NERACA

Jakarta – Ketahanan pangan merupakan prioritas utama pemerintah. Untuk itu, pemerintah berusaha sekuat  tenaga agar Indonesia dapat melakukan swasembada pangan. Hal ini dapat tercapai dengan mendorong peningkatan produktivitas pangan serta mengendalikan dan menjaga stabilitas harga pangan.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan ketahanan pangan merupakan prioritas utama    pemerintah. Agar Indonesia bisa swasembada pangan, diperlukan proses yang panjang. Pemerintah harus hadir untuk mendukung produktivitas petani dengan menyediakan peralatan, bibit, pupuk, serta  irigasi. 

“Di sisi lain, pemerintah hadir dengan mengendalikan stabilitas harga pangan untuk melindungi  kesejahteraan  petani  dan menjaga daya beli masyarakat," ungkap Zulkifli.

Zulkifli memaparkan, dunia saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Pertama, situasi politik global dipicu perang Rusia-Ukraina yang diperparah dengan kondisi di Gaza.

"Dampaknya luar biasa terhadap harga pangan, bukan hanya naik, tapi meroket. Selain itu, negara-negara menahan stok dan tidak melakukan ekspor pangan," jelas Zulkifli.

Kedua, lanjut Zulkifli, adanya perubahan iklim, El Nino, yang berakibat sebagian besar Indonesia belum  hujan. Secara psikologis ini mempengaruhi harga beras dan harga barang pokok lainnya.

"Bukan hanya kita tapi seluruh dunia. Akibat ini semua, terjadi kenaikan harga energi, menguatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat, dan melemahnya rupiah menaikkan harga-harga pangan. Untuk itu, perlu kebersamaan, perlu langkah nyata," terang Zulkifli.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 25 jenis bahan makanan, beras merupakan salah satu bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Komoditas ini memiliki kontribusi paling  besar terhadap inflasi bahan makanan (volatile food) yaitu sebesar 3,33 persen sehingga fluktuasi harganya dapat memengaruhi target inflasi nasional.

Saat ini, rata-rata harga beras nasional, baik medium maupun premium cenderung mengalami kenaikan.   Mengantisipasi hal ini, pemerintah telah melakukan beberapa langkah. Pertama, penyaluran bantuan pangan beras sebesar 640 ribu ton dalam tiga bulan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat  (KPM). 

Kedua, penggandaan penyaluran Operasi Pasar beras ke pasar dengan memastikan pelaksanaan  Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras secara kontinyu dan merata di seluruh Indonesia. Ketiga, memenuhi pasokan beras SPHP di pasar ritel modern dan pasar tradisional. Terakhir, membanjiri Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) agar sampai ke tangan konsumen dengan melibatkan pengawasan Satuan Tugas Pangandan Kepolisian RI.

Terkait beras, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung kegiatan panen raya untuk memastikan produksi beras nasional masih baik di tengah kekeringan akibat Super El Nino.

“Ini yang saya melihat ke bawah itu untuk memastikan bahwa produksi itu masih baik, tapi memang turun karena Super El Nino, tapi masih baik,” ungkap Presiden Jokowi di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Presiden Jokowi pun mengungkapkan bahwa kondisi panen yang ada di wilayah Kecamatan Sukra tersebut tergolong baik dengan didukung oleh irigasi teknis yang bagus sehingga mampu menghasilkan rata-rata 8,6 ton per hektare.

“Ya baik ini, kalau kemarin di Subang, (sekarang) di Indramayu saya kira karena memang ini irigasi teknisnya masih sangat bagus, ini saya tadi tanyakan kepada petani satu hektare bisa delapan hingga sembilan ton, rata-rata 8,6 ton/hektar (ha),” jelas Presiden Jokowi.

Selain itu, harga jual gabah pun tergolong tinggi yang bisa mencapai Rp7.300/kilogram (kg) sehingga memberi keuntungan kepada petani. “Harga gabahnya sekarang senang semua petani, Rp7.300, Rp7.400, Rp7.200 ya semua petani senang tapi ada yang enggak senang konsumennya,” imbuh Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, guna menurunkan dan menjaga kestabilan harga beras, Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah akan terus menambah cadangan beras yang ada di Bulog meski saat ini sudah terdapat 1,7 juta ton.

“Cadangan di Bulog 1,7 (juta ton) dan akan datang lagi kira-kira 500, 600 ribu ton. Artinya cadangan pangan kita kondisinya aman, tapi memang kita tetap butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar agar harga bisa turun sedikit demi sedikit,” ucap Presiden Jokowi.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Perum BULOG Awaludin Iqbal memastikan bahwa BULOG siap menerima tambahan kuota penugasan impor dari pemerintah untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna menstabilkan harga beras di pasaran.

Fokus Pemerintah saat ini adalah mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat, untuk itu BULOG akan melaksanakan penugasan tersebut secara maksimal demi kepentingan rakyat banyak, terlebih ditengah situasi saat ini yang menjelang musim tanam.

“Pemerintah memang memberikan tambahan kuota penugasan impor kepada Perum BULOG sebanyak 1,5 juta ton namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran di dalam negeri,” ujar Iqbal.