Jakarta-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mencatat kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir relatif stagnan. Ini disebabkan sekitar 99,7% UMKM merupakan usaha mikro dan menjadi bagian ekonomi subsistensi. Untuk itu, mereka perlu naik kelas agar kontribusinya terhadap ekonomi dan kesejahteraan semakin meningkat.

NERACA

"Saat ini pun rasio kewirausahaan berkisar di angka 3,47%. Sementara pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95% hingga tahun 2024," kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, dalam kegiatan Fasilitasi Literasi Digitalisasi Keuangan, Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (11/6).

Oleh karena itu, KemenkopUKM terus berkomitmen menambah jumlah usaha kecil dan menengah, agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan rasio kewirausahaan mencapai 3,95% di tahun 2024, dengan dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru.

Untuk itu, perlunya diselenggarakan literasi digitalisasi keuangan kepada para calon wirausaha dan pendamping di daerah. Siti Azizah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, sebagai bentuk dukungan kepada wirausaha untuk mampu dan berkembang. "Sehingga kegiatan ini dapat menjadi penggerak ekonomi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penumbuhkembangan kewirausahaan nasional, untuk mendukung pemulihan ekonomi," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Lebih lanjut, menurut Azizah tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif. Fase pemulihan transformatif (transformative recovery) dapat diwujudkan mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,69% dari total 270,20 juta jiwa penduduk. Di samping itu, perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau juga akan menjadi penggerak ekonomi ke depan.

Seiring dengan hal di atas, KemenKopUKM melakukan tiga agenda pemulihan transformatif (transformative recovery), yaitu, pertama, 70% program KemenKopUKM akan menyasar langsung kepada pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

Kedua, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Dan ketiga, meningkatkan UMKM masuk ke ekosistem digital sebesar 30 juta UMKM ditargetkan go digital.

Sementara Strategi Transformasi KUMKM dan Wirausaha KemenKopUKM dilakukan dengan lima langkah. Pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal (16% Usaha Mikro Informal bertransformasi ke Formal, 26,5%-30,8% Proporsi UMKM Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal).

Kedua, Tranformasi ke dalam Rantai Pasok (15,7%-17% Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas). Ketiga, Modernisasi Koperasi (500 Koperasi Modern). Keempat, Pertumbuhan Wirausaha Produktif (2,5%-4% Pertumbuhan Wirausaha, Penumbuhan 500 Start-Up). Kelima, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi (30 juta UMKM Onboarding Digital).

Menurut dia, untuk dapat mencapai target rasio kewirausahaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan tujuan untuk mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan menumbuh kembangkan wirausaha yang berorientasi pada inovasi nilai tambah dan berkelanjutan (baik secara lingkungan/sustainable maupun keberlanjutan usaha).

"Sebagai bentuk implementasi Perpres tersebut, KemenKopUKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan mendukung, serta melaksanakan beberapa kegiatan di Sumbar, tepatnya di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota, bagi para pelaku usaha untuk bertransformasi digital, guna peningkatan kapasitas usaha," ujarnya.

UMKM merupakan sektor yang amat berperan penting bagi perekonomian Indonesia, sebab sektor ini berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, 64 juta pelaku UMKM ini juga mampu menyerap 97% tenaga kerja Indonesia.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, di era digital saat ini, UMKM memiliki banyak tantangan untuk berkembang dan berdaya saing. Tantangan digitalisasi UMKM meliputi infrastruktur, literasi digital serta kapasitas dan kualitas produksi.

"Untuk mengembangkan ekosistem UMKM perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak. Ekosistem UMKM yang tangguh yaitu ekosistem yang terhubung dari hulu ke hilir, adanya akses pembiayaan, offtaker, menggunakan teknologi sehingga memiliki bargaining position yang kuat," ujar Teten di Jakarta, Jumat (10/6).

Kelas Mikro

Selain itu, untuk memperkuat ekosistem tersebut perlu percepatan transformasi UMKM yang dilakukan melalui pendekatan holistik mulai dari hulu, supply, proses, hingga hilir atau demand.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto S Ginting menuturkan, tantangan lainnya di sektor UMKM adalah sebagian besar UMKM masih berada di kelas mikro. Sehingga mereka perlu naik kelas agar kontribusinya terhadap ekonomi dan kesejahteraan semakin meningkat.

"Nah inilah yang menjadi tantangan kita bersama hingga memang seluruh pihak bersama-sama mengembangkan UMKM agar UMKM yang struktur besarnya di kelas mikro bisa naik kelas," katanya.

Kementerian BUMN juga turut dalam pengembangan UMKM dan sudah mulai dengan beberapa aksi dan program yang dilakukan di antaranya program pelatihan UMKM naik kelas untuk meningkatkan keterampilan, kapasitas dari UMKM. "Dan juga kami sudah memiliki jaringan melalui rumah BUMN di 34 provinsi yang bisa dimanfaatkan UMKM yang ingin naik kelas, modern, go digital dan menuju tahapan go ekspor," ujarnya.

Pada September 2021, pemerintah juga sudah meluncurkan Holding Ultra Mikro di mana sudah diintegrasikannya BUMN yang melayani UMKM mikro seperti BRI, PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Ke depan melalui Holding Ultra Mikro, para usaha kecil bisa mendapat akses pembiayaan dan layanan keuangan lebih luas lagi. Saat ini tercatat pada kuartal I-2022 sudah sekitar Rp483,5 triliun kredit UMKM yang disalurkan di mana 75%-nya merupakan KUR," tutur dia.

Bak gayung bersambut, para BUMN, perusahaan swasta, dan komunitas pelaku usaha juga menyadari peran besar UMKM dan mendukung sinergitas untuk memajukan UMKM di Indonesia. Misalnya, PNM yang memberikan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi UKMK mikro yang tidak tersentuh layanan perbankan (unbankable).

Direktur Operasional PMN Sunar Basuki mengungkapkan, sejumlah pendampingan usaha diberikan PNM cukup lengkap seperti pembentukan mental usaha, penerapan teknologi tepat guna, studi banding, pameran usaha, klasterisasi dan banyak pelatihan produktif lainnya. bari/mohar/fba