Jakarta-Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 Tahun 2023 menerbitkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah yang berkualitas demi tertib anggaran. Aturan baru tersebut ditandatangani Menkeu pada 28 April 2023 dan resmi berlaku mulai 3 Mei 2023.

NERACA

"Jadi, kita ini sekarang sedang terus mendorong belanja berkualitas, salah satu unsur penting di dalam mewujudkan belanja berkualitas ini adalah pengeluaran-pengeluaran itu nggak boleh di bebaskan kepada para pengguna anggaran ini sebebas-bebasnya," ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/5).

Selain itu, ke depannya PMK ini akan menjadi acuan batas tertinggi atau estimasi untuk komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024. "Kita harus mulai melihat antara satu dengan yang lain harus jelas, ada sesuatu semacam benchmark gitu ya, harus ada upaya untuk kita memberikan semacam acuan," ujarnya.

Dalam PMK tersebut diatur berbagai hal, misalnya uang lembur, uang perjalanan dinas, uang konsumsi rapat hingga uang paket data dan komunikasi, hingga kendaraan listrik bagi PNS untuk tahun 2024.

Dia juga mengungkapkan, acuan penggunaan anggaran sudah di atur sejak lama, namun melalui PMK kali ini Pemerintah lebih memudahkan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menggunakan anggarannya dikaitkan dengan output untuk menghasilkan satu peraturan pemerintah.

"Sebetulnya acuan untuk penggunaan anggaran itu sudah lama ada. Dulu kita biasa menggunakan standar biaya pada sisi pemasukan. Nah kita sekarang secara cepat sudah berusaha beralih ke standar biaya keluaran," tutur Isa.

Isa menegaskan, PMK ini memudahkan K/L yang hendak membuat Peraturan Pemerintah, maka tidak perlu berhitung manual untuk menentukan biaya rapatnya. Melainkan bisa mengacu pada PMK nomor 49 tahun 2023. Dengan begitu, ke depannya bisa memudahkan dalam melakukan audit anggaran.

"Sekarang kalau kita mau membuat satu Peraturan Pemerintah (PP) misalnya, maka kita udah nggak lagi nanti berhitung, oh ini berapa kali rapat, yang ikut berapa rapat berapa orang dan sebagainya, kita sekarang mulai membangun satu standar baru yaitu dikaitkan dengan outputnya untuk menghasilkan satu Peraturan Pemerintah. Ini akan lebih relevan lagi kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, turunnya Presiden melihat kondisi infrastruktur di daerah harus menjadi pembelajaran. Ini sebagai bentuk dari evaluasi terkait kualitas pembangunan infrastruktur di daerah yang mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.

"Dengan Pak Presiden sekarang turun sendiri (mengecek) kualitas jalan raya di berbagai belahan (wilayah) ini banyak pembelajaran buat kita," ujarnya di Jakarta,  Rabu (17/5).

Banyaknya jalan rusak tersebut membuat Presiden memutuskan mengambil alih proyek pembangunan infrastruktur. Bahkan, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan menyiapkan Rp32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak. "Pak Presiden sendiri melihat sendiri lihat jalan-jalan rusak bahkan mengeluarkan inpres jalan," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan lahirnya Inpres tersebut harus menjadi pembelajaran bagi setiap daerah dalam penggunaan anggaran. Pemda tak hanya mengatur penggunaan anggaran saja tetapi memastikan juga kualitas dari belanja daerah.

"Ini harus jadi pembelajaran bagaimana kualitas belanja kita untuk pembangunan perlu ditingkatkan. Kami siap siaga dengan Pemda untuk mengoptimalkan amanat rakyat untuk mengoptimalkan anggaran lebih baik," tutur Sri Mulyani.

Pada bagian lain, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada DPR-RI sebagai instansi dengan kualitas belanja anggaran terbaik 2022. Kinerja anggaran DPR duduk di posisi wahid, mengalahkan MPR, DPD, dan Kementerian Keuangan yang duduk di posisi bawahnya.

Penganugerahan itu diberikan dalam acara puncak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 2023 dengan tema Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia, Rabu (17/5).

Pada kesempatan itu, Menkeu  juga meminta DPR-RI agar mau menjelaskan ke publik terkait realisasi kualitas belanja anggarannya. Sehingga tidak menimbulkan disinformasi akibat simpang siurnya informasi yang beredar di media sosial.

"Karena masyarakat itu di dalam era media sosial dan informasi yang terbuka, kalau bapak/ibu semua belanja dan kualitas belanjanya baik tapi tidak mampu menjelaskannya ke publik, masyarakat juga tidak ngeklik. Karena publik ini diisi dengan berbagai informasi yang versinya berbeda-beda," ujarnya.

"Jadi saya berharap bapak/ibu semua selain mendapat penghargaan, namun sebaiknya masing-masing kementerian/lembaga bisa menjelaskan ke publik, berapa anggaran yang dikelola dan apa hasilnya bagi tujuan bernegara," ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, Menkeu menyoroti kehadiran Kementerian Keuangan dalam rangking instansi dengan kualitas belanja anggaran terbaik. Dia berpikir, pasti banyak yang menganggap itu tidak adil. "Tentu saja yang mendapatkan ranking semua pada hari ini, kecuali satu Kementerian Keuangan semua mendapat tepuk tangan. Jadi pembelajarannya, mungkin Menteri Keuangan besok tidak boleh ikut berkompetisi, karena apapun yang diperoleh pasti dianggap tidak objektif," ungkapnya.

Pendapatan Negara Naik

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara tahun depan (2024) akan naik 11,08% sampai dengan 12,38% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diperkirakan dalam rentang 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

"Belanja negara dalam rentang 13,97 hingga 15,01 persen dari PDB. Dengan demikian keseimbangan primer akan terus bergerak menuju seimbang dan positif di kisaran antara defisit 0,43 persen, hingga surplus 0,00 persen dari PDB," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk terus mendukung optimalisasi pendapatan, transformasi ekonomi digital, menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta lingkungan.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk mendorong pembiayaan yang lebih inovatif, bijaksana (prudent), dan berkesinambungan. Pertama, dengan mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, serta terukur untuk mendukung transformasi ekonomi. Kedua, mengendalikan defisit dan utang dalam batas yang aman dan berkelanjutan (sustainable). Ketiga, mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan BUMN, Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), serta badan layanan umum (BLU).

Keempat, memperkuat ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global dengan menyusun fiscal buffer atau bantalan fiskal yang handal dan kredibel. Kelima, mendukung pembiayaan investasi dengan memperkuat peranan Indonesia di forum internasional.

Terakhir, mendorong akselerasi pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha. bari/mohar/fba