NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian meyakini perjanjian dagang Asean-China atau Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) pada akhirnya menjadi biang keladi banjirnya produk impor khususnya asal China karena kurangnya pemahaman terhadap kesepakatan perdagangan bebas tersebut.

“Banyaknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri, karena banyak pihak tidak mempelajari dampak buruk implementasi dari kerjasama perdagangan ACFTA,” kata Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W Retraubun di Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut Alex, untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, pemerintah diharapkan mempelajari kerja sama perdagangan dengan negara lain karena dampak kerjasama ACFTA. Pasalnya, hal itu sangat merugikan Indonesia. Dia menjelaskan, minimnya pasokan energi dan tingkat suku bunga bank yang masih tinggi merupakan dua faktor utama yang menghambat daya saing industri dalam negeri.

“Kemenperin hanya menentukan 30% kebijakan untuk mengembangkan industri dan 70% di instansi lain. Namun, minimnya suplay gas masih menjadi kendala dan suku bunga perbankan merupakan salah satu kendala pembiayaan di sektor industri,” paparnya.

Saat ini, ada 450 perjanjian perdagangan yang telah disepakati di seluruh dunia dan pemerintah sedang mempelajari perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan. “Jangan sampai produk Korea Selatan menggempur pasar dalam negeri. Yang harus dilakukan adalah membuat produk yang memiliki nilai tambah agar bisa diekspor ke Korea Selatan,” tuturnya.

Risiko Deindustrialisasi

Di tempat berbeda, ekonom Universitas Atmajaya, A Prasetyantoko, mengungkapkan, lemahnya daya saing Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas ACFTA, bakal memperbesar risiko menuju deindustrialisasi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya desain industri yang komprehensif dan upaya maksimal untuk menekan produksi.

"Daya saing negara kita masih rendah, sementara biaya produksi belum bisa diturunkan. Negara kita juga dihadapkan sejumlah paradoks yang bisa menghambat pertumbuhan dari negara berpendapatan menengah menjadi negara yang lebih maju," terang Prasetyantoko.

Prasetyantoko mengatakan, sebagai negara kaya, industri di tanah air masih tidak efisien. Jumlah penduduk yang besar, tidak diimbangi produktivitas yang masih rendah. Likuiditas berlebih di pasar keuangan juga tidak disertai dengan intermediasi yang cukup. "Paradoks lainnya adalah ukuran ekonomi yang besar tapi kompetisi rendah," katanya.

Sementara ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini, mengatakan, rendahnya daya saing industri Indonesia bermula dari maraknya ekspor bahan mentah. 'Ini membuat industri dalam negeri kekurangan bahan baku," ujarnya.

Dia menambahkan, industri domestik juga selalu menderita kekurangan pasokan energi, terutama gas. Didik mengatakan, sebelum era reformasi, di saat ekonomi tumbuh sekitar 7%, industri pengolahan bisa tumbuh hingga 14%. Saat ini, dengan pertumbuhan 6,5%, industri pengolahan hanya tumbuh kurang dari 2%. "Jadi gejala deindustrialisasi itu bukan sebuah halusinasi," kata Didik.

Untuk meningkatkan daya saing di tengah ACFTA, pemerintah diminta menyediakna infrastruktur pendukung industri. Selain itu, kata Didik, masterplan industri unggulan harus bisa lebih implementatif. "Juga dibutuhkan daya dukung sektor keuangan," katanya. Selain itu, pemerintah juga diminta melarang mengekspor bahan mentah. "Produksi energi juga harus diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri," kata Didik.

Di pihak lain, Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Erani Yustika, mengatakan, hingga kini belum ada perubahan signifikan pada struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Masih ditopang konsumsi. Agak sulit mengubah ini dalam beberapa waktu mendatang. Pertumbuhan juga masih didominasi sektor nontradeable," katanya.