NERACA

Jakarta – Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Novia Xu mengungkapkan pangkal permasalahan kebijakan dekarbonisasi ekonomi Indonesia yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung serta mendorong arah kebijakan ekonomi rendah karbon.

"Padahal kesadaran masyarakat merupakan fondasi terwujudnya aksi iklim dan kebijakan ekonomi rendah karbon yang optimal," ujar Novia dalam seminar bertajuk " Arah Kebijakan dan Pemetaan Pemangku Kepentingan Menuju Dekarbonisasi Ekonomi Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (13/3).

Untuk itu, ia menyarankan agar dilakukan peningkatan kesadaran pentingnya melakukan aksi dekarbonisasi ekonomi melalui pendidikan dasar dan strategi komunikasi yang baik. Peningkatan kesadaran tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni pertama, masyarakat umum dan lembaga masyarakat bisa menambah wawasan ekonomi rendah karbon dan peningkatan kapasitas.

Cara kedua yaitu pemerintah dan pelaku usaha bisa membangun jalur komunikasi efisien dan transparan, serta ketiga, akademisi dan organisasi internasional bisa membangun platform untuk mengakses data, diskursus, hasil studi, dan rekomendasi ilmiah.

Selain kurangnya kesadaran, Novia menyebutkan terdapat tiga permasalahan umum lainnya dalam regulasi ekonomi rendah karbon di Indonesia, yakni kurangnya substansi regulasi yang mengurangi emisi karbon sesungguhnya, kurangnya arahan politis dan kepemimpinan, serta kurangnya koordinasi antar level pembuat kebijakan dan antar pemangku kepentingan.

Dengan demikian untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, CSIS memberi rekomendasi seperti menambahkan bobot substansi dekarbonisasi dalam bauran instrumen kebijakan yang sudah ada melalui desain insentif fiskal dan non fiskal serta meninjau kembali capaian penerapan bauran kebijakan dari sisi penawaran.

Rekomendasi lainnya yaitu mempersiapkan arahan politik yang sistematis dan konsisten mengenai dekarbonisasi ekonomi melalui penyebutan iklim yang lebih dari sekedar jargon, menerapkan arahan politik terkait dekarbonisasi secara internal untuk kementerian/lembaga (k/l), pemerintah daerah, dan BUMN terlebih dahulu, serta menetapkan indikator dekarbonisasi dalam belanja pemerintah atau standar pelayanan minimal.

Kemudian, menjamin keberpihakan pada kelompok terdampak tren dekarbonisasi ekonomi melalui pelibatan kelompok terdampak dalam mengidentifikasi dampak potensial, kebutuhan yang diperlukan, dan strategi yang relevan, serta memberikan peningkatan kapasitas di bidang pekerjaan hijau.

Ia melanjutkan, rekomendasi terakhir yaitu mengelola koordinasi lintas pihak secara berkelanjutan dalam implementasi target dekarbonisasi ekonomi melalui koordinasi horisontal k/l, koordinasi vertikal pusat dan daerah, menerapkan keberhasilan tindak lanjut sebagai indikator performa, serta menyederhanakan skema pelaporan pemerintah daerah ke pusat dan mengintegrasikan data dalam satu platform.