NERACA

Jakarta - Risiko yang besar di industri hulu migas memerlukan adanya proteksi agar keberlangsungan bisnisnya bisa tetap berjalan lancar. Salah satu proteksi yang dibutuhkan adalah asuransi, baik asuransi di proyek konstruksi, asuransi asset hingga pekerjanya. Industri asuransi melihat ini sebagai peluang namun memiliki risiko yang besar mengingat industri hulu migas dipenuhi dengan alat-alat berat yang harganya tak murah dan risiko kegagalan.

Maka dari itu, industri asuransi membentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan asuransi yang siap untuk memitigasi risiko dalam proyek hulu migas. Terlebih, industri hulu migas dihadapi dengan target untuk memproduksi minyak 1 juta barel per hari. Tentunya, peran asuransi menjadi lebih penting agar tercapai target tersebut.

Konsorsium Asuransi yang terdiri dari tujuh perusahaan yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Central Asia. Ketujuh perusahaan asuransi tersebut memberikan layanan mitigasi risiko sesuai dengan peran daripada asuransi tersebut.

Direktur Bisnis Strategi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Syah Amondaris mengatakan, risiko yang dicover oleh konsorsium terbagi dua yaitu proyek konstruksi dari SKK Migas dan KKKS serta asset sumur serta LNG dari SKK Migas dan KKKS. “Jadi saat konstruksi proyek dimulai hingga operasional nya itu kita cover,” kata Amondaris dalam webinar bertajuk “Peran Asuransi dalam Menunjang Kegiatan Hulu Migas”, Rabu (14/7).

Soal kinerja dari konsorsium tersebut, sejak 2010 hingga tahun ini, konsorsium yang dipimpin oleh Asuransi Jasindo ini telah membayarkan klaim proyek konstruksi SKK Migas dan KKKS sebanayak 121 klaim atau mencapai US$524,16 juta. “Jika dirinci jumlah klaim itu terdiri dari 97 klaim untuk aset dengan nilai US$323,32 juta. Sisanya sebanyak 24 klaim untuk proyek konstruksi dengan nilai US$200,83 juta,” ujarnya.

Maka dari itu, ia menilai bahwa peran Asuransi di industri hulu migas sangat penting. “Bisa dibayangkan kalau proyek itu tidak diasuransikan, betapa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui SKK Migas atau KKKS ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dari pengalamannya menangani klaim pada proyek hulu migas, ada tiga contoh mega proyek yang berhasil dibayarkan klaim asuransinya lantaran terjadi gangguan saat menjalankan proyek.

“Pertama adalah proyek offshore Eni Muara Bakau BV – Jangkrik Gas Field Development Project pada tahun 2014 dengan nilai klaim sebesar USD2,53 miliar. Kemudian proyek offshore dan onshore BP Berau Ltd – LNG Train 3 Tangguh Expansion Project pada tahun 2017 dengan nilai USD450 juta (offshore) dan USD2,5 miliar (onshore). Kemudian proyek onshore PT Pertamina EP Cepu – Jambaran Tiung Biru Gas Unitization Project dengan nilai klaim USD860,87 juta pada tahun 2017 lalu,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Handoko menilai keterlibatan industri asuransi dalam kegiatan hulu migas sudah cukup panjang bahkan sebelum era BP Migas. “Industri asuransi sebagai penanggung resiko telah banyak berperan dalam mendukung kegiatan hulu migas hingga saat ini, bahkan di era BP Migas,” terang Arief.

Ia menambahkan, keterlibat industri asuransi sangat penting, terlebih lagi SKK Migas memiliki target produksi minyak sebesar 1 juta barel oil per day (BOPD) dan gas sebesar 12 Milar standar kaki kubik per hari (BSCFD) di 2030 mendatang.

“Target ini tentunya membutuhkan usaha kerja keras yang berkesinambungan, mengingat produksi dari lapangan-lapangan eksisting mulai menurunkan secara natural, dan apabila tidak dilakukan usaha apapun, maka pada tahun 2030 diperkirakan lifting minyak mentah hanya akan sebesar 281.000 BOPD, padahal berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) kebutuhan minyak Indonesia pada tahun 2030 sekitar 2,27 juta BOPD dan gas sebesar 11,7 mmscfd,” paparnya.