NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini terus mendorong pengembangan porang sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia karena memiliki potensi dan nilai yang sangat besar serta tingginya permintaan porang di pasar ekspor.

Meningkatnya penanaman porang saat ini diberbagai daerah dipicu oleh meningkatnya minat petani bercocok tanam porang karena adanya tingkat keuntungan yang memadai, berkembangnya industri olahan berbahan baku, serta didukung oleh kesesuaian lahan.

Terkait harga, komoditas porang yang naik – turun atau terbilang dinamis dalam kisaran wajar dan tergantung dengan mekanisme pasar (supply and demand). Karena di tahun 2020 pernah sesekali harga tinggi justru menimbulkan gejolak harga.

Yoyok Triono, Petani Porang asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur di Desa Klangon, Kecamatan Saradan mengakui, bahwa dirinya Sudah menjadi petani porang sejak tahun 2010.

Memang kondisi harga porang di lapangan saat ini Rp 6.000/kg tapi sudah mulai naik lagi di angka Rp 6.500/kg. Bahkan beberapa tahun lalu pernah harga mencapai Rp4.000/kg. Kemudian juga pernah mencapai angka Rp 2.500/kg. Lalu, harga terendah pernah mencapai angka Rp 600/kg. “Meskipun ada dinamika harga, tanaman porang dibandingkan dengan tanaman pangan lain maupun palawija memang masih lebih menguntungkan," ujarnya, pekan ini. 

Melihat naik turunnya harga, Yoyok berharap harga porang ke depan bisa lebih stabil. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menjaga harga porang agar tetap stabil adalah menunda masa panen ke masa panen berikutnya sehingga keuntungan dan hasilnya akan menjadi lebih besar.

“Untuk menjaga harga kita tidak terburu-buru menjual bila harga belum cocok. Ini berbeda dengan tanaman lain, porang bisa ditunda panennya dan aman tidak rusak, malah nanti dipanen pada musim berikutnya umbinya semakin besar,“ tutur Yoyok.

Lebih lanjut dia mengungkapkan harga porang yang cukup dinamis saat ini masih memberi keuntungan pada petani, karena porang hasil produksi petani khususnya di Kabupaten Madiun tetap laku dan dibeli oleh pengepul. Selain kegiatan budidaya, di wilayah Madiun juga mulai tumbuh usaha pengolahan porang skala kecil dan UKM untuk menambah penghasilan.

Menanggapi tidak stabilnya harga porang, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa penurunan harga porang memang karena faktor supply dan demand.

"Satu hektar (ha)-nya menjanjikan hasil yang sangat besar. Dan kita berharap harga porang bagus. Tetapi kami juga tidak boleh bergantung pada ekspor. Oleh karena itu, perlu melakukan end product atau produksi akhir harus dilakukan di Indonesia, “ ungkap Syahrul.

Sebelumnya, Syahrul pun berharap, tidak hanya sampai di Madiun tetapi pengembangan budidaya, pengelolahan, sampai dengan market bisa merata secara nasional dan ekspor bisa kita lakukan di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Syahrul berharap, Madiun tak hanya sekedar menjadi sentra budidaya, tapi juga turut berkembang sebagai sentra industri olahan porang.  Sehingga nanti porang diekspor dari Madiun nantinya sudah dalam berbentuk olahan, termasuk beras porang shirataki.

Dirjen Tanaman Pangan, Kementan, Suwandi menambahkan luas lahan porang harus ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia. Porang tidak hanya diolah menjadi tepung, tapi juga sebagai pangan alternatif pengganti beras sehingga budidaya porang terus diperluas.

Seperti diketahui, saat ini sentra porang terluas di ada di daerah Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat,dll. Luas eksisting porang tahun 2020 sebesar 19.950 ha dan di 2021 mencapai 47.461 ha yang tersebar di 15 provinsi dan ditargetkan maksimal 2024 menjadi 100.000 ha didukung industri hilir/olahan dan pasarnya.

Rencana target tanam porang di tahun 2021 sebesar 10.000 ha tersebar di Provinsi Aceh 1.000 ha, Jawa Barat 1.000 ha, Jawa Tengah 1.500 ha, Jawa Timur 3.000 ha, NTT 1.000 ha, NTB 500 ha dan Sulsel 2.000 ha. Sementara itu, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) petani porang Madiun totalnya mencapai Rp 86 miliar. KUR dari BNI sebesar Rp 36,2 miliar untuk 1.104 petani dan KUR dari BRI sebesar Rp 49,8 miliar untuk 1.436 petani. groho/iwan