Di tengah kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia memprihatinkan saat ini, maraknya permainan judi online semakin merusak sendi perekonomian bangsa, karena dampaknya sangat merugikan finansial masyarakat dari strata kecil, menengah hingga strata atas yang cukup besar sehingga membuat pemerintah harus turun tangan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

Adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai penanggung jawab kementerian teknis telah bekerja keras meringkus situs-situs web maupun aplikasi judi online lainnya secara dignifikan. Data Kominfo mengungkapkan, sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023 pemerintah berhasil melakukan pemutusan akses dan take down terhadap 886.719 konten perjudian online. Di           

Salah satunya ada aplikasi yang di take-down adalah Higgs Domino Island dari toko aplikasi Google Play Store dan Apple App Store. "Sekarang tidak ada lagi Higgs Domino island. Kami juga telah melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa termasuk yang menyerupai aplikasi game," tegas Budi Arie dalam konferensi pers belum lama ini.

Maraknya perjudian online yang meresahkan masyarakat itu akhirnya menjadi perhatian serius pemerintah. Sesuai arahan Presiden Jokowi, Budi Arie usai dilantil menjadi Menkominfo langsung memerintahkan Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) segera melakukan penanganan judi online secara cepat dan sigap.

Terbukti kini ratusan ribu situs web dan aplikasi judi online berhasil diputuskan aksesnya (take-down) sebagai upaya mengurangi secara bertahap permainan judi online di negeri ini, termasuk aplikasi baru yang dapat diunduh di luar Google Play Store dan Apple App Store.

Pemerintah juga untuk lebih aktif memantau dan memblokir situs judi yang muncul di domain pemerintahan (go.id) maupun domain akademik (ac.id). Bahkan kalangan ahli siber juga meminta pemerintah untuk lebih tegas melakukan penegakan hukum. Karena penegak hukum mampu mengidentifikasi dan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam menyebarkan konten judi ilegal. Kemudian peningkatan kesadaran publik dengan mengedukasi masyarakat dan PNS/ASN tentang risiko dan dampak buruk dari permainan judi online.

Tidak kalah pentingnya, pemerintah hendaknya aktif menggalang kerja sama internasional, untuk memantau dan menindak transaksi keuangan terkait judi ilegal. Juga melakukan penguatan keamanan sistem IT, sebagai upaya dini mencegah situs-situs ilegal masuk ke dalam domain pemerintah.

Untuk mendukung kecepatan pelaporan dan reaksi cepat, pemerintah maupun penegak hukum dapat  membuat mekanisme dan prosedur pelaporan yang efektif bagi masyarakat dan ASN supaya situs judi ilegal dapat segera ditangani tuntas.

Pemerintah juga dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan industri teknologi, yang bertujuan untuk mengembangkan alat-alat yang dapat mendeteksi dan menghapus konten judi ilegal secara otomatis dan cepat.

Masyarakat juga diminta proaktif melaporkan melalui aplikasi LAPOR jika menemukan situs judi illegal di media sosial dengan mendapatkan jaminan perlindungan hukum bagi pelapornya, misalnya identitas pelapor tidak diumumkan secara terbuka demi menjaga keamanan keluarganya.

Di sisi penegak hukum, tim patroli siber Mabes Polri supaya lebih gencar memantau situs-situs yang dianggap rawan permainan judi, dan mendeteksi situs radikalisme yang menyebarluaskan berita bohong (hoaks) di masyarakat menjelang proses Pemilu 2024. Semoga.