Selesai acara Presidensi G20 yang sukses diselenggarakan belum lama ini, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023. Keketuaan tersebut diserahkan dari Kamboja ke Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Phnom Penh bulan November 2022. Dalam kesempatan tersebut tedapat beberapa isu prioritas yang akan dibahas mulai dari isu ketahanan pangan, stabilitas keuangan, ketahanan energi, serta kesehatan.

Periode keketuaan Indonesia di ASEAN akan berlangsung selama satu tahun, dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023 yang menandakan kepercayaan kawasan regional kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan kawasan regional ASEAN di tengah kondisi recovery dunia pasca pandemi. Untuk

Menurut Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur BI, Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023 akan mengangkat sejumlah isu pemulihan ekonomi, ekonomi digital, hingga ekonomi berkelanjutan. Salah satunya yang akan diangkat dalam rangkaian acara ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governers (AFMGM) adalah terkait aset kripto atau crypto currency.

Pembahasan nantinya akan melihat manfaat dan masalah yang ditimbulkan aset kripto di kawasan ASEAN. Selain aset kripto akan dibahas pula terkait dengan sistem pembayaran digital antar negara Asia Tenggara. Hal ini sebagai salah satu langkah agar negara-negara ASEAN untuk mengurangi ketergantungan dalam menggunakan mata uang dominan seperti dolar AS. Ia mencontohkan, saat ini pembayaran QR Code lintas negara sudah dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Sehingga kelak aktivitas perdagangan dan investasi bisa dilakukan dengan menggunakan pembayaran digital tanpa pembayaran fisik.

Patut diketahui, negara-negara ASEAN pada umumnya memiliki masalah ekonomi yang sama yaitu inflasi dan kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, AFMGM juga diharapkan dapat membantu pemulihan serta pertumbuhan di regional Asia Tenggara.

Dalam pertemuan tersebut, para delegasi nantinya akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan tiga Priorities Economic Delieverables (PEDs), Yaitu: Rebuilding Regional Growth, Conectivity and New Competitiveness (recovery rebuilding), Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (digital economy) dan Promoting Sustainability Economic Growth for a Resilient Future (Sustainability).

Kerangka kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat para negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia (Epicentrum of Growth).

BI bersama Kementerian Keuangan akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan yang meliputi pertemuan utama (mulai tingkat Deputi hingga Prinsipal) dan pertemuan pendukung yang berbalut tema “Discover Indonesia”, khususnya mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan sekaligus menunjukkan giat pariwisata Indonesia.

Menurut Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu, kondisi perekonomian ASEAN saat ini stabil. Sejumlah organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD melihat kawasan ASEAN sebagai epicentrum of growth, meski dunia masih dihadapi berbagai tantangan di tahun 2023. Contoh dari implementasi dalam pilar Recovery Rebuilding adalah melalui eksplorasi implementasi bauran kebijakan (policy mix) di negara-negara ASEAN. Hal tersebut diupayakan dengan menyesuaikan karakteristik setiap negara mengingat negara-negara ASEAN yang relatif memiliki permasalahan ekonomi serupa setelah pandemi Covid-19 yang sempat melanda secara merata di Asia Tenggara.

Sementara di bidang keuangan, inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, memiliki makna kerja sama regional yang kuat sebagai bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara. Adapun area sistem pembayaran, di mana implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antar negara melalui Regional Payment Connectivity (RPC) akan terus diperluas dalam rangka digitalisasi pembayaran lintas negara.