Jakarta-Presiden Jokowi memberikan sinyal berita gembira untuk masyarakat terkait rencana pemerintah akan mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir tahun ini. Artinya, aktivitas masyarakat akan kembali normal seperti sediakala. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menilai pencabutan larangan PPKM akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, karena mobilitas masyarakat dan ekonomi keuangan akan meningkat.

NERACA

"Mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita," ujar Presiden saat memberikan sambutan di acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12).

Kepala Negara mengenang masa-masa awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. Bahkan saat varian Delta merebak di tanah air, kasus harian mencapai puncaknya yakni 56 ribu kasus per hari. Saat itu, mayoritas menteri-menteri menyarankan dirinya mengeluarkan kebijakan penguncian wilayah (lockdown). Namun hal tersebut tidak diambil pemerintah dan memilih melakukan pembatasan kegiatan masyarakat saja. "Saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri sarankan saya buat lockdown termasuk masyarakat yang menyampaikan hal yang sama," ujarnya.

Jokowi menilai kebijakan yang diambil kala itu sangat tepat. Dengan kebijakan PPKM perekonomian Indonesia masih tetap bisa berjalan walau lemah. Namun hal itu jauh lebih baik karena telah mengantarkan kondisi Indonesia di hari ini. "Kalau itu (lockdown) kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain," ujarnya.

Saat itu negara kekurangan alat pelindung diri (APD), oksigen hingga pasien yang menumpuk di rumah sakit. Jokowi mengklaim, kala itu semua pihak masih bisa cukup tenang untuk menghadapi situasi darurat. "Untuk kita saat itu masih tenang, enggak gugup dan gelagapan. Sehingga situasi sulit bisa dikelola dengan baik," tutur dia.

Ketika kasus penyebaran mulai melandai, pasien yang sakit sudah berkurang, kondisi ekonomi kembali bergairah. Namun di akhir tahun 2021 muncul varian baru dari virus corona yakni omicron. Saat penyebaran varian omicron ini puncak kasus Covid-19 mencapai 64 ribu kasus per hari.

Kini dengan penanganan yang semakin membaik. Penyuntikan vaksin kepada masyarakat, kondisi jauh lebih baik. Saat ini hanya ada 1.200 orang yang sedang terinfeksi virus corona. "Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sulitnya kita. Oleh karena itu kemampuan domestik terus harus kita garap," ujarnya.

Ekonomi dan Mobilitas Meningkat

Secara terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menilai pencabutan larangan PPKM akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Karena mobilitas masyarakat dan ekonomi keuangan akan meningkat.

"Rencana pencabutan larangan PPKM terhadap perekonomian Indonesia akan berdampak positif. Karena mobilitas manusia dan aktivitas ekonomi keuangan akan meningkat dan tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lebih baik, khususnya dari berbagai kegiatan konsumsi dari pemerintah," ujar Perry dalam RDG Bank Indonesia, Kamis (22/12).

Untuk itu, arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 tanggal 30 November 2022, kebijakan moneter tahun 2023 akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability).

Sementara, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth).

Oleh karena itulah, Bank Indonesia dalam kesempatan kali ini kembali memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

"Termasuk juga tadi kami sampaikan kenapa kami menaikkan suku bunga BI Rate secara terukur, dengan mencermati dan juga lebih rendahnya realisasi inflasi maupun ekspektasi inflasi dari perkiraan dugaan baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun ekonom," ujarnya.

Adapun keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur tersebut sebagai langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi, sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1 persen.

"Tentu saja kami ingin pastikan bahwa penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ini terus berlanjut sehingga inflasi inti yang sekarang adalah 3,3%, masih tetap akan terkendali di dalam kisaran 3,0±1% tetap terjaga. Inilah upaya-upaya Kami untuk kebijakan moneter," ujarnya.

Di sisi lain, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) di samping untuk memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berkisar 4%-5,3%. Proyeksi ini mempertimbangkan masih melambatnya pergerakan ekonomi global. "Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi juga masih diperkirakan tetap baik, meskipun sedikit melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi global ke titik tengah kisaran 4,5 sampai 5,3 persen pada tahun 2023," ujar Perry.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 masih akan ditopang oleh kinerja ekspor komoditas utama seperti batu bara, dan crude palm oil (CPO). Selain itu, transaksi domestik juga masih memiliki daya untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 mendatang.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2023, tidak akan jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun 2022 yang diproyeksikan mencapai 5,3%.

Berdasarkan hasi survei Bank Indonesia pada November 2022 menunjukan keyakinan konsumen penjualan eceran dan PMI manufaktur, kemudian kinerja ekspor tetap menguat khususnya pada komoditas ekspor utama yaitu batubara, CPO, besi dan baja serta ekspor jasa.

Kinerja ekspor tetap menguat seiring permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat. Dia menambahkan, secara spasial kinerja positif ekspor ditopang terutama oleh sejumlah wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, yang tetap tumbuh kuat.

Kemudian indikator yang menunjukan kinerja positif pertumbuhan ekonomi dilihat dari perdagangan besar dan eceran industri pengolahan serta transportasi dan pergudangan yang tumbuh cukup kuat.

"Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4 setengah sampai 5,3 persen," ujarnya. bari/mohar/fba