NERACA

Kuningan – Jalan satu arah (one way) di Kabupaten Kuningan yang direkayasa untuk mengurai kemacetan kerap selalu menjadi solusi pemerintah yang ditolak masyarakat, dan rencana itu pun lagi-lagi dimentahkan karena dinilai belum waktunya diterapkan.

Rencana one way tersebut selalu dimunculkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kuningan yang baru sebagai rencana program unggulan. Begitupula rencana program Kepala Dishub yang baru menjabat beberapa bulan ini, H.M.Mutofid. Rencana penerapan one way di beberapa ruas jalan, diujicobakan sejak beberapa hari sebelum Idul Fitri 2022, hingga 25 Mei, di satu titik, yaitu di Jalan Siliwangi (depan SMPN 1 Kuningan) hingga bundaran lampu merah Cijoho.

Ujicoba itu pun langsung ditolak para sopir angkutan kota (angkot) dan warga yang berada di daerah tersebut. Dinas Perhubungan pun mengumpulkan sejumlah pihak dalam Forum Grup Discussion (FGD), pada Rabu (25/5), di Gedung Wanita. FGD tersbeut ditujukan untuk melakukan diskusi terkait penerapan one way di beberapa titik yang dipandang selalu macet.

“Melihat dari berbagai sisi, terutama dari sisi kemacetan, Kuningan tidak masuk kategori daerah yang macet, lalu lintas di hari-hari biasa selalu normal. Warga yang berada di jalur-jalur rencana penerapan one way dirugikan dengan rencana ini, terutama saat mengantar anak sekolah maupun untuk bekerja. Sopir angkot sangat merugi karena rute yang dialihkan jauh dan akan mengurangi pendapatan karena dipastikan bahan bakar akan bertambah,” papar H. Andi, salah seorang yang hadir dalam FGD tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan H. Mutofid, menjelaskan, upaya rencana rekayasa lalu lintas dengan menerapkan one way di sejumlah ruas jalan (simpang empat SMPN 1 Jl. Siliwangi hingga Bundaran Cijoho, Jl. Ir.H. Juanda, Jl.Sudirman, Jl.Pramuka, dan Jl.Otista) ditujukan untuk memperbaiki kondisi lalu lintas transportasi di ruas jalan secara komprehensif, efektif, efesien, dan kolaboratif.

“Kita merencanakan one way itu bukan tanpa alasan. Karena dari beberapa kajian ada permasalahan lalu lintas yang perlu diatasi, diantaranya, belum optimalnya tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, dan belum tersedianya pembatas jalan seni permanen bagi lajur kendaraan prioritas,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya menawarkan solusi, yaitu penerapan one way, edukasi disiplin berlalu lintas, dan usulan pengadaan pembatas jalan. Hal itu pun merupakan langkah awal dalam pengembangan wilayah dan tata ruang wilayah.  “Kalau ternyata semuanya menolak, ya, ini PR Kami untuk mencari solusi lain dalam pengembangan wilayah dan tata ruang wilayah. Karena beberapa tahun kedepan, kepadatan lalu lintas akan terus bertambah, dan tata ruang wilayah pun harus dirubah,” tandasnya.

Sementara itu, yang perlu mendapat perhatian serius yaitu kedisiplinan warga dalam menggunakan bahu ataupun badan jalan. Masyarakat hendaknya tidak melakukan hal-hal yang membuat kemacetan, diantaranya seenaknya menurunkan bahan material bangunan di bahu jalan, dan pemerintah harus tegas kepada pengusaha ataupun institusi dalam menyediakan lahan parkir supaya pengguna kendaraan tidak parkir seenaknya di bahu jalan. Nung