Kondisi stabilitas politik pada hakikatnya merupakan indikator yang dapat menentukan status ekonomi di sebuah negara. Terkait dengan posisi dalam negeri, apakah Indonesia akan tetap berstatus menjadi negara berpendapatan menengah atau tinggi ke depan? Sementara data pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2021 hingga kuartal II-2023 masih bertahan rata-rata di atas 5% per tahun.

“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas 10.000 dolar AS,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Democracy Dialogue di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, implementasi sistem demokrasi yang baik mampu menjadi jalan untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Dengan menjalani Keketuaan ASEAN di tahun 2023, Indonesia saat ini ingin memimpin dengan memberikan contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.

Adalah penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi. Oleh karena itu dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat bagi Indonesia di masa depan.

Jika dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu, tingkat demokrasi global menunjukkan penurunan dan stagnasi. Hal itu dikonfirmasi dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2023. Fenomena itu terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.

Rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni di level 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021, namun telah meningkat secara signifikan dari skor 6,30 di tahun 2020.

Dari sisi ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2023 mencapai 5,17%. Kemudian secara kuartal to kuartal meningkat 3,86%, dan 5,11% jika dibandingkan per semester. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini berhasil mengalahkan sejumlah negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat dan Singapura. Pertumbuhan RI hanya di bawah China 6,3%, dan Uzbekistan 5,6%. Sementara beberapa negara lain seperti Vietnam, AS, Singapura, dan Jerman masih mengalami kontraksi.

Selain itu, tingkat inflasi Indonesia yang sebesar 3,08% pada Juli 2023 juga lebih baik dibandingkan Jerman yang mencapai 6%. Sementara itu, Turki yang dalam kondisi hiperinflasi, mencatat inflasi sebesar 47%.

Dengan capaian kinerja ekonomi tersebut, Indonesia kembali dimasukkan dalam kelompok upper middle income country. “Indonesia kembali menjadi upper middle income country berdasarkan data Bank Dunia pada akhir Juli 2023. Kita di angka (PDB) 4.580 (dolar AS)” ujar Airlangga. Dia pun optimistis produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia bisa mencapai US$5.500 pada akhir 2024.

Selain itu, tingkat daya saing perekonomian Indonesia juga meningkat. Menurut data Institute Management Development (IMD), level daya saing perekonomian Indonesia naik 10 peringkat menjadi 34 dari 63 negara di tahun 2023. Pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 44.

Empat komponen yang mengalami kenaikan yakni economic performance naik dari posisi 42 menjadi 29. Lalu government efficiency naik empat tingkat ke posisi 31, business eficiency dari ranking 31 naik menjadi 20. Terakhir, infrastruktur meningkat dari posisi 52 naik ke posisi 51 pada 2023.

Jelas, kita yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3% pada kuartal III-2023. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan sejumlah upaya, diantaranya menggenjot belanja pemerintah, mulai dari infrastruktur hingga program padat karya dari pertanian.

Kendati ekonomi Indonesia tumbuh positif, pemerintah jangan terlena dengan manuver politik dagang China. Contoh kasus kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia mendapat sorotan ekonom senior Indef Faisal Basri. Dia mengritik soal kebijakan hilirisasi pertambangan dari Presiden Jokowi, khususnya nikel. Karena menurut Faisal, mayoritas keuntungan atas kebijakan ini bukan dirasakan oleh Indonesia melainkan mengalir ke China.

Jadi, negara patut memperhitungkan kebijakan ekonomi politik yang lebih serasi dan harmonis dengan memperhatikan kepentingan Indonesia maupun negara mitra dagang, sehingga mampu menghasilkan win-win solution dalam bagi hasil keuntungan bagi semua yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Semoga.