NERACA

Jakarta – Aksi korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) perkuat modal dengan menerbitkan saham baru  bakal digelar. Melalui pelaksanaan penawaran umum terbatas VI , perseroan  menetapkan harga sebesar Rp50 per lembar saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Dalam penawaran umum terbatas VI, BEKS melepas sebanyak 60.82 miliar lembar saham dengan berpotensi meraup dana sebesar Rp3,041 triliun. Disebutkan, setiap pemegang 10 miliar saham lama perseroan yang namanya tercatat dalam DPS perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (Recording Date) pada pukul 16.00 WIB tanggal 21 Desember 2020 berhak atas sebanyak 94.869.499.924 lembar saham.

Sementara PT Banten Global Development, selaku pemegang saham utama akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue sesuai dengan porsinya. Sehingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi Banten itu akan menguasai 82,87% saham perseroan, dari kepemilikan saat ini yang tercatat sebesar 51%. Sedangkan porsi masyarakat akan turun menjadi 5,5% dari 32,22%. Rencananya, pelaksanaan perdagangan dan pelaksanaan HMETD pada tanggal 23 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.

Selanjutnya, 65% dana right issue akan digunakan untuk penyaluran kredit dan sisanya akan digunakan untuk penguatan struktur keuangan termasuk pemenuhan CKPN. Merujuk pada laporan keuangan Bank Banten pada Juli 2020 lalu, total modal inti (Tier 1) perseroan memang sangat kecil yaitu hanya sebesar Rp 63,09 miliar saja. Jumlah itu menurun drastis dari periode setahun sebelumnya yang sempat mencapai Rp 217,22 miliar atau turun 70,95% year on year (yoy). 

Direktur Utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa seperti dikutip kontan pernah bilang, dengan penambahan modal akan mengakselerasi pertumbuhan kinerja yang telah sempat tertekan. Tercermin dari realisasi di bulan Juni 2020, Bank Banten mencatat rugi sebesar Rp 99,98 miliar. Adapun, dilakukannya aksi korporasi ini juga berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020. Dalam Perda tersebut, Pemprov Banten selaku pemegang saham perseroan melalui PT Banten Global Developtment (BGD) bakal memperkuat modal Bank Banten dengan nilai mencapai Rp 1,55 triliun.

Pihaknya juga menegaskan, upaya itu juga dimaksudkan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam aturan itu memang dijelaskan kalau seluruh bank di Tanah Air diwajibkan memiliki modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun. Pemenuhan ketentuan itu bisa dilakukan secara bertahap, antara lain sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2020, kemudian Rp 2 triliun di akhir 2021 hingga mencapai Rp 3 triliun pada 31 Desember 2022.