Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut bahwa hasil sampingan produk perikanan berupa sisik ikan yang diolah oleh unit pengolah ikan (UPI) di Boyolali, Jawa Tengah berhasil menembus pasar ekspor Jepang dan India. Melalui pemanfaatan berbasis zero waste, sisik ikan disulap menjadi produk bernilai tambah tinggi.

NERACA

Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Ishartini mengungkapkan bahwa ikan merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan seluruhnya (zero waste). “Tidak hanya dagingnya saja yang dapat dimanfaatkan, tetapi kulit, tulang, sirip, dan seluruh bagian ikan dapat diolah dan dimanfaatkan,“ ujar Ishartini.

Ishartini menambahkan, UPI PT. Marine Biogel Indonesia di Kabupaten Boyolali adalah salah satu contoh industri yang memanfaatkan limbah ikan (waste) yaitu sisik yang hampir tidak memiliki nilai/harga menjadi sesuatu yang bernilai. Dengan proses dan perlakuan tertentu, sisik-sisik tersebut siap dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan kolagen.

Dikatakannya, kolagen memiliki manfaat antara lain untuk mencegah penggumpalan darah, menyembuhkan luka lebih cepat, menjaga kesehatan sistem syaraf tubuh, dan lain sebagainya.

"Dengan kandungan protein yang tinggi dibutuhkan dalam jumlah yang besar bagi industri makanan, kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya," sambung Ishartini.

Mengingat adanya peluang tersebut, Ishartini mengajak pelaku industri perikanan budidaya maupun UMKM dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan sisik tersebut. Terlebih sejak beroperasi pada tahun 2021, PT. Marine Biogel Indonesia telah menyerap 35 tenaga kerja dengan komposisi 15 orang laki-laki dan 20 orang perempuan dimana  22 orang berstatus tenaga kerja tetap dan sisanya  13 orang sebagai  tenaga kerja harian.

Sehingga dengan proses produksi yang sederhana, PT. Biogel dapat menampung tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan khusus. Mereka cukup dibekali dengan pelatihan quality control serta dididampingi kepala produksi yang memiliki sertifikat mutu untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

"Produk akhir yang diproduksi telah mampu menembus pasar ekspor dengan tujuan utama Jepang dan India dengan omset yang dihasilkan mencapai Rp25 – 50 miliar/tahun," jelas Ishartini.

Adapun Ditjen PDSPKP, telah memfasilitasi industri melalui penyediaan informasi pasar serta perluasan akses pasar dalam dan luar negeri. Ishartini menegaskan jajarannya juga terus berupaya mengedukasi pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan pasar, penguatan ketertelusuran, hingga mengedukasi pentingnya diversifikasi produk dan nilai tambah.

"Tidak lupa juga kita lakukan promosi dan branding produk serta peningkatan pasokan bahan baku untuk industri pengolahan ikan nasional, dan lain sebagainya," tutur Ishartini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat mengunjungi UPI tersebut beberapa waktu lalu memberikan apresiasi adanya hilirisasi produk perikanan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Menurutnya, sisik ikan yang sering dianggap sebagai limbah atau waste bisa dijadikan sesuatu yang bernilai tambah tinggi sekaligus bisa diekspor.

"Inikan suatu hal yang luar biasa, saya berbicara dengan Ibu Dirjen dari PDSPKP kalau sisik ikan dari Indonesia semua dikumpulkan masing-masing kabupaten ada pengepulnya kan menjadi cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan baku," ujar Sudin.

Tidak hanya itu, KKP berhasil mengantarkan ekspor produk perikanan Indonesia ke 172 negara melalui upaya penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan sertifikat tracebility dan sertifikasi critical control point (HACCP).

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari menjabarkan  kegiatan sertifikasi ketertelusuran (traceability) mutu produk kelautan dan perikanan mencapai 230 unit pengolah ikan (UPI) dan sertifikasi critical control point (HACCP) per November Tahun 2022. Jumlah capaian sertifikasi tersebut lebih tinggi dibanding 2021, dengan jumlah 191 sertifikat tracebility dan 2.406 sertifikat HACCP.

Peningkatan Sertifikasi tersebut  berdampak terhadap keberterimaaan produk perikanan Indonesia oleh 172 negara pada tahun 2022. Peningkatan sertifikasi UPI dan HACCP juga membuktikan bahwa Pelaku Usaha Perikanan Indonesia semakin meningkatkan mutu produk  dengan menerapkan sistem pengolahan ikan bertaraf internasional. Hal tersebut sejalan dengan program dan dukungan BKIPM terhadap pelaku usaha dengan menjalankan fungsi sebagai quality assurance produk perikanan," kata Lestari atau biasa disapa Tari.

Selain itu, KKP melalui BKIPM juga melakukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau perjanjian dengan otoritas kompeten sejumlah negara seperti Uni Eropa, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, Kanada, Vietnam, Norwegia, hingga Arab Saudi. Kiprah BKIPM juga semakin diakui setelah melakukan Regulatory Partership Agreement (RPA) dengan Food Drug Administration (FDA) dalam rangka mengamankan dan memperluas ekspor udang ke Amerika Serikat (AS). Alhasil, dari 127.787 frekuensi ekspor, hanya ada 8 kasus penolakan (0,006%) selama 2022.