NERACA

Jakarta - Sistem logistik  menjadi penentu utama daya saing yang membutuhkan pengiriman cepat. Secara sederhana, keberhasilan dalam perdagangan global dapat tercapai jika sebuah perusahaan memiliki kemampuan untuk bergerak melewati lintas batas dengan cepat. Namun, sungguh disayangkan sistem logistik Indonesia saat ini, tergolong lemah dan belum efisien.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, bahwa implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2012 sebagai payung hukum untuk berbagai berbagai program yang telah diupayakan dari berbagai instansi harus dipercepat pelaksanaannya sebelum penyatuan pasar ASEAN berlaku.

Hal tersebut, dalam rangka menurunkan biaya logistik Indonesia 17% dari biaya produksi menjadi 10% sampai tahun 2015 merupakan suatu pekerjaan negara yang perlu direalisasikan, sehingga di tahun 2015  Indonesia sebagai pasar terbesar di Asean menjadi negara yang biaya logistiknya rendah.

“Berbagai program yang sudah ditetapkan, sesuai dengan Perpres 26/2012 tentang sistim logistik nasional (Sislognas) Perpres sebagai payung hukumnya ini perlu secepatnya diimplementasikan, karena waktu berjalan terus. Jangan sampai kita kehilangan waktu, nanti pada saat pemberlakuan AEC (Asean Economic Commuinity) 2015, baru kita panik,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Kamis (31/5).

Untuk mempercepat perbaikan di sektor logistik itu diperlukan sinergi yang baik antara Kadin bersama Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian terkait lainnya, serta Indonesia Port Corporation (IPC).

Dukung Sislognas

Menurut Natsir, telah banyak program yang dilakukan Kadin dengan Kementerian terkait dalam rangka menurunkan biaya logistik  nasional. Misalkan, revitalisasi angkutan penunjang logistik barang, pangan, pembangunan Bahan Bakar Minyak (BBM) logistik diperluasan IPC dan daerah lain, revitalisasi kapal pelayaran rakyat menjadi kapal motor untuk melayani rute sea short shipping (SSS) atau alur jarak pendek dan masih banyak program lain. “Itu merupakan keterlibatan pengusaha logistik Kadin dalam mendukung Sislognas ini, hanya saja implementasi program yang lainnya juga harus segera diimplementasikan,” tuturnya.

Selanjutnya, tambah Natsir, Kadin mendorong IPC agar program perluasan Kalibaru perlu dipercepat karena sudah mendesak. Selain itu, program pengembangan enam pelabuhan domestik sebagai koridor utama angkutan peti kemas (main sea corridor) dari barat ke timur sebagai jalan tol laut angkutan peti kemas harus terus dikembangkan.

“Program enam pelabuhan domestik sebagai koridor utama untuk angkutan peti kemas memungkinkan kapal besar dapat melayani pelabuhan itu dan dapat diintegrasikan dengan angkutan alur jarak pendek, sehingga keluhan daerah yang tidak terlayani kapal besar untuk mengangkut muatan dari daerah tersebut dapat terlayani. Program ini, perlu terlaksana tahun ini untuk meppercepat penurunan biaya logistik,” papar Natsir.

Natsir selalu mengingatkan beberapa elemen yang terpenting dalam menyusun dan menciptakan logistik nasional. Pertama, peraturan Undang-undang yang mengatur masalah logistik harus sudah cukup baik. Untuk itu, diperlukan studi kajian yang baik. Kedua, aspek-aspek fisik seperti institusional juga perlu. Ketiga, mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). Keempat, dalam rangka kemajuan tekhnologi dan informasi dapat menurunkan biaya untuk bisa diperbaiki. Dan yang kelima, logistik sendiri proses untuk komoditi yang ada untuk per komoditasnya.