenang Pemilu 2024. KPU selanjutnya juga telah menetapkan secara resmi pasangan pemenang pemilu tersebut untuk selanjutnya akan dilantik pada Oktober mendatang.

Sementara itu, proses penyusunan  APBN 2025 tetap berjalan sesuai dengan siklus anggaran yang berlaku. Bahkan, pada pertengahan Mei mendatang, pemerintah harus sudah mengajukan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 kepada DPR.

 KEM-PPKF ini memuat perkembangan ekonomi terkini, dan proyeksi perekonomian tahun 2025, yang tercermin dalam variabel ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBN, harga minyak, serta lifting migas. Disamping itu, membahas juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan di 2025. Setelah dibahas dan mendapat persetujuan DPR, kesepakatannya akan digunakan untuk menyusun RAPBN 2025 yang akan disampaikan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada Agustus mendatang.

Dalam tataran politik, RAPBN 2025 yang akan dibahas pada Agustus sd Oktober 2024 mendatang merupakan produk perundangan yang disiapkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun APBN 2025 tersebut akan dilaksananakan pada 2025, pada pemerintahan Presiden Prabowo mendatang. Oleh sebab itu, koordinasi dan komunikasi antara rezim pemerintahan menjadi sangat urgen dan strategis.

Dalam kaitan inilah, Menkeu Sri Mulyani selepas melaporkan pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga tahun 2025 bersama Menko Perekonomian dan Menteri Bappenas di Istana negara pada  awal minggu ini  menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar Menkeu melakukan koordinasi  dengan tim calon Presiden Prabowo dalam mempersiapkan APBN 2025.

Perekonomian nasional 2025 mendatang akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Perkembangan geopolitik dunia masih menyisakan konflik perang yang belum usai. Perang Rusia dan Ukraina belum juga reda, malahan muncul konflik baru antara Israel dan Palistina, bahkan perkembangan terakhir  terjadi perang antara Israel dan Iran.

Situasi tersebut dikhawatirkan akan menggangu rantai pasok beberapa komoditas, termasuk ketersediaan  bahan pangan dan minyak bumi, yang  pada gilirannya akan mendorong harga naik. Kondisi ini perlu mendapat antisipasi sehingga  dampaknya tidak berisiko meningkatkan  laju infasi dan memperberat beban subsidi energi.

Sementara itu, memburuknya kondisi keuangan global dengan masih bertengger tingginya inflasi, disertai dengan masih tingginya  suku bunga sejak awal tahun lalu mendorong terjadinya pelarian modal ke negara maju. Kondisi ini diperparah  dengan konflik perang yang mengakibatkan sebagian besar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia, merosot tajam. Situasi ini perlu dijaga, agar memasuki tahun 2025 mendatang nilai rupiah dapat kembali menguat, agar subsidi energi dan beban utang dapat terkendali.

Masih belum pulihnya  pertumbuhan ekonomi global, terutama beberapa negara utama dunia, akan mewarnai perekonomian 2025. Hal tersebut juga akan menjadi tantangan implementasi APBN 2025. Pertumbuhan ekonomi nasional berisiko untuk tidak sebaik perkiraan dalam APBN 2024, yang diperkirakan  5.2 persen. Risiko belum bergerak cepatnya perekonomian nasional 2025 merupakan tantangan yang harus mendapat respon yang tepat. Bila tidak, potensi penerimaan perpajakan dapat menurun, yang dapat mengganggu kestabilan fiskal.

Kebijakan fiskal selama ini telah mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari berbagai krisis. Baru saja,  APBN juga berhasil menyelamatkan negara keluar dari krisis kesehatan yang parah, dan bahkan mampu membangkitkan perekonomian dari dampak Covid 19. Ke depan, APBN perlu terus dijaga sustainability-nya, sehingga akan terus mampu menjaga perekonomian dan mendorong pembangunan nasional.