NERACA

Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah menilai kepemilikan rumah di Indonesia meningkat signifikan pasca pandemi.

Hal itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat persentase rumah tangga yang memiliki rumah pada 2020 sebesar 80,10 persen, meningkat pada 2021 mencapai 81,08 persen, kemudian naik menjadi 83,99 persen pada 2022.

"Artinya dari total semua rumah tangga yang ada di Indonesia 83,99 persen atau sekitar 84 persen dari mereka itu memiliki rumah, hanya 16 persen yang tidak memiliki rumah, yang artinya mereka ini sewa baik itu rumah susun atau kontrak," kata Piter dalam webinar 'Perbandingan Efektivitas KUR dan KPR' di Jakarta, Kamis (16/11).

Berdasarkan data tersebut, jumlah kepemilikan rumah pada 2022 merupakan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir (2012-2022).

Peningkatan kepemilikan rumah dapat diatribusikan kepada diskon pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2020 silam saat periode pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, Piter memaparkan data berdasarkan wilayah bahwa Sulawesi Barat menempati peringkat tertinggi dalam kepemilikan rumah yaitu 92,51 persen. Sedangkan DKI Jakarta berada di posisi terakhir dengan hanya 56,13 persen dari rumah tangga yang berdomisili di Jakarta memiliki rumah sendiri.

Menurut Piter, peningkatan itu merupakan keberhasilan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disubsidi oleh pemerintah.

"Ini menurut saya merupakan keberhasilan KPR di dalam membantu masyarakat kita dalam mendapatkan rumah," ujar Piter.

Meningkatnya jumlah kepemilikan rumah juga diikuti dengan peningkatan penyaluran dana KPR yang diberikan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga mencapai Rp586,8 triliun pada 2022.

Salah satu hal yang menyebabkan tingginya pemakaian KPR adalah bertambahnya jumlah usia produktif di Indonesia.

Namun, menurutnya, pertumbuhan pengguna KPR juga diiringi dengan kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

Per Mei 2023, total pembiayaan dari bank umum kepada perorangan untuk KPR mencapai Rp605 triliun dengan nilai NPL pembiayaan KPR bank umum mencapai Rp15 triliun.

"Provinsi dengan jumlah nilai KPR bermasalah terbesar adalah DKI Jakarta sebesar Rp3,62 triliun," pungkasnya.

Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terkait penyaluran KPR dari pemerintah.

Kemudian Piter menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS di level 5,25-5,50 persen dan Bank Indonesia (BI) di level 6 persen tidak terlalu mempengaruhi meningkatnya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Walaupun ada kenaikan (suku bunga acuan) saya kira tidak akan terlalu tajam, terutama untuk mereka yang sudah mendapatkan KPR, tidak perlu khawatir. Biasanya yang mengalami kenaikan adalah mereka yang mengajukan kredit perumahan baru, tapi kenaikannya tidak akan drastis, tidak akan terlalu memberatkan," kata Piter.

Piter menjelaskan bahwa saat ini suku bunga acuan memang masih tinggi, serta diproyeksikan masih akan terus meningkat dalam jangka waktu yang lama atau higher for longer.

Namun, peningkatan suku bunga acuan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kredit perumahan. Hal itu menurut Piter, karena dalam sistem perbankan saat ini, suku bunga kredit relatif konstan.

"Menurut saya, kita tidak perlu khawatir, memang tren suku bunga sedang tinggi, higher for longer. dan lama tidak turun-turun. Suku bunga kredit kita itu tidak banyak berubah selam lima tahun terakhir," jelasnya.

Peningkatan suku bunga BI di level 6 persen, menurut Piter, merupakan kenaikan suku bunga yang tidak terlalu tinggi. Untuk itu ia mengimbau masyarakat untuk tak terlalu khawatir.

Dengan kondisi tersebut, perbankan masih bisa meraup keuntungan meskipun telah mengurangi margin bunga bersih atau net interest margin (NIM).

"Ini yang biasanya dilakukan pertama-tama adalah mengurangi net interest margin (NIM)-nya, NIM-nya akan menyempit sedikit, tapi tidak akan mengurangi keuntungan perbankan. Apalagi untuk KPR, kan ada subsidi dari pemerintah. Jadi saya kira tidak perlu kawatir," pungkasnya.

Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo telah memproyeksikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve bakal melandai pada semester II-2024.

Hingga paruh pertama tahun depan, BI memprediksi The Fed masih akan melakukan pengetatan kebijakan moneter, di mana pada akhir tahun suku bunga acuan diperkirakan naik sekali lagi menjadi 5,75 persen dari 5,5 persen.

Namun, pada paruh berikutnya, Federal Reserve diperkirakan akan mulai melonggarkan suku bunga acuannya.

Perry mengatakan gejolak perekonomian AS disebabkan besarnya utang pemerintah akibat dampak pandemi COVID-19, ditambah kini negara Paman Sam itu juga menggelontorkan dana untuk membiayai perang.

Akibatnya, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah atau US treasury yield meningkat pesat pada 2023. Dampak dari tingginya suku bunga serta imbal hasil obligasi, kata Perry, mendorong terjadinya pelarian modal dalam jumlah besar sehingga nilai tukar dolar AS terkerek meninggi. (Mohar/Ant)