NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus dipermudah agar UMKM bisa naik kelas. "Yang selalu saya dorong, yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM harus dipermudah, karena kalau kita melihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit," kata Jokowi dalam acara Pembukaan UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2023 Crafting Global Connection di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (7/12).

Jokowi mengatakan penyaluran kredit UMKM oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) paling besar dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni sebanyak 83 persen dari total penyaluran kredit seluruh bank BUMN ke UMKM. "Memang UMKM ini yang pegang memang hampir semua dipegang BRI, bank yang lain nggak diberi peluang," tambah Jokowi.

Meski demikian, lanjutnya, kredit perbankan nasional di UMKM baru sebesar 21 persen dari total kredit. Angka itu masih jauh dibandingkan China dan Jepang yang sebanyak 65 persen, dan India yang mencapai 50 persen.

Jokowi pun meminta agar Kementerian BUMN bersama dengan otoritas terkait untuk memperbaiki regulasi guna mempermudah UMKM memperoleh kredit atau pembiayaan. "Sehingga prospek itu mesti dilihat. Jangan hanya melihat agunannya mana. Nggak punya agunan, tetapi prospek bagus mesti juga bisa diberi kredit," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya menyampaikan bahwa menjaga dan merawat UMKM merupakan bukti nyata Pemerintah hadir dan kerja nyata untuk masyarakat Indonesia. Erick mengatakan Presiden Jokowi pada empat tahun lalu juga hadir di acara serupa. Kala itu, Jokowi mendorong bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membangun ekosistem UMKM, di mana ada pendanaan, akses pasar, dan pendampingan.

"Pada tahun 2019, kami sudah berhasil mendorong 700 UMKM. Kami laporkan, kami di BUMN dan Himbara hari ini sudah melakukan dorongan kepada 30 juta UMKM masuk sistem digital. Melalui akses pembiayaan bank Himbara, kami sudah menyalurkan pembiayaan 1.600 triliun sampai September 2023," kata Erick.

Dia mengatakan mayoritas pembiayaan UMKM, yakni 83 persen, dilakukan BRI. "Tetapi kami tentu berharap dan mendorong bank Himbara lain untuk meningkatkan," tambahnya. Sedangkan terkait akses pasar, Erick mengatakan pihaknya ingin memastikan UMKM memiliki akses dan kualitas baik untuk bermain di level global. Kementerian BUMN juga mendorong UMKM yang memiliki kualitas ekspor untuk melakukan pameran luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengakui para pelaku usaha UMKM di Indonesia masih banyak yang kesulitan mengakses pembiayaan, karena sebagian besar para pelaku UMKM masih unbankable atau orang dewasa yang belum memiliki rekening bank sendiri.

"Seperti yang kita tahu, sebagian besar para pelaku UMKM kita masih unbankable, sehingga BI (Bank Indonesia) mencatat 69% pelaku UMKM masih membiayai usahanya dengan modal sendiri, modal keluarga atau mertua, itu pun kalau mertuanya kaya," kata Teten.

Teten mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pihaknya, pada Tahun 2024 kredit perbankan untuk UMKM minimum harus sudah mencapai 30%. Tetapi, dia menyayangkan hal itu nampaknya akan sulit untuk tercapai, karena saat ini saja kredit perbankan untuk UMKM baru sekitar 21%-22%.

"Pak Presiden sudah minta pada tahun 2024 itu kredit perbankan untuk UMKM itu harus 30% minimum, tapi saya yakinkan itu gak akan tercapai, ya karena hari ini baru sekitar 21%-22%," ujarnya. Menurutnya, hal itu bisa tercapai dengan pendekatan teknologi, seperti yang dilakukan oleh fintech untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.