NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Second Minister for Trade and Industry Singapura, Tan See Leng, di Jakarta. Dalam MoU tersebut, terjalin kerja sama energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas antara Indonesia dengan Singapura.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, MoU membahas tentang kerja sama perdagangan listrik dengan low carbon. "Ini juga kelanjutan dari ASEAN Meeting di Bali, dan ini akan meningkatkan interkoneksi di ASEAN," ungkap Dadan.

Lebih lanjut, area kerja sama yang disepakati dalam MoU meliputi: Pertama, pengembangan proyek energi rendah karbon komersial, termasuk interkoneksi untuk perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura, sebagaimana disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.

Kedua, pertukaran informasi tentang kebijakan dan persetujuan peraturan dan kerangka kerja untuk memungkinkan proyek perdagangan listrik lintas batas komersial.

Ketiga, memfasilitasi pengembangan proyek perdagangan tenaga listrik lintas batas, termasuk kredit karbon sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing. Keempat, bidang kerja sama lain yang diputuskan bersama oleh para pihak.

"MoU ini akan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya," imbuh Dadan.

Dadan menambahkan, bahwa MoU terkait energi ini melengkapi MoU sebelumnya yang telah diteken antara Kementerian ESDM RI dengan Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapura pada 21 Januari 2022 lalu.

Dimana area kerja sama tersebut mencakup Pengembangan teknologi energi rendah karbon (solar PV, hydrogen, dan CCS/CCUS); Pengembangan jaringan listrik regional, interkoneksi lintas-batas, dan perdagangan energi; Fasilitasi pembiayaan proyek energi; dan Pengembangan sumber daya manusia terkait.

Artinya dalam hal ini Kementerian ESDM terus mendorong upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060, melalui implementasi teknologi CCS dan CCUS pada subsektor minyak dan gas bumi (migas).

CCS/CCUS juga menjadi upaya global dalam menurunkan emisi mencapai netralitas karbon. Di Indonesia, imbuhnya, terdapat 15 proyek CCS/CCUS yang saat ini sedang dalam tahap studi.

Untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya mengembangkan kerangka peraturan untuk mengatur mekanisme CCS dan CCUS lebih lanjut, termasuk untuk proyek yang berada di dalam dan di luar operasi migas.

Sehingga dalam hal ini diperlukan sinergi antara pemangku kepentingan dan Kementerian/Lembaha terkait, untuk mengembangkan teknologi, kebijakan, sumber pendanaan, dan sumber daya manusia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan untuk eksekusi dari nota kesepahaman terkait interkoneksi listrik tersebut masih menunggu permintaan dari Singapura, untuk kemudian dikonsolidasikan dengan PT. PLN (Persero).

"Jadi nanti PLN di depan nanti untuk pengelolaan transmisinya, supaya tidak ruwet jadi harus terkonsolidasi," imbuh Jisman.

Disisi lain, Jisman mengungkapkan kebijakan penyediaan energi nasional, khususnya di bidang Ketenagalistrikan, saat ini tidak hanya untuk memenuhi kecukupan daya, namun harus memperhatikan aspek lingkungan melalui pengurangan emisi karbon di pembangkit tenaga listrik.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi sebesar 358 juta ton CO2 atau 12,5 persen dengan kemampuan   sendiri, atau 446 juta ton CO2 atau 15,5% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai dokumen NDC," ujar Jisman.

Jisman mengatakan, aksi mitigasi sektor energi yang telah dilakukan oleh Pemerintah di antaranya implementasi energi baru dan terbarukan (EBT), aplikasi efisiensi energi dan penerapan bahan bakar rendah karbon, serta penggunaan teknologi bersih.

"Setiap tahun, penurunan emisi terus meningkat di atas target. Pada tahun 2021, sektor energi mampu mengurangi emisi GRK sebesar 70 juta ton CO2. Selain itu, untuk mencapai target NDC dan transisi energi menuju Net Zero Emission, peran pemanfaatan EBT akan sangat krusial," imbuh Jisman.

Sebelumnya Menteri ESDM, Arifin Tasrif pun mengungkapkan, CCS/CCUS merupakan inisiatif yang sangat penting bagi agenda pemerintah dalam program dekarbonisasi.

“Pemerintah telah menyelesaikan harmonisasi regulasi CCS/CCUS yang kami harap akan dapat mendorong pengembangan lebih banyak lagi proyek-proyek CCS/CCUS di seluruh Indonesia. CCS/CCUS akan menjadi jembatan yang dapat menjamin pertumbuhan industri Indonesia sekaligus memastikan emisi karbon terkunci dengan baik,” tambah Arifin.