NERACA

Surakarta – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan kembali menegaskan pentingnya kerja sama dan  kolaborasi dalam memaksimalkan potensi perkembangan usaha mikro, kecil, dan  menengah (UMKM)  dan pelaku usaha rintisan (start up).

Khususnya kerja sama dalam menggarap pasar dalam dan luar negeri sehingga dapat mendukung  pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perwakilan perdagangan di 45 negara di dunia siap berkolaborasi untuk mengembangkan pasar ekspor.

"Kata kuncinya, kolaborasi dan kerja sama. Kalau sendiri, UMKM akan tetap maju tetapi membutuhkan waktu yang lama," ujar Zulkifli di Surakarta, Jawa Tengah.

Zulkifli pun mengungkapkan, untuk membuka akses pasar produk UMKM, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki perwakilan dagang di 45 negara. Perwakilan tersebut terdiri atas 1 Duta Besar di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), 1 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI),1 Konsulat Dagang, 23 Atase Perdagangan, serta 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

"Kantor perwakilan dagang ini bisa dimanfaatkan UMKM untuk memajang dan mempromosikan produk-produknya," tandas Zulkifli.

Zulkifli melanjutkan, Kemendag juga membuka akses melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra untuk mengurangi hambatan ekspor. Saat ini, Kemendag sudah menyelesaikan 30 perjanjian dagang, di antaranya dengan ASEAN dan Uni Emirat Arab.

Selain itu, Kemendag juga terus membuka pasar nontradisional, misalnya dengan India dan Pakistan.

"Kemendag juga membuat 'toll way' karena kalau tidak dilakukan, hambatan ekspornya akan banyak. Misalnya, kalau kirim sepatu ke Uni Eropa kena pajak 9 persen, kalau kirim makanan kena pajak 20 persen," jelas Zulkifli.

Zulkifli juga mengungkapkan, untuk dalam negeri, Kemendag telah mengembangkan ekosistem dengan membangun kolaborasi empat pilar, yakni UMKM, lokapasar (marketplace), ritel modern, dan lembaga pembiayaan. 

Lokapasar dapat bersinergi dengan UMKM  melalui serangkaian pelatihan oleh penyedia layanan  lokapasar untuk UMKM. Sedangkan ritel modern berperan memberikan akses kemitraan agar jangkauan produk UMKM dapat semakin luas, diantaranya diwujudkan melalui ritel-ritel modern yang memasok  produk-produk UMKM lokal khas dari suatu daerah. Sedangkan, lembaga pembiayaan atau perbankan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.

"Marketplace dapat bekerja sama dengan UMKM dengan memberikan pelatihan, misalnya pemasaran digital dan kemasan. Keduanya saling membutuhkan marketplace mendapatkan penyuplai sedangkan UMKM pasar melalui marketplace.  Sementara ritel modern akan mendapatkan suplai produk dari UMKM dan sebaliknya UMKM mendapatkan pasar melalui ritel modern. Berikutnya, perbankan penting  sekali karena permasalahan utama UMKM adalah modal," papar Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, ekosistem ini harus dibangun untuk mengakselerasi perkembangan UMKM. Selain itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk melindungi UMKM.

"Kita sedang melakukan penataan e-commerce (niaga elektronik) untuk melindungi UMKM dan  mengutamakan produk dalam negeri," imbuh Zulkifli.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga pun mengungkapkan, “digitalisasi adalah bentuk adaptasi. Terkait   dengan Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2023, Kemendag terus mendorong digitalisasi dengan membangun ekosistem kemitraan dengan UMKM, lokapasar (marketplace), dan lembaga pembiayaan  untuk mendukung pemasaran produk-produk Indonesia, terutama UMKM Papua Barat.”

Jerry memandang, digitalisasi terhadap pelaku usaha perlu gencar dilakukan. Terutama sejak pandemi  Covid-19 melanda, adanya perubahan pola belanja masyarakat yang lebih memilih berbelanja secara  daring, menuntut pelaku usaha harus adaptif dan mampu mengikuti perkembangan arus pasar.

"Jumlah pelaku usaha yang telah masuk ekosistem digital (on-boarding) pada akhir 2022 yaitu sebanyak  lebih dari 20  juta UMKM. Untuk itu, saya optimistis target 30 juta UMKM on-boarding pada 2024 dapat tercapai," imbuh Jerry.

Dalam lima tahun terakhir (2018—2022), ekonomi digital memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi e-commerce sepanjang 2022 mencapai Rp476,3 triliun, dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp533 triliun.

Berdasarkan data yang diolah Kemendag, Ekonomi Digital Indonesia diperkirakan mencapai USD77 miliar pada 2022 atau 39,7 persen Ekonomi Digital ASEAN. Bahkan pada 2025, nilai tersebut diproyeksikan naik mencapai Rp130 miliar.Nilai transaksi niaga elektronik (e-commerce) pada 2022 juga telah mencapai Rp476,3 triliun.