NERACA

Jakarta - Business matching dikatakan memiliki manfaat nyata bagi para pelaku UKM dari berbagai bidang. Pasalnya, dengan adanya business matching ini, para pelaku UKM dapat terdaftar dan mengakses e-katalog agar produk mereka dibeli oleh pemerintah.

Salah satu pelaku UKM yang merasakan manfaat nyata dari acara business matching ini ialah Titus Ridi selaku Operational General Manager PT Indobaja Primamurni. Perusahaan yang bergerak di bidang produk alat pertanian ini memiliki produk unggulan cangkul barong.

"Sangat bermanfaat sekali kegiatan pameran seperti ini, dikarenakan pihak produsen bisa bertemu dengan kementerian dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sehingga kita bisa diarahkan untuk bisa mengakses e-katalog yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah," ungkap Titus dalam acara Business Matching Tahap Kedua.

"Selama ini kita tidak bisa memperjualbelikan produk kita karena kita enggak masuk dalam e-katalog. Dengan pertemuan ini, sekarang semua produk PT Indobaja Primamurni sudah bisa diakses di e-katalog," lanjut Titus.

Tak hanya dibantu untuk masuk ke dalam e-katalog, business matching juga telah membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 58%.

"Kita dibantu pemerintah juga dan TKDN kami lebih dari 58%. Artinya kita mampu dan siap serta bangga berproduksi dalam negeri. Kita bisa berproduksi dengan kualitas yang baik dan harga yang bersaing," tuturTitus.

Lebih lanjut, Titus menambahkan bahwa dengan barang yang diproduksi oleh perusahaannya ini, tentu akan meminimalisir impor alat pertanian, khususnya cangkul. 

"Kita mampu memproduksi barang yang berkualitas dan alat panen sawit kita yang banyak juga dipergunakan dari luar negeri. Sekarang kita sudah bisa produksi dengan kapasitas yang tinggi," tegas Titus.

Titus mengakui bahwa pihaknya baru seminggu masuk ke dalam e-katalog. Namun, dia mengatakan bahwa sudah ada beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang menghubunginya dan bertanya tentang produknya.

"Kita baru seminggu masuk e-katalog, tapi memang luar biasa sudah ada yang menanyakan dari beberapa Pemda menanyakan. Bahkan Pemda DKI Jakarta, dinas pertamanan dan akan mulai beli di e-katalog kita. Belum terjadi transaksi memang karena masih baru. Tapi kita melihat ada keinginan dari pemerintah untuk membeli," ujarTitus.

Menurut Titus, kegiatan business matching ini sebisa mungkin untuk ditingkatkan lagi dan dilakukan secara berjelanjutan. Pasalnya, dia merasakan sendiri manfaat dari kegiatan ini, di mana produsen atau industri kecil dan menengah harus dibimbing dan dibina. 

"Kalau kita dilepaskan sendiri enggak bakal bisa akses atau membuat seperti e-katalog. TKDN pun kalau enggak didampingi enggak bakal terjadi. Kegiatan ini mohon jangan berhenti dan terus dilakukan secara kontinu," papar Titus.

Seperti diketahui, tahun 2022 ini, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun. Terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp526 triliun, Pemda sebesar Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun (sumber Kemenko Marves dan Kemenkeu 2022).

Sehingga untuk mencapai Rp1.481 triliun, diperlukan peran K/L, Pemda, BUMN, Perbankan, serta seluruh stakeholder, untuk bersama-sama mendorong percepatan optimalisasi belanja pengadaan barang dan jasa untuk produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta mengurangi belanja produk impor.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan, ”Business matching bertujuan agar K/L dan Pemda, dapat memetakan kebutuhan pengadaan barang/jasanya dan mempertemukan dengan produk UMK dan Koperasi serta produk dalam negeri.”

Sementara itu, Sementara Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Reni Yanita pun menatakan, dengan waktu yang lebih panjang berlangsung di Business Matching Tahap 2 ini, mendorong peningkatan belanja K/L lebih besar lagi. “Kata kuncinya bagi kami, bagaimana produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ucap Reni.

Kementerian Perindustrian sebagai host di Business Matching Tahap 1 melaporkan telah mencapai komitmen belanja dari instansi sebanyak Rp219,57 triliun. Dengan lima posisi teratas diduduki K/L belanja tertinggi, KemenPUPR sebesar Rp43,7 triliun, Kemenhan Rp35,3 triliun, Kemenkes Rp11,8 triliun, Kominfo sebesar Rp11,27 triliun dan Kemenhub Rp11,18 triliun.

“Kami menyampaikan data ini sebagai pemicu kementerian dan lembaga lain termasuk Pemda, agar lebih banyak belanja produk dalam negeri,” pungkas Reni. rin/gro