Karawang - Perkembangan industri kabel di Indonesia saat ini telah menunjukkan daya saingnya, dengan mampu memproduksi kabel telekomunikasi, kabel listrik, dan kabel khusus seperti kabel sinyal dan wiring harness.

NERACA

Saat ini, terdapat 54 pabrik kabel di dalam negeri yang bergerak di sektor kabel listrik dengan kapasitas produksi untuk kabel dan konduktor tembaga sebesar 450.000 ton per tahun serta untuk produksi kabel dan konduktor alumunium mencapai 250.000 ton per tahun.

“Hal yang patut diapresiasi adalah bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari beberapa produk kabel dan turunannya ini sangat tinggi. Sebagai contoh, produk bare cable conductor dan low voltage cable telah mencapai nilai TKDN sebesar 95%, artinya telah melampaui angka TKDN minimum. Sehingga menyandang predikat wajib beli,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara peresmian pabrik pertama PT. LSAG Cable Indonesia di Karawang.

Sementara itu, menurut Agus, nilai TKDN untuk kabel jenis telekomunikasi dan kabel khusus masih perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, fokus pengembangan akan diarahkan pada pengembangan industri bahan baku utamanya, yaitu inti kabel (Optical Core).

“Saat ini, industri dalam negeri yang bergerak di sektor kabel telekomunikasi berjumlah 13 perusahaan dengan kapasitas produksi fiber optic cable telah mencapai 240.000 km per tahun,” ungkap Agus.

Agus pun menegaskan, pihaknya bertekaduntuk menciptakan kemandirian industri dalam negeri, termasuk di sektor industri kabel. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo,bahwa pengembangan sektor industri hilir dipercepat melalui akselerasi program hilirisasi industri sekaligus mengurangi ekspor bahan mentah atau raw material.

“Hilirisasi industri juga menjadi penting dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah,” jelas Agus.

Sebagai ilustrasi, lanjut Agus, hilirisasi dari bijih tembaga menjadi kawat konduktor akan meningkatkan nilai tambah dari USD3.900 per MT menjadi USD8.000 per MT atau naik sekitardua kali lipat.

“Selain itu, hilirisasi bijih bauksit ke kawat konduktor akan menghasilkan nilai tambah sebesar 68 kali lipat, yaitu dari nilai USD95 per MT menjadi USD6.500 per MT,” imbuh Agus.

Agus pun menerngkan, salah satu fokus utama dari program hilirisasi termasuk di industri kabel adalah menarik sebanyak-banyaknya investasi baik berupa PMA maupun PMDN. 

PT. LSAG Cable Indonesia merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang merupakan joint venture antara LS Cable & Systems, Korea Selatan dengan PT. Artha Metal Sinergi Indonesia (anggota PT Artha Graha Network) yang berdiri pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai investasi sebesar USD75 juta dolar, terbagi dalam tiga fase pembangunan.

“Pembangunan pabrik kabel PT. LSAG Cable Indonesia merupakan salah satu realisasi dari enam komitmen investasi yang bersifat business to business di dalam kegiatan "Indonesia-Korea Business and Investment Forum 2018: Enhancing Industrial Cooperation" yang dilaksanakan pada 10 September 2018 lalu di Korea Selatan dan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden RI,  Joko Widodo (Jokowi),” papar Agus.

Sehingga dalam hal ini Agus berharap, produk kabel tersebut akan dapat mencapai nilai TKDN sebesar 80%, yang tentunya bakal mendukung kemandirian industri di dalam negeri, mendorong substitusi impor, serta menciptakan mutiplier effect positif terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

“Semoga seluruh kegiatan pembangunan PT. LSAG berjalan lancar, sehingga proyek ini seluruhnya segera dapat direalisasikan dan terwujud untuk dapat menjadi salah satu proyek kebanggaan nasional,” harap Agus.

Namun perlu diingatkan kepada para pelaku industri yang hendak melakukan sertifikasi TKDN jangan sampai terpengaruh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan sertifikasi TKDN.

Pada tahun 2021, pemberian sertifikat TKDN secara gratis melampaui target, yakni mencapai 9.524 dari target 9.000 sertifikat produk. “Dalam rangka menyebarluaskan informasi Program P3DN, Kemenperin juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi kepada para pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo.

Fasilitasi sertifikasi TKDN dalam pengadaan barang dan jasa ini adalah bagian dari Program P3DN. Program tersebut dikawal pelaksanaannya oleh Tim Nasional P3DN yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beranggotakan seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.

Seperti diketahui, Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta memperbesar TKDN untuk mewujudkan kemandirian sektor industri dalam negeri.