NERACA

Makassar – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan Single Submission (SSm) untuk mempermudah ekspor produk perikanan melalui bandara. Dengan sistem ini duplikasi dokumen dapat dicegah dan diintegrasikan dengan aplikasi layanan ekspor lainnya.

Penerapan SSm ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dan telah diterapkan tim National Logistik Ecosystem (NLE) di Bandara Sultan Hasanuddin.

"Dengan adanya kemudahan dan percepatan layanan ini, pengajuan ekspor bisa dilakukan dimana aja, sekali input permohonan bisa langsung untuk beberapa instansi berbeda," terang Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHKP), Ishartini.

Ishartini mengatakan memudahkan dan mempercepat pelayanan, aplikasi ini sekaligus meminimalisir repetisi dan duplikasi dokumen. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi Surat Keterangan Asal (SKA), karantina, dan pemberitahuan ekspor barang (PEB).

"Kita bersama instansi lain berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah untuk pelaku usaha," tutur Ishartini.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan KKP Makassar, Siti Chadidjah menyebut kemudahan dan percepatan layanan ini merupakan program NLE digital untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan memastikan kelancaran pergerakan arus barang baik ekspor maupun impor. Dia berharap proses ekspor komoditi perikanan melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin dapat dipercepat karena mensinergikan proses bisnis yang ada di UPT KKP Makassar dan Bea Cukai serta mengurangi biaya logistik.

"Karena adanya efisiensi proses bisnis sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah khususnya di sektor kelautan dan perikanan," jelas Chadidjah.

Chadidjah menambahkan berdasarkan hasil monitoring progress penerapan NLE di Bandar Udara Sultan Hasanuddin di B.09, diketahui untuk layanan SSm pengangkut sudah pada tahap implementasi. Sedangkan untuk layanan SSm Ekspor, SSm QC impor, Autogate, serta CDO Online baru dalam tahap persiapan dan secara bertahap akan diterapkan untuk memenuhi seluruh target layanan NLE di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menilai pentingnya regulasi yang berkualitas untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu, Trenggono mengajak seluruh jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius dalam membuat regulasi di bidang kelautan dan perikanan, sehingga bisa menjawab kebutuhan semua aspek, mulai dari industri, masyarakat pesisir hingga keberlanjutan ekologi.

Lebih lanjut, berdasarkan catatan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) bahwa KKP berhasil mengantarkan ekspor produk perikanan Indonesia ke 172 negara melalui upaya penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan sertifikat tracebility dan sertifikasi critical control point (HACCP).

kegiatan sertifikasi ketertelusuran (traceability) mutu produk kelautan dan perikanan mencapai 230 unit pengolah ikan (UPI) dan sertifikasi critical control point (HACCP) per November Tahun 2022. Jumlah capaian sertifikasi tersebut lebih tinggi dibanding 2021, dengan jumlah 191 sertifikat tracebility dan 2.406 sertifikat HACCP.

Peningkatan Sertifikasi tersebut  berdampak terhadap keberterimaaan produk perikanan Indonesia oleh 172 negara pada tahun 2022. Peningkatan sertifikasi UPI dan HACCP juga membuktikan bahwa Pelaku Usaha Perikanan Indonesia semakin meningkatkan mutu produk  dengan menerapkan sistem pengolahan ikan bertaraf internasional. Hal tersebut sejalan dengan program dan dukungan BKIPM terhadap pelaku usaha dengan menjalankan fungsi sebagai quality assurance produk perikanan," kata sosok yang akrab disapa Tari usai menyampaikan refleksi akhir tahun, di Jakarta.

Hasilnya, BKIPM melakukan terobosan ekspor ke Arab Saudi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan produk perikanan untuk jamaah haji dan umroh.

Selain itu, KKP melalui BKIPM juga melakukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau perjanjian dengan otoritas kompeten sejumlah negara seperti Uni Eropa, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, Kanada, Vietnam, Norwegia, hingga Arab Saudi. Kiprah BKIPM juga semakin diakui setelah melakukan Regulatory Partership Agreement (RPA) dengan Food Drug Administration (FDA) dalam rangka mengamankan dan memperluas ekspor udang ke Amerika Serikat (AS). Alhasil, dari 127.787 frekuensi ekspor, hanya ada 8 kasus penolakan (0,006%) selama 2022.

BKIPM berkontribusi terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam penerapan Sistem Single Submission Custom Quarantine (SSM QC) di 14 pelabuhan di seluruh Indonesia. Layanan ini telah memangkas waktu hingga 21,39% dengan estimasi penurunan biaya tambahan dan biaya penarikan/ pemeriksaan sejak Juni 2020 sampai dengan Agustus 2022 sebesar Rp161,44 miliar atau 33,66%.