Cegah Dini Hoaks

Menjelang Pemilu 2024 masyarakat perlu waspada akan kehadiran hoaks dan propaganda yang umumnya beredar di media sosial. Hoaks sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran hoaks harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai.

Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat kita makin waspada dalam menyaring berita di internet.

Salah satu program pemerintah yang terancam hoaks adalah Pemilu 2024. Pada pemilihan umum tahun depan, masyarakat wajib untuk mewaspadai penyebaran hoaks karena bisa berpotensi mengobarkan permusuhan. Provokator sengaja membuat hoaks dan propaganda agar rakyat Indonesia terpecah-belah, sesuai dengan keinginan mereka.

Untuk mencegah hoaks jelang Pemilu 2024, Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers sudah menggelar rapat koordinasi terkait dengan dinamika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada 2024 mendatang.

Pihak Polri pernah mengingatkan, bahwa dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata. Berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin banyak di media sosial.

Artinya, Kepolisian RI menyadari bahaya hoaks yang bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat dan skeptis pada Pemilu. Jika hoaks tidak dicegah maka akan sangat berbahaya karena bisa memicu golput (golongan putih) dan Pemilu terancam gagal. Oleh karena itu hoaks harus diberantas dan Polri meminta agar masyarakat menyadari bahaya hoaks dan bisa membedakan antara berita asli dan palsu.

Masyarakat wajib menyadari bahwa salah satu cara melawan hoaks adalah dengan melaporkan akun media sosial yang menyebar berita/gambar palsu tentang Pemilu 2024. Klik saja tanda ‘report this account’ dan pihak Facebook dan Instagram akan membaca laporan tersebut. Jika terbukti hoaks, maka akunnya akan dibekukan.

Kemudian, cara menangkal hoaks yang selanjutnya adalah dengan melaporkannya ke polisi siber. Saat ini Polri sudah memiliki satuan polisi siber yang pekerjaannya mengawasi tindak-tanduk netizen nakal yang suka menyebar hoaks dan teror di internet. Jika ada akun oknum yang suka menyebar hoaks, maka polisi siber akan senang sekali ketika ada netizen yang melaporkannya.

Polri juga bekerja sama dengan Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat agar membendung hoaks Pemilu. Semoga dengan kolaborasi ini hoaks dan propaganda bisa dicegah, agar masyarakat bisa mengikuti Pemilu dengan lancar. Para provokator juga bisa dicokok karena terbukti menyebarkan berita hoaks Pemilu 2024.

Karena itu, kita berharap dalam penyelenggaraan  Pemilu 2024 tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan Pemilu 2023-2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan.

Artinya, Pemilu amat rawan hoaks, apalagi di media sosial. Masyarakat Indonesia merupakan pengguna terbesar media sosial dan mereka rawan sekali terkena hoaks. Propaganda dan hoaks tidak hanya ada di daerah tertentu, tetapi ada di seluruh Indonesia.

Jangan sampai Pemilu jadi kacau-balau gara-gara hoaks, terutama di media sosial. Pemilu adalah gelaran akbar dan jangan sampai gagal karena ulah provokator yang menyebarkan propaganda dan hoaks. Masyarakat diharap bekerja sama agar Pemilu lancar dan penjagaannya bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Jangan percaya 100% berita yang di-share di timeline Facebook, karena bisa jadi itu hoaks. Periksa kebenaran berita atau foto, sebelum disebarkan. Mengeceknya mudah karena ada situs khususnya, jadi wajib untuk cek dan ricek sebelum terlanjur di-share.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…