Bali – Meski masih akan menghadapi tantangan berat kedepan, industri sawit perlu tetap optimistis karena banyak peluang baru terbuka ke depan. Sehingga dalam hal ini kelapa sawit turut mendukung pemulihan ekonomi dan antisipasi dampak resesi.  

NERACA

Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono mengungkapkan, Setelah 2 tahun diguncang pandemi, tantangan bagi industri kelapa sawit sangat luar biasa sebagai akibat dari dinamika perekonomian dunia.   

Persoalan itu belum selesai, karena persoalan baru seperti, isu geopolitik seperti Perang Rusia dan Ukraina serta prediksi bakal terjadi resesi ekonomi dan pangan  tahun depan masih akan membayangi dinamika negara-negara penghasil minyak kelapa sawit.

Namun demikian, berbagai persoalan itu justru bisa menjadi  peluang bagi Industri kelapa sawit. Hal ini  karena dalam situasi bullish harga crude palm oil (CPO) juga global sangat menguntungkan.

“Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan industri, karena selalu berdampak pada bagaimana industri akan berjalan,” kata Joko Supriyono dalam acara 18th Indonesian Palm Oil Conference and 2023 Price Outlook di Bali.

Lebih lanjut, Joko mengharapkan pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan resesi ini yang mestinya mendorong komoditas ini punya ketahanan  terhadap resesi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kelapa sawit menjadi komoditas yang tangguh di masa pandemi covid, kontribusi kelapa sawit tidak lepas dari perekonomian Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 58% pangsa pasar minyak sawit dunia dan memanfaatkan tidak lebih dari 10% total land bank global untuk minyak nabati.

Saat ini, Indonesia mampu memproduksi 40% dari total minyak nabati dunia. Berdasarkan hasil penelitian, memproduksi 1 ton kelapa sawit hanya membutuhkan lahan seluas 0,3 hektar. Dengan jumlah produksi yang sama,  minyak nabati lain seperti minyak rapeseed membutuhkan lahan seluas 1,3 hektar, minyak bunga matahari dengan luas 1,5 hektar dan minyak kedelai dengan luas 2 hektar.

"Hal ini menjadikan komoditas kelapa sawit lebih unggul dari komoditas pesaing minyak nabati lainnya, yang memiliki produktivitas lebih tinggi, namun lebih sedikit lahan yang digunakan untuk memproduksi kelapa sawit," kata Airlangga

Airlangga menegaskan bahwa industri kelapa sawit berkontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi. Tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan lingkungan masyarakat dengan peraturan yang diterapkan secara efektif seperti

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang akan menjadi peta jalan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pada akhirnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), meningkatkan penerimaan dan daya saing kelapa sawit berkelanjutan. produk di pasar nasional dan internasional, serta memperkuat upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengapresiasi kontribusi industri minyak sawit terhadap perekonomian nasional. Karena itu,  perumusan  kebijakan industri minyak sawit harus dilakukan dengan hati-hati.

“Belajar dari gejolak harga dan suplai minyak goreng awal tahun ini, jangan sampai pada akhirnya yang mendapatkan keuntungan adalah negara lain karena ketika harga sawit tinggi kita justru stop ekspor,” kata Sukamdani.

Sukamdani berharap pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait industri sawit.  Karena sebagai komoditas perdagangan global, fluktuasi harga CPO sepenuhnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar.

“Idealnya sebuah kebijakan jangan sampai mendistorsi pasar. Kita belajar dari apa yang terjadi dengan dinamika minyak goreng lalu,” kata Sukamdani.

Sukamdani pun mengungkapkan, Apindo berharap dukungan negara dan pemerintah kepada industri sawit harus konsisten.

“Ke depan,  saya  berharap GAPKI bisa bersuara lebih keras jika ada kebijakan pemerintah yang kontraproduktif terhadap industri sawit,” kata Sukamdani.

Terkait analisis akan terjadinya resesi tahun depan,  Sukamdani optimistis industri sawit tidak akan terkena dampak.

“Komoditas minyak sawit ini kebal krisis. Tidak mungkin kita bisa dapat devisa USD 35 miliar jika tidak ada ekspor minyak sawit,” jelas Sukamdani.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal, GAPKI, Bambang Aria Wisena mendukung pernyataan Apindo. Yang dibutuhkan oleh industri sawit adalah kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri yang tulang punggung perekonomian nasional ini.“Hingga beberapa dekade mendatang, ekonomi Indonesia ada pada sektor minyak sawit,” pungkas Bambang.