Di tengah ancaman fenomena E Nino yang berdampak menyebabkan kemarau Panjang dan gagal panen, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi yang komprehensif. Pasalnya, musim panen raya padi seharusnya berlangsung April, namun kenyataannya harga pangan pokok beras sudah bergerak naik. Indikasi ini terlihat Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi April 2023, dimana beras menjadi komoditas dominan memberikan andil inflasi (mtm).

Tidak hanya itu. Berita tentang 685 ha lahan padi berisiko kekeringan karena kemarau ekstrem, meski relatif kecil dibanding total luas panen padi yang sekitar 10,45 juta ha setahun, hal itu bisa jadi meningkatkan anomali kenaikan harga beras di musim panen raya tahun ini. Untuk itu Kementerian Pertanian sudah mengantisipasinya, serta menyatakan all out untuk menghadapi ancaman tersebut.

Kementan menyebut akan mengerahkan segala upaya untuk mengamankan produksi pangan utama beras. Setidaknya ada delapan jurus andalan yang disiapkan Kementan untuk mengamankan produksi pangan utama (beras). Pertama, mengintensifkan akses informasi prakiraan iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kedua, mendorong petani ikut program asuransi usaha tani padi (AUTP).

Ketiga, mengerahkan gerakan antisipasi El Nino melalui penggunaan pompa air di wilayah-wilayah rentan kekeringan dengan memanfaatkan optimal sumber-sumber air yang ada. Keempat, mendorong percepatan tanam menggunakan alsintan seperti traktor roda empat dan roda dua.

Kelima, mendorong penggunaan varietas tahan kekeringan dan bantuan benih bagi yang kena puso. Keenam, memaksimalkan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tertier (RJIT) yang dapat meningkatkan efisiensi aliran irigasi hingga ke lahan sawah.

Ketujuh, mengintensifkan kegiatan irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, serta pembangunan embung, dan dam parit yang bertujuan sebagai suplesi air hingga lahan. Kedelapan, memanfaatkan lebih optimal infrastruktur irigasi yang telah dibangun tahun-tahun sebelumnya.

Sementara untuk menjaga ketersediaan beras dalam menghadapi El Nino, pemerintah juga telah mengalokasikan impor 2 juta ton hingga akhir 2023. Beras impor ini untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang bisa digunakan saat darurat, termasuk menstabilkan harga dan memberikan bantuan pangan.

Langkah strategis yang disiapkan pemerintah itu tentu sangat baik. Meski demikian, masalah pangan ini harus ditangani lebih komprehensif agar benar-benar efektif untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Jangan sampai terjadi kelangkaan pangan, khususnya beras, di tengah tantangan berat cuaca yang makin anomali. Ini terutama pada Agustus mendatang, yang diprediksi menjadi puncak musim kemarau tahun 2023.

Masalah ini sangat penting, karena bukan rahasia lagi, sering koordinasi menjadi masalah dan menimbulkan polemik pelik. Apalagi, BMKG sudah memprediksi Indonesia bakal mengalami fenomena El Nino dengan peluang 50-60% terjadi mulai Juni 2023.

Sementara itu, sudah menjadi rahasia umum, berbagai program pemerintah hanya bagus di atas kertas. Bahkan, tak jarang justru menjadi ajang ‘bancakan’ korupsi. Apalagi, di tahun politik ini banyak yang butuh menggalang dana besar-besaran untuk memenangkan kontestasi pilpres maupun pileg.

Untuk itu, pertama-tama, kita harus melakukan pendataan secara benar, akurat, serta tersertifikasi oleh lembaga kompeten yang dapat dipertanggung jawabkan datanya dan dikenai sanksi berat jika ternyata tidak benar. Kedua, mengantisipasi dan memitigasi dampak lonjakan harga beras yang memukul penduduk miskin, yang pengeluarannya lebih banyak untuk makanan dibanding nonmakanan.

Khusus bagi penduduk miskin, kiranya perlu mulai disosialisasikan mereka bisa mendaftarkan diri secara aktif untuk menerima bantuan beras murah dalam satu aplikasi resmi yang transparan datanya. Di sini juga dituntut masyarakat yang merasa miskin dan butuh bantuan mendaftarkan diri dan dapat mempertanggungjawabkan kondisinya, berdasarkan kriteria orang miskin yang ditetapkan pemerintah.