NERACA
Jakarta - Tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya dihapus hingga 31 Agustus 2022. Penghapusan pungutan ekspor kelapa sawit ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022.
PMK tersebut adalah perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Namun, penghapusan sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) belum membuat petani sawit senang. Pasalnya, penghapusan pungutan ekspor ini belum mampu mengerek harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani.
Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Marr'ie Andi Muhammadyah (Mdy Sappo) mengatakan APPKSI mengapresiasi Menteri Keuangan atas penghapusan Pungutan Ekspor (PE) melalui terbitnya PMK Nomor 115/2022. Namun Pungutan Ekspor dihapus bukan berarti harga TBS akan naik nantinya
Menurut dia, dihapusnya pungutan ekspor CPO masih belum bisa menaikan harga TBS yang signifikan akibat larangan ekspor CPO yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.
Akibat larangan ekspor tersebut, hingga kini stok CPO masih melimpah di tangki-tangki pabrik kelapa sawit (PKS) dan harga CPO juga mengalami penurunan di mana per hari ini harga CPO diperdagangkan di posisi MYR 3.735 per ton
"Namun, posisi tersebut menjadi posisi terendah sejak 2 Juli 2021 apalagi dibandingkan sebelum ekspor CPO di larang dimana harga CPO diatas MYR 6000 per ton,” kata dia sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (18/7).
Manurut pria yang akrab dipanggil Mdy Sappo ini, harga TBS masih sulit naik karena tarif bea keluar ekspor CPO masih sangat tinggi yaitu mencapai USD 288 per ton. Ini artinya bea ekspor akan tetap membebani harga TBS petani nantinya
"Karena itu APPKSI berharap bea keluar CPO harus dihapus atau dikurangi hingga dikisaran 50 USD saja. Agar harga TBS bisa mencapai harga normal kembali," kata dia.
Apalagi lanjut Mdy Sappo, dalam menghadapi krisis global, Indonesia membutuhkan ekspor yang kuat untuk mendapatkan devisa negara.
"Perlu dicatat bahwa menurut BPS minyak kelapa sawit merupakan komoditas terbesar yang menopang surplus perdagangan Indonesia pada Juni 2022. Minyak kelapa sawit menyumbang 54 persen terhadap surplus neraca perdagangan Juni 2022," tutup dia. Mohar/Iwan
NERACA Jakarta-Seiring terus tumbuhnya industri di Tanah Air, kebutuhan terhadap gas sebagai energi bersih juga terus meningkat. Dalam kaitan…
NERACA Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pemerataan akses listrik sebagai prioritas utama pembangunan nasional dalam dekade mendatang. Melalui peluncuran…
NERACA Serang - Gubernur Banten Andra Soni mengemukakan bahwa Sekolah Gratis menjadi sebuah upaya pemerintah provinsi itu dalam mengentaskan kemiskinan…
NERACA Jakarta-Seiring terus tumbuhnya industri di Tanah Air, kebutuhan terhadap gas sebagai energi bersih juga terus meningkat. Dalam kaitan…
NERACA Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pemerataan akses listrik sebagai prioritas utama pembangunan nasional dalam dekade mendatang. Melalui peluncuran…
NERACA Serang - Gubernur Banten Andra Soni mengemukakan bahwa Sekolah Gratis menjadi sebuah upaya pemerintah provinsi itu dalam mengentaskan kemiskinan…