Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim) menuai pro dan kontra. Bahkan sebagian masyarakat pada umumnya menilai kebijakan tidak populis ini diyakini tidak akan terealisasi. Hal ini sangat berasalan karena wacana dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara sudah ada di zaman Presiden sebelumnya dan hal tersebut tidak mudah diwujudkan. Tengok saja, Presiden Soekarno pernah memilih Palangkaraya sebagai ibu kota, Presiden Soeharto memilih Jonggol yang merupakan bagian dari Kabupaten Bogor, Jawa barat.

Dalam persiapan sebagai ibu kota, Jonggol hendak dijadikan kota terlebih dahulu. Presiden Soeharto kala itu telah merilis sebuah Keputusan Presiden Nomor 1/1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri.

Ya, padatnya kota Jakarta melahirkan ide pemindahan ibu kota negara. Hanya saja, keputusan pemindahan ibu kota baru pastilah menuai polemik. Dimana mereka para oposisi pemerintah menilai skeptis dan hanya akan menghamburkan uang negara saja untuk pembangunannya, lantaran mega proyek tidak akan berlangsung lama karena ganti kepala negara akan ganti pula kebijakannya.

Sejatinya, rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau lebih dikenal Nusantara (IKN) harus belajar dari pengalaman negara tetangga seperti Malaysia dan Myanmar yang dinilai gagal. Dosen Dept. Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Erda Rindrasih menilai kegagalan tersebut salah satunya dipicu lokasi yang kurang strategis dan skema pemindahan yang tak efektif. "Ternyata untuk Malaysia dan Myanmar ini kurang efektif ya, dari yang saya pelajari karena mungkin relatif dekat jaraknya sehingga banyak mereka yang seharusnya pindah itu tidak mau pindah,"ujarnya. 

Rencana pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw dinilai gagal karena tidak ada partisipasi publik ketika merancang, membentuk, dan memindahkan ibu kota. Awalnya, proyek yang digarap pada 2001 itu berjalan lancar hingga rampung pada 2005. Namun, Ibu Kota Myanmar tersebut justru sepi, kendati infrastruktur telah didirikan. 

Sementara itu, Malaysia pun memiliki rencana pemindahan ibu kota pada tahun 1999 lalu ke Putrajaya. Pemindahan ibu kota tersebut gagal karena pegawai pemerintah yang menolak untuk pindah ke lokasi baru. Padahal, jarak antar kota terbilang dekat. Sejumlah kantor pemerintahan pun telah dipindahkan ke Putrajaya meskipun pusat perekonomian dan gedung parlemen masih berlokasi di Kuala Lumpur. 

Melihat sejarah tersebut, Erda tak menampik potensi IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru. Namun, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan populasi dan kebutuhan elemen di IKN itu sendiri. Pemerintah sendiri mengaku optimis pembangunan IKN akan sesuai target. Bahkan untuk menjamin keberlanjutannya telah memiliki payung hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), terdiri dari 5 tahap (batch) yang dimulai pada 2022 dan direncanakan akan rampung pada 2045 mendatang. 

Pada tahap pertama, proses pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dibagi dalam tiga alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Pada tahap pertama, IKN akan menjadi smart city dan sustainable city yang akan membuka peluang untuk investasi, terutama kepada investor dalam negeri. Untuk menyakinkan dan menepis keraguan investor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali meninjau proyek pembangunan IKN dan mengaku optimis bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Dirinya pun memastikan bahwa kegiatan konstruksi terus berjalan sehingga 2024 akan ada acara 17 Agustus 2024 di lokasi Istana IKN."Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya," kata Jokowi.

Menurutnya, proyek pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek dan akan memakan waktu pembangunan 10 hingga 15 tahun mendatang. Bahkan disampaikannya, gagasan pemindahan ibu kota sudah pernah diwacanakan Presiden Soekarno sekitar 1960-an, jadi hal ini bukanlah ide dirinya semata.

Terus diburu waktu, Presiden menegaskan tidak ingin pembangunan infrastruktur IKN molor dari target "Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, di lapangannya sudah bergerak seperti ini," tutur Presiden.

Salah satu infrastruktur yang telah dimulai pembangunannya adalah perumahan untuk para menteri. Jokowi memberikan target bahwa pembangunan 36 rumah menteri tersebut harus selesai pada Juni 2024 mendatang."Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," ucap Presiden.

Jokowi pun menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala maupun hambatan dalam pembangunan IKN. Baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja. Disampaikan Presiden, hingga akhir tahun 2023, komitmen investasi negara di sejumlah sektor di IKN nilainya mencapai Rp45 triliun. Dengan rincian total investasi pada groundbreaking September lalu mencapai Rp23 triliun, pada November 2023 sebesar Rp12 triliun dan pada Desember 2023 Rp10 triliun. 

Untuk mencapai cita-cita besar itu, pemerintah terus berkomitmen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebab, di masa depan pembangunan IKN akan memberikan warisan yang layak untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik.

Mengatasi Ketimpangan

Ya, proyek pembangunan IKN selain karena kota Jakarta sudah padat juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan di Indonesia sehingga tidak jawasentris melainkan indonesiasentris. Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota ke IKN mendukung pemerataan di Indonesia dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Pulau Jawa, disampaikannya, sudah memikul 59% produk domestik bruto nasional dan 56% penduduk Indonesia. Hal itu yang membuatnya berpikir perlunya pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa."Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan sehingga tidak jawasentris tapi indonesiasentris," kata Jokowi.

Saat pembangunan rampung, Jokowi menekankan IKN akan menjadi kota pemerintahan. Dirinya pun menegaskan, bukan hanya memindahkan fisik bangunan atau gedung pemerintahan saat memutuskan pemindahan ibu kota, melainkan juga memindahkan budaya kerja dan pola pikir yang baru dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan secara baik."Kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," ucap Jokowi.

Di masa depan saat Jakarta sudah bukan lagi menjadi ibu kota negara Indonesia, Jokowi menekankan bahwa Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi. Sementara pengamat politik dan isu-isu strategis, Imron Cotan menyambut baik pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Pasalnya, selain mewujudkan Indonesia sentris juga dapat mencegah ledakan demografis yang berwujud kerusuhan sosial. 

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara diperlukan karena luas wilayah di sana (Jakarta) yang sebesar 661,5 kilometer persegi sudah tidak mampu memberikan hunian yang nyaman bagi penduduknya."Standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi. Maka, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas 112,5 juta meter persegi. Hal tersebut adalah mustahil karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi," jelasnya.

Selanjutnya, ujar Imron, apabila ruang yang memadai itu tidak terpenuhi, potensi pecahnya kerusuhan sosial pun tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, sempitnya lahan hunian, padatnya penduduk, dan terbatasnya sumber ekonomi memang akan cenderung membuat warga menjadi agresif sehingga tidak mengherankan kerusuhan sosial sering terjadi di kota-kota besar.

Tidak hanya itu, beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Dari data penduduk yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sinkronisasi dari hasil Sensus Penduduk 2020 dengan data administrasi kependudukan (Adminduk) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94% penduduk Indonesia berada di Jawa. Proporsi penduduk Indonesia yang berada di Sumatera mencapai 21,73%. Sebanyak 7,43% penduduk Indonesia berada di Sulawesi. Kemudian, 6,13% penduduk Indonesia berada di Kalimantan.

Tingginya proporsi penduduk yang mendiami Pulau mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk, yang berimplikasi menimbulkan beragam permasalah turunan di antaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah demikian pula dengan polusi udara dan air.

Sebagai ilustrasi beban berat kemacetan lalu lintas di Jakarta menurut riset World Bank 2019 telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar adalah Rp 65 triliun per tahun. Jakarta masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen. Jakarta berada di peringkat 10 sebagai kota termacet di Asia. Akibat kemacetan tersebut, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya bisa meningkatkan 1,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Pandangan yang sama juga disampaikan praktisi senior tata kota, Direktur Ruang Waktu Knowledge Hub for Sustainable Urban Development, Wicaksono Sarosa. Menurutnya, keputusan pembangunan IKN ini dapat mengubah paradigma pembangunan infrastruktur dari Jakarta atau Jawa-sentris menjadi lebih Indonesia-sentris. Oleh karena itu, dia menilai keputusan bukan lagi politis. "Saya setuju dan mendukung pemindahan IKN dikarenakan upaya untuk mengubah paradigma pembangunan dan pengelolaan negara dari Jakarta-sentris menjadi Indonesia-sentris," katanya.

Meski banyaknya pendapat yang mengatakan IKN dibangun karena problematika Jakarta yang menumpuk, Sarosa membantah hal itu bukan menjadi alasan. Sebab, masalah di Jakarta pada dasarnya akan diselesaikan dan bukan ditinggalkan,"Pembangunan IKN bukan menjadi alasan karena Jakarta mengalami banyak masalah. Karena masalah di Jakarta harus diselesaikan, bukan ditinggalkan" ucap Sarosa.  

Dirinya membeberkan alasan pembangunan IKN menjadi positif sebab pergerakan urbanisasi di Indonesia yang semakin masif. Dia memaparkan proses perpindahan warga menuju kota ini akan terus berjalan di Indonesia karena berdasarkan data BPS dan Bappenas di tahun 2045 itu sebesar 73% atau sekitar 233 juta dari 319 juta orang, "Hal ini akan memberikan dampak kerugian jika terpusat di Jakarta atau Jawa saja yang dikenal sebagai wilayah yang sangar subur karena dapat mengganggu ketahanan pangan," tutur dia. 

Yang pasti, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiflier effect  dengan menjadikan episentrum pertumbuhan  yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa.

Konsep Smart City

Smart City yang akan mewarnai IKN Nusantara akan menjadikannya sebagai sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif ramah pejalan kaki dan pengguna sepeda serta menyediakan layanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan new smart metropolis yang mampu menjadi  pusat inovasi berkelas dunia.

Proyek pembangunan IKN Nusantara mengedepankan prinsip pembangunan kota cerdas yang tidak hanya dibangun untuk masyarakatnya tetapi juga untuk selaras dengan dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan mewujudkan, kota hutan, kota pintar, dan sponge city akan menempatkan Indonesia di posisi strategis global.

Kepala Biro SDM & Humas Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Firmananur mengatakan, saat ini di IKN sudah ada prototype yang akan dikembangkan pada tahun 2045. Seperti rumah teknologi, kendaraan listrik, transportasi udara, dan berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan berbasis elektronik.“Jadi yang dibangun di IKN tidak hanya fisiknya, tetapi yang dibangun adalah cara kerja, cara hidup, peradaban baru untuk di tahun 2045. Tahun ini sudah dilakukan pelatihan-pelatihan bagi UMKM yang berbasis digital, cooking class, coffee-making class, kelas hidroponik, hingga kelas coding dan pelatihan panel surya bagi ibu-ibu,” jelasnya.

Pembangunan IKN sebagai smart city, dijelaskan Firmananur nantinya akan diatur supaya lebih bebas macet dan lebih hemat waktu. Tak lupa, memperhatikan daerah resapan air supaya IKN lebih berkelanjutan.“Jutaan bibit pohon saat ini juga sudah disiapkan untuk ditanam, supaya IKN menjadi kota hutan dan ada hutan di kota. Sekitar 60% wilayah IKN nantinya akan menjadi wilayah hijau,” tambah Firmananur.

Kata akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Andre Parvian Aristio, melihat rencana pembangunan IKN yang saat ini sedang dikerjakan mengacu pada teknologi hijau atau green technology.“Teknologi hijau adalah integrasi teknologi modern dengan ilmu lingkungan, yang diharapkan ke depan tidak membuat lingkungan menjadi lebih buruk,” jelas Andre.

Dirinya menjelaskan tentang Kota Songdo di Korea Selatan yang menjadi perbandingan bagi IKN yang sama-sama dibangun dari nol sebagai smart city. Andre mengajak masyarakat membayangkan perkembangan teknologi dan minim emisi kendaraan juga dapat terwujud di IKN.“Ketika lingkungan sudah smart, masyarakatnya juga harus smart. Saya mengapresiasi sekali Kominfo melakukan literasi digital, supaya banyak masyarakat yang paham. Karena kita akan naik ke peradaban yang lebih tinggi lagi,” tambah Andre.

Asal tahu saja, IKN Nusantara merupakan milestone Indonesia Maju 2045 yang ditopang dengan pembangunan Indonesia Sentris yang mendukung terciptakan pertumbuhan inklusif dan sekaligus mengirimkan pesan kepada dunia bahwa IKN Nusantara ini bukan semata-mata memindahkan fisik ibu kota, memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan, namun lebih dari itu adalah upaya Indonesia membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi dan green economy.

Disamping itu, IKN Nusantara akan didukung dengan smart transportation yakni sistem transportasi kota yang dirancang berbasis integrasi pengembangan transportasi publik, sepeda, dan pedestrian dengan menerapkan Integrated Information System, Intelligent Transport System, dan Innovative Public Transportation Network serta mempromosikan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan (electric car).

Dari sisi pemanfaatan energi, IKN Nusantara akan menggunakan Teknologi Smart Grid memanfaatkan matahari sebagai sumber listrik, menggantikan listrik yang bersumber dari batu bara sehingga mengurangi jumlah CO2 serta mampu mengontrol distribusi energi listrik ketika sedang jam puncak dengan distribusi listrik menggunakan jaringan kabel bawah tanah.

Lalu pemanfaatan green building yang ditandai oleh peningkatan efisiensi energi, pengurangan konsumsi air dan bahan, dan peningkatan kesehatan dan lingkungan, penggunaan peralatan yang hemat energi dan ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, peningkatan kualitas udara dengan heating and cooling system, dan penggunaan sistem pencahayaan alami.