Sukabumi – Pemerntah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menyatakan akan terus memperhatikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas terutama pekaku UMKM yang memiliki potensi ekspor, salah satunya seperti bambu.

NERACA

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim mengungkapkan, dalam pengembangan produk UMKM, yang perlu diperhatikan adalah model bisnisnya. Terutama terkait dengan agregator dan offtaker.

"Memang, tujuan kita pasti agar bisa ekspor sendiri. Namun, itu bertahap. Langkah awal, kita perlu mencari mitra-mitra. Itu bisa dibantu melalui KemenkopUKM agar dapat menemukan partner yang saling menguntungkan," jelas Arif. 

Apalagi, lanjut Arif, saat ini di Indonesia sedang dilakukan pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, pembangunan rumah hingga gazebo dari bambu tersebut juga sejalan dengan program pengembangan Desa Wisata. 

"Setelah melihat potensi nyata di lapangan, akan diberikan dukungan agar kerajinan bambu yang sudah punya pasar ini lebih baik lagi pemasarannya, baik di dalam maupun luar negeri," ucap Arif. 

Menurut Arif, hal itu bisa dimulai dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Sukabumi yang menggunakan produk bambu, seperti menggunakan joglo atau kafe di Pemda yang terbuat dari bambu, agar nanti bisa dicontoh kabupaten lain. Khususnya, yang memiliki wisata alam. 

"Nanti KemenkopUKM juga akan berkoordinasi dengan Kemenparekraf yang memiliki program pembinaan Desa Wisata," kata Arif. 

Langkah awal, Arif menyarankan mereka harus mempelajari peluang-peluang yang ada. "Peluang pertama terkait pembiayaan yang sudah disediakan melalui program-program pemerintah yang bisa dimanfaatkan hingga kesini," saran Arif. 

Menurut Arif, dalam pengembangan pasar produk bambu, pemerintah bisa menjadi motor penggerak. Pasalnya, sudah ada payung hukum terkait penggunaan 40% anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pelaku UMKM. 

"Namun, produk bambunya agar dimasukkan ke katalog. Bisa dibantu melalui asosiasi berkomunikasi dengan KemenkopUKM agar bisa terhubung dengan katalog, baik pemerintah daerah, LKPP, hingga BUMN," tukas Arif. 

Butuh Teknologi 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Dunia Bambu Sukabumi Agus Ramdhani mengatakan, dengan kemajuan teknologi, produk-produk craft di Sukabumi ingin dipadukan dengan budaya digitalisasi dan literasi. 

Namun, Agus mengakui, belum memiliki teknologi tepat guna. Selain itu, harga juga belum ekonomis. Harga dan presisi selalu menjadi permasalahan karena menggunakan craft. "Jika ada teknologi tepat guna sudah berjalan, akan lebih efektif," ungkap Agus. 

Agus menambahkan, sebagian besar dari 100 orang anggota asosiasi, sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Bahkan, produk-produk yang dihasilkan juga sudah ekspor ke negara-negara di Timur Tengah. 

"Bambu sudah memiliki pasarnya, khususnya di Timur Tengah. Harga ekspor maksimal ada di angka US$2. Oleh karena itu, kapan perajin bisa sejahtera ketika hanya menerima US$2 dollar saja," kata Agus. 

Jenis produk yang diekspor mulai dari kaligrafi, gantungan kunci, hingga bahan dasar untuk perabotan rumah.

Asosiasi juga memiliki 13 turunan produk bambu. Diantaranya, kuliner seperti rebung yang diolah menjadi sayur, kripik, hingga tepung. 

Kemudian, peralatan hotel seperti sendok garpu hingga sikat gigi yang sudah diminta hotel sebanyak 500 pics perbulan, dengan harga hanya Rp1000. 

Oleh karena itu, Agus mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan teknologi tepat guna agar dapat menekan biaya produksi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga ada arsitek, alat musik, alat olahraga, pupuk, hingga obat tradisional. 

"Kami sudah memiliki legalitas formal. Dan ke depan akan membentuk koperasi agar lebih sejahtera, punya AD/ART, visi misi, hingga hymne. Juga sudah dilakukan koordinasi dan rapat kerja, dengan tujuan mampu mensejahterakan para perajin bambu," papar Agus. 

Hanya saja, Agus mengakui, Sukabumi belum memiliki brand, khususnya terkait dengan bambu yang menjadi unggulan dan sudah melakukan ekspor. 

Di samping itu, meski ekspor bambu dan kerajinannya di Sukabumi sudah banyak, namun keuntungan lebih banyak di perusahaannya. Sedangkan perajin mendapat keuntungan lebih kecil dari perusahaannya. 

"Mahalnya biaya ekspedisi juga berpengaruh. Harusnya bisa berangkat satu hingga dua kontainer, namun karena harga ekspedisi meningkat jadi menghambat," jelas Agus. 

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerangkan, digitalisasi harus mampu meningkatkan ekspor produk UMKM ke pasar dunia, terutama ke Mesir. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah, yaitu 14%, dibanding beberapa negara lainnya seperti Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%. "Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6%," terang Teten.