NERACA

Jakarta – Jagat twitter sempat ramai dan viral hastag #BongkarSkandalBombaGroup beberapa waktu lalu. Viralnya hastag tersebut terkait dengan dugaan kredit macet Bomba Group ke salah satu bank pelat merah yang digaungkan para netizen.

Menurut Pakar Ekonomi Universitas Pelita Harapan Tanggor Sihombing isu tersebut menjadi besar karena nominal peminjaman PT Bomba Group yang besar mencapai triliunan rupiah. Terlebih di tengah situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini, masalah uang menjadi sensitif untuk diperbincangkan. "Nominalnya yang besar, trilliun. Lalu, saat krisis ekonomi saat ini uang tunai (likuiditas) menjadi raja (king). Sehingga setiap uang menjadi rebutan dan sensitif untuk jadi viral," kata Tanggor, seperti dikutip dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Ia pun mempertanyakan, jika dalam perusahaan yang dikelilingi stakeholder tersebut apakah memperebutkan uang tunai hingga menyoal terkait tahun politik. "Perusahaan batubara diduga dikelilingi banyak stakeholder, adakah perebutan tunai? Apakah ini erat hubungannya dengan tahun-tahun politik terkini?," lanjutnya.

Sehingga menurutnya, tentu terdapat dampak nominalnya terhadap perekonomian Indonesia, terlebih karena industri batubara saat ini lesu. "Jadi kemungkinan resiko macet akan tinggi. Penegak hukum akan dilibatkan kalau ada anomali. Maka harus diawali dengan audit lebih dulu. Teriakan seperti ini ada baiknya muncul untuk meningkatkan tata kelola bank yang memberikan pinjaman kredit untuk lebih baik. Watchdog diperlukan di setiap korporasi. Itu akan membangun kewaspadaan manajemen," katanya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Konsultan Bisnis Digital dan Metaverse Tuhu Nugraha menyebut bahwa isu tersebut menarik karena ada sisi positif dari media sosial yaitu jadi bagian dari sistem kontrol seperti media dan jurnalis. "Media sosial jadi alat suara publik untuk partisipasi dan melakukan pengawasan, walaupun secara esensi yang disuarakan benar atau salah," kata Tuhu.

Kata dia, dalam trending topic secara matematika adalah ketika banyak yang ngetweet. "Itu bisa organik memang banyak yang ikut menyuarakan dan ngomongin untuk mencuri perhatian publik terutama ke media," ujarnya.

Terkait dengan dugaan kredit macet atau kredit tanpa agunan yang melibatkan bank BUMN, Corporate Secretary BNI Mucharom membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan BNI adalah perusahaan milik pemerintah yang menjalankan bisnis di dalam koridor dan pengawasan pemerintah sekaligus Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga, penyaluran kredit ke pihak mana pun pasti melewati proses legal, termasuk persyaratan agunan yang sesuai dengan nilai fasilitas pinjaman. BNI juga terus melakukan audit internal dan eksternal, untuk mencegah berbagai tindak fraud yang dapat merugikan perusahaan sebagai penjaga aset negara.

Mengenai Bomba Grup, Mucharom menyebut debitur itu sudah bermitra dengan BNI sejak 2017. Setiap kredit yang diberikan  kepada perusahaan tersebut, dipastikan sudah memiliki jaminan agunan dan sesuai dengan ketentuan. Bahkan fasilitas kredit debitur tersebut dalam kondisi lancar.

"Kami dapat pastikan semua proses legal dalam penyaluran kredit kami sesuai dengan koridor yang berlaku. Kami harap tidak ada lagi pihak manapun yang sengaja mengumbar hoaks yang membuat masyarakat resah demi mencari keuntungan semata," kata Mucharom seperti dikutip dari Antara, Senin (4/7). Begitu juga dengan pembiayaan batu bara, yang disalurkan secara konservatif dengan memperhatikan semua ketentuan dari kementerian dan lembaga berwenang.