Kehadiran jalan perbatasan dan akses menuju perbatasan diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di daerah perbatasan. Dengan terbangunnya infrastruktur jalan, kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dapat selesai hingga akhir tahun 2024.

Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.000,11 km km, serta kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan.

Pemerintah gencarkan pembangunan jalan lintas batas negara antara Indonesia dan Papua Nugini. Jalan ini sangat penting untuk mendukung pengamanan antar negara, agar tidak ada masyarakat yang melintas tanpa surat-surat resmi. Kemudian, jalan lintas batas negara juga berfungsi agar masyarakat Papua di pelosok bebas dari kondisi terisolir, sehingga mobilitas mereka dipermudah.

Walau ada banyak tantangan tetapi pemerintah tetap melanjutkan proyek pembangunan jalan lintas batas negara. Pemerintah optimis semua rintangan dan tantangan bisa diatasi, tentu dengan kerja sama dari berbagai pihak.

Menurut Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, pembangunan Jalan Perbatasan Papua terbagi menjadi 3 segmen. Segmen 1 Jayapura – Arso – Waris – Yeti dengan panjang 127,56 km, Segmen 2 Yeti – Ubrub – Oksibil sepanjang 302,36 km, dan Segmen 3 Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke sepanjang 668,41 km.

Saat ini, progres fisik pembangunan Segmen 1 Jayapura - Arso - Waris - Yeti telah mencapai 100%. Sementara, Segmen 2 Yeti - Ubrub - Oksibil telah mencapai 49,10%. Untuk Segmen 3 Oksibil - Tanah Merah - Muting - Merauke telah mencapai 87.02%. Sehingga total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944.44 km.

Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada Segmen 1-3 dari periode tahun 2015 - 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,283 Triliun dan ditargetkan penyelesaian pembangunan secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir tahun 2024 adalah hutan  sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km dan jalan aspal sepanjang 769,68 km.

Selain memperkuat teritorial perbatasan antar negara, pembangunan Jalan Perbatasan Papua ini bertujuan untuk membuka keterisolasian dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua.

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, banyak sekali pembangunan di Papua. Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan Jembatan Youtefa dilakukan demi kemudahan mobilitas masyarakat. Masyarakat Papua berterima kasih karena mereka bisa merasakan dampak positif dari pembangunan masif di sana, sehingga perekonomiannya makin meningkat.