Terkait Proyek MP3EI - NTT fokus Bangun Industri Pariwisata

NERACA

Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memfokuskan sejumlah proyek yang masuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) kepada industry pariwisata dan ketahanan pangan.  "Kami memfokuskan pada dua hal yaitu mengembangkan industri pariwisata dan ketahanan pangan. Kalau dari sisi pariwisata, NTT mempunyai pulau Komodo yang menjadi New 7 Wonders dan untuk ketahanan pangan, kami akan kembangkan tanaman jagung," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT Frans Salem di Kupang,13/6

Pasalnya, menurut Frans, tanah di NTT cenderung kering dan kandungan airnya pun tidak terlalu banyak. "Kalau menanam jagung kan tak perlu banyak air, jadi cocok untuk di tanam di sini. Untuk peternakan, kami lebih memfokuskan hewan ternak seperti sapi agar bisa mensukseskan program pemerintah yaitu swasembada daging pada 2013," tambahnya

Namun demikian, kata Frans, pihaknya memandang masih banyak persoalan seperti permasalahan infrastruktur. "Kalau mau mensukseskan industri pariwisata tentunya dari sisi infrastruktur jalan harus memadai agar pengunjung merasa tertarik. Oleh karena itu, kami meminta agar pemerintah pusat memperhatikan infrastruktur terutama di bagian Timur Indonesia," jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, dengan iklim cuaca di NTT yang delapan bulan lebih banyak musim panasnya maka cocok untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi garam. "Panjang garis pantai di NTT mencapai 5000 meter. Didukung dengan cuaca yang mendukung maka bisa dimanfaatkan untuk produksi garam. Kami juga akan mendukung swasembada garam," ucapnya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi NTT masuk kedalam provinsi yang miskin. Tak ayal, Frans mengakuinya kalau dari 4,7 juta penduduk NTT, sebesar 20,47% adalah penduduk miskin. "Oleh karena itu, kami memfokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2008, mencapai 27,58%. Jadi menurun, kami akan terus tekan angka kemiskinan tersebut," imbuhnya.

Pemprov NTT juga mengaku menjalankan program desa mandiri yang dihibahkan kepada masyarakat guna meningkatkan aktifitas ekonomi produktif untuk desa-desa yang miskin. "Kami mengalokasikan sekitar Rp250 juta per desa yang diberikan kepada 297 desa di NTT sehingga total dari program tersebut sekitar Rp20 miliar khusus untuk program desa mandiri," jelasnya.

Frans menjelaskan NTT amat sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. "Bila dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Timor Leste, kita (NTT) masih cenderung kurang maju. Harusnya kita lebih maju terlebih NTT adalah daerah perbatasan, namun kami tetap bangga untuk menjadi warga negara Indonesia," pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Ekonomi Domestik Di Tengah Gejolak

  NERACA Jakarta - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan menjaga stabilitas ekonomi domestik…

1.000 Kampung Nelayan Merah Putih Butuh Anggaran Rp24,2 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 Kampung Nelayan…

Danantara Kucurkan Rp130 Triliun untuk Proyek Perumahan

  NERACA Jakarta – Danantara mengucurkan Rp130 triliun untuk proyek perumahan yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Chief…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Ekonomi Domestik Di Tengah Gejolak

  NERACA Jakarta - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan menjaga stabilitas ekonomi domestik…

1.000 Kampung Nelayan Merah Putih Butuh Anggaran Rp24,2 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 Kampung Nelayan…

Danantara Kucurkan Rp130 Triliun untuk Proyek Perumahan

  NERACA Jakarta – Danantara mengucurkan Rp130 triliun untuk proyek perumahan yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Chief…