Jakarta-Pengamat ekonomi meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak menuruti keinginan China yang meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). "Harusnya APBN itu dijauhkan dari agunan pinjaman kereta cepat karena APBN ini entitas terpisah," tegas Bhima Yudhistira yang juga Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Kamis (13/4).

NERACA  

Menurut Bhima, penggunaan APBN sebagai penjaminan utang sangat rentan dan sulit dilakukan. Ada banyak instrumen dalam APBN mulai dari penerimaan pajak, pengelolaan defisit dan sebagainya. Tak hanya itu, penjaminan yang dilakukan APBN juga harus mendapatkan restu dari DPR-RI. "APBN ini ada banyak kaitannya dan harus mendapatkan persetujuan DPR," ujarnya.

Penggunaan APBN sebagai penjamin juga dinilai rentan karena ini dijadikan jaminan oleh konsorsium. Dikhawatirkan, jika konsorsium tidak bisa melunasi utang, maka bisa menjadi tanggung jawab APBN. "Begitu konsorsium ini tidak membayar cicilan, APBN yang akan terkuras dan ini bisa berdampak pada kesehatan APBN," tutur dia.

Tak hanya itu, penjaminan yang dilakukan APBN bisa merusak reputasi atau tingkat rating utang pemerintah. Padahal beban utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi bagian dari konsorsium. "Implikasinya utang pemerintah ke kredit rating dan berimplikasi ke suku bunga pinjaman SBN yang sekarang sudah mahal," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk tidak mau didikte oleh China sebagai mitra kerja sama dalam proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung.  “Pemerintah jangan mau didikte. Masalah cost overrun (pembengkakan biaya) dan penanggungan utang ini seharusnya ditanggung kreditur atau pihak kontraktor China,” ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Bhima menjelaskan, pembengkakan yang terjadi pada proyek tersebut bukan kesalahan Pemerintahan Indonesia atau dampak pandemi Covid-19. Sebaliknya, hal ini terjadi karena kesalahan dalam perencanaan yang dilakukan kontraktor. “Ini karena kesalahan dari perencanaan, keterlibatan kontraktor dan beban biaya material impor yang membengkak,” kata dia.

Namun kesalahan tersebut dibebankan kepada Pemerintah RI sehingga kini meminta APBN menjamin penambahan utang untuk penyelesaian proyek. "Jadi ini seolah-olah masalah yang ditanggung Pemerintah Indonesia padahal menjadi tanggung jawab kreditur dan kontraktor asing," tutur Bhima.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Namun Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru dia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja. "Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujarnya, Rabu (12/4).

Seperti diketahui, pinjaman dana pemerintah Indonesia untuk proyek Kereta cepat Jakarta - Bandung mengalami pembengkakan atau cost overrun. Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kepada China hingga kedua pihak sepakat menambah cost overrun sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun. Sehingga, anggaran pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Selain itu, Luhut menyampaikan hasil kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu membuahkan hasil. Antara lain penurunan bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke China Development Bank (CDB).

Dia menyebut, bunga utang pinjaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk sementara disepakati sebesar 3,4%. Sebelumnya, besaran bunga telah ditetapkan sebesar 4%. "Soal bunga kita berharap ya segera, kemarin dia sudah mau turun dari 4% ke 3,4%," ujarnya di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Meski begitu, dia terus melakukan negosiasi penurunan bunga utang ke China Development Bank (CDB). Dia ingin bunga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut bisa turun hingga 2 persen.

Lebih lanjut, dia optimis Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) siap beroperasi pada 18 Agustus 2023. Sehingga diharapkan akan menjadi kado istimewa bagi ulang tahun RI ke 78. "Kereta api cepat Jakarta Bandung, kita harapkan mulai beroperasional 18 Agustus 2023 sebagai hadiah HUT RI ke-78," ujarnya.

Menuai Masalah

Sejak awal, proyek kereta cepat Jakarta Bandung, atau sebut saja Kereta Cepat China, sudah menuai banyak masalah. Pada awalnya, biaya proyek kereta cepat China dibuat lebih murah dari pesaingnya, Jepang, sehingga terpilih sebagai pemenang proyek.

Menurut Anthony Budiawan, pengamat ekonomi, Jepang menawarkan biaya proyek kereta cepat US$6,2 miliar. Sedangkan China pada awalnya menawarkan US$5,57 miliar, yang kemudian membengkak menjadi US$5,98 miliar, dan membengkak lagi menjadi US$6,07 miliar. Entah mengapa, Indonesia menerima semua ini.

Pertanyaannya, apakah penawaran awal US$5,57 miliar hanya sebagai upaya memenangi proyek, tetapi harga yang sebenarnya adalah US$6,07 miliar? Kalau memang seperti itu maka penawaran dari China dapat dianggap sebagai manipulasi atau kecurangan proyek?

Selain itu, di lihat dari sisi pembiayaan, penawaran Jepang sebenarnya jauh lebih menarik. Jepang menawarkan suku bunga pembiayaan (pinjaman) yang sangat murah, hanya 0,1% per tahun, jauh lebih murah dari suku bunga pinjaman yang ditawarkan China, yaitu 2% per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari pinjaman Jepang. Terlepas dari itu semua, faktanya, China telah memenangkan proyek kereta cepat tersebut.

Masalahnya, proyek tidak kunjung selesai dan biaya proyek juga membengkak terus. Tidak tanggung-tanggung, biaya proyek diperkirakan membengkak lagi sekitar US$2 miliar, menjadi US$8,1 miliar. Tetapi, berdasarkan audit BPKP pembengkakan biaya proyek kereta cepat ditetapkan US$1,68 miliar, menjadi US$7,55 miliar.

Buntut dari itu semua, konsorsium Kereta Cepat Indonesia China minta konsesi kereta cepat diperpanjang (dari 50 tahun) menjadi 80 tahun. Dikabarkan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan konsesi ini.

Berdasarkan semua fakta di atas, terindikasi pemilihan proyek Kereta Cepat China ini sudah merugikan keuangan negara. Antara lain dari komponen biaya bunga. Kalau biaya bunga pinjaman masuk dalam evaluasi biaya proyek, maka kereta cepat Jepang seharusnya lebih murah. Sehingga, pemilihan proyek kereta cepat China, yang secara total lebih mahal dari Jepang, sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kemudian pembebanan pembengkakan biaya proyek US$1,68 miliar siapa yang menanggung pembengkakan biaya proyek? Menurut Anthony, kalau ini merupakan kesalahan kontraktor, maka harus menjadi tanggung jawab kontraktor, dan tidak boleh dibebankan ke pemilik proyek (joint venture), yang apabila dilakukan maka akan menjadi kerugian keuangan negara. bari/mohar/fba