NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah memberikan izin usaha penyelenggaraan bursa karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023."Pemberia​n izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud," kata Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Pemberian izin usaha kepada BEI sebagai penyelenggara Bursa Karbon didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya akan resmi meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023 mendatang atau pekan depan."Rencananya, peluncuran bursa karbon yang perdana perdagangannya itu akan dilakukan pada 26 September ini, jadi minggu depan," ujar Mahendra.

Sebelum peluncuran dilakukan, dia menjelaskan, saat ini semua jajaran terkait tengah mempersiapkan untuk meningkatkan kapasitas hingga pemahaman terhadap ekosistem perdagangan karbon yang cenderung baru di Indonesia."Itu adalah rencana dalam minggu depan ini, tapi secara paralel kita bersama harus terus meningkatkan diri dalam pemahaman, pengetahuan, kapasitas untuk benar-benar mengerti terhadap bagaimana membentuk ekosistem tadi (Bursa Karbon)," kata Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra juga pernah bilang, Provinsi Jambi menjadi daerah sumber bukti bahwa Indonesia mampu mengurangi emisi karbon dengan dukungan Bio Carbon Fund.“Pemilihan kota Jambi ini adalah karena provinsi ini merupakan daerah yang menjadi sumber yang terbukti mampu melakukan pengurangan emisi karbon yang langsung bisa dimaterialisasikan dengan dukungan Bio Carbon Fund,”ujarnya.

Bio Carbon Fund merupakan program yang berupaya untuk meningkatkan pengelolaan lanskap dan mengurangi emisi dari sektor hutan dan penggunaan lahan. Sejak 2019, Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur mendapat program Bio Carbon Fund dari Bank Dunia untuk menurunkan emisi sebesar dua persen, karena memiliki hutan luas yang berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon.

Menurut Mahendra, ke depan pihaknya mengejar target penurunan emisi gas rumah kaca dengan segera melakukan program peningkatan kapasitas semua pihak terkait program ini di seluruh Indonesia bekerjasama dengan berbagai pihak.“Kami siap fasilitasi, dengan peserta dari Sabang sampai Merauke, tentukan siapa yang tepat untuk kita ajak bersama membangun kapasitas bersama. Itu menjadi penentu, kemampuan kita. Ada metodologi yang kita tidak paham, itu bagian yang perlu dipelajari dan dikembangkan,”jelasnya.

Sementara Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, dengan ditunjukanya BEImenjadi penyelenggara bursa karbon mengaku telah mempersiapkan semuanya, sehingga siap kapan pun apabila ditunjuk sebagai penyelenggara bursa karbon oleh OJK."Pada saat kami mengajukan izin, kan harusnya segala sesuatu sudah dipersiapkan. Prinsipnya bursa efek selalu siap," ujar Jeffrey.