NERACA

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa kecepatan regulasi dan belum terbangunnya infrastruktur perdagangan seperti bursa kripto menjadi permasalahan dalam pengelolaan aset kripto dan digital trading (perdagangan secara digital).

“Penegakan hukum harus tetap dilakukan dalam rangka pemberantasan aset kripto dan robot trading ilegal yang merugikan masyarakat,” ucap Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/2).

Selain itu, ia menilai perlu ada regulasi yang mengatur transaksi perdagangan berjangka komoditi pada broker luar negeri yang berpotensi menyebabkan lahirnya aliran modal keluar (capital outflow).

"Terlihat jelas bahwa Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan yang terjadi terkait aset kripto dan digital trading,” kata dia.

Adapun permasalahan lainnya yang terkait dengan aset kripto dan digital trading adalah masyarakat yang masih menggunakan exchanger luar negeri, belum terbangunnya infrastruktur perdagangan seperti bursa kripto, tingkat edukasi masyarakat mengenai aset kripto belum memadai, serta masih maraknya penipuan berkedok investasi, aset kripto, hingga digital trading.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyoroti adanya ketentuan Pasal 51 huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan ini melarang perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang penjualan langsung melakukan kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut, menurut Bamsoet, dapat menghambat pelaksanaan kegiatan digital trading dan aset kripto secara multi-level marketing (MLM).

"Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kontribusi pendapatan kepada negara, perlindungan masyarakat, dan memperoleh data yang akurat mengenai industri digital trading dan aset kripto, maka perlu adanya berbagai penataan regulasi," ucap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pada aset kripto, misalnya, pemerintah harus segera menyusun peraturan mengenai initial coin offering (ICO) atau initial token sales (ITS), serta menertibkan exchanger yang memperdagangkan aset kripto di luar 229 pihak yang diizinkan.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus membangun infrastruktur aset kripto, menyusun dan melaksanakan program edukasi masyarakat, serta memperkuat exchanger dalam negeri sehingga masyarakat tidak menggunakan exchanger luar negeri.

Sementara pada digital trading, pemerintah perlu segera menyusun peraturan mengenai perdagangan robot trading sebagai barang/jasa yang diperjualbelikan, serta menyusun peraturan mengenai penggunaan digital trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Ant